Metrobatam, Jakarta – Gerakan Pemuda (GP) Ansor melaporkan ke Presiden Jokowi ada kelompok radikal yang terkonsolidasi terkait Pemilu 2019. Istana menegaskan negara tidak memberikan ruang bagi kelompok tersebut.

“Tadi rekan-rekan GP Ansor memberikan masukan kepada presiden atas berbagai situasi saat ini, di antaranya persoalan radikalisme yang perlu jadi perhatian bersama dan atensi bagi presiden,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Moeldoko hadir dan menemani Jokowi dalam pertemuan dengan GP Ansor. Menurutnya, kelompok radikal jangan diberi ruang berkembang di Tanah Air.

“Contohnya kepada radikal, tetap, kita tidak memberikan ruang kepada kelompok-kelompok radikal. Kita semuanya harus memiliki sikap yang sama. jadi, akan lebih bagus lagi kalau menempatkan radikal sebagai musuh bersama. karena negara tidak boleh memberi toleransi (kepada radikal),” ujar Moeldoko.

“Begitu diberi toleransi, maka dia akan berkembang. begitu dia berkembang, ini akan mengganggu anak-anak masa depan bangsa Indonesia,” ucap Mantan Panglima TNI ini.

GP Ansor juga sempat menyebut kelompok tersebut menginduk dengan salah satu kontestan Pemilu. Moeldoko enggan berkomentar lebih jauh.

“Kita tidak memberikan tanggapan. Negara dan Pak Jokowi tidak memberikan tanggapan, tapi saya pribadi ingin mengingatkan, siapa pun yang bermain-main dengan itu, yang menggunakan kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis, maka ini akan menjadi backfire. Jangan main-main dengan itu,” bebernya.

Gabung Kontestan Pemilu

GP Ansor melapor ke Presiden Jokowi ada kelompok radikal yang terkonsolidasi terkait Pilpres 2019. Kelompok-kelompok itu disebutnya tersebar di Indonesia.

“Saya ajak seluruh pimpinan wilayah seluruh Indonesia dari 34 provinsi datang. Mereka semua melaporkan kepada Presiden situasi yang terjadi di daerah masing-masing,” ujar Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).

Yaqut menjelaskan hal pertama yang dilaporkan ke presiden terkait perubahan dan situasi politik. kedua, soal kelompok radikal.

“Kedua, terkait dengan kelompok radikal. Kelompok radikal yang terkonsolidasi karena kontestasi pilpres,” sambungnya.

Yaqut mengatakan kelompok radikal itu salah satunya berada di Jawa Barat dan Riau. Mereka disebut menginduk ke salah satu peserta pemilu.

“Mereka bukan merusak pemilu, namun mereka menginduk pada salah satu kontestan pemilu untuk masukkan agenda-agenda mereka,” ucapnya.

Namun Yaqut enggan menyebut kelompok radikal tersebut menyusup ke mana. GP Ansor meminta Jokowi menindak orang-orang yang tergabung dalam kelompok radikal.

“Kami paham pemerintah terbentur dengan UU tak bisa main pecat ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah itu. Memutasi pun ada aturannya karena ada UU ASN yang atur,” ujar Yaqut.

“Kami minta presiden setelah kontestasi politik selesai, pemerintah segara menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah,” imbuhnya.

GP Ansor juga menyampaikan sikapnya melawan kelompok radikal. GP Ansor meminta jangan sampai ada pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila di Indonesia.

“Selama ini kami kami melakukan itu. Coba kalau Banser dan NU tak lakukan itu, mereka akan mudah bersemai. Kawan-kawan tahu kan bagaimana Banser berhadapan dengan kelompok radikal ini,” paparnya. (mb/detik/cn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...