Metrobatam, Jakarta – Korupsi yang melibatkan famili lagi-lagi mengisi daftar tersangka di KPK. Khamami dan Taufik Hidayat, kakak-beradik itu menjadi tersangka teranyar dalam daftar itu.

Khamami merupakan Bupati Mesuji. Dia disangka KPK menerima suap dari kontraktor yang menggarap proyek infrastruktur di wilayahnya. Sedangkan adiknya, Taufik, disebut KPK sebagai perantara duit haram itu.

“Diduga fee proyek diserahkan kepada TH (Taufik Hidayat), adik Bupati Mesuji dan digunakan untuk kepentingan bupati,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

Selain Khamami dan Taufik, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya yaitu Wawan Suhendra sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Sibron Azis sebagai Pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri, dan Kardinal selaku swasta. Khamami diduga menerima Rp 1,28 miliar dari Sibron.

Uang itu diduga merupakan fee pembangunan proyek infrastruktur di Mesuji. KPK menduga uang itu bukanlah pemberian pertama. KPK telah mendeteksi pemberian sebelumnya sebesar Rp 200 juta dan Rp 100 juta.

Sebelum Khamami-Taufik, KPK juga mengusut perkara korupsi yang menjerat kakak-beradik. Berikut daftarnya seperti dirangkum detikcom.

Billy Sindoro dan Eddy Sindoro

Kali kedua Billy Sindoro berurusan dengan KPK. Sekitar 10 tahun lalu, Billy pernah diusut dengan dugaan memberikan suap ke M Iqbal yang saat itu menjabat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Billy dijatuhi vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti bersalah memberi suap Rp 500 juta pada M Iqbal terkait kasus hak siar Liga Inggris.

Waktu berlalu hingga akhirnya Billy bebas. Sementara itu, adik Billy, Eddy Sindoro yang gantian dijerat KPK.

Pada 2016, Eddy ditetapkan KPK sebagai tersangka. Jeratan untuk Eddy Sindoro itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Doddy Aryanto Supeno dan Edy Nasution. Doddy saat itu hanya disebut sebagai seorang swasta, sedangkan Edy Nasution adalah panitera sekretaris PN Jakarta Pusat saat itu.

Baik Doddy maupun Edy Nasution telah divonis serta hukuman untuk keduanya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Doddy menjalani hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan, sedangkan Edy Nasution harus meringkuk di penjara selama 8 tahun dan membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Eddy Sindoro sempat kabur hingga ke 4 negara sejak ditetapkan sebagai tersangka. Dia baru-baru ini menyerahkan diri ke KPK dengan alasan ingin perkaranya segera tuntas.

Sedangkan Billy yang telah bebas kemudian dijerat KPK lagi. Kali ini, dia diduga menjadi pemberi suap kepada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait perizinan proyek Meikarta. Perkara ini pun masih bergulir di tingkat penyidikan.

Ratu Atut dan Tubagus Chaeri Wardana

Ratu Atut Chosiyah dijerat KPK saat menjabat sebagai Gubernur Banten. Atut pun telah dihukum untuk 2 perkara yaitu kasus suap pada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten.

Untuk perkara suap ke Akil, Atut divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Vonis itu diperberat di tingkat kasasi menjadi 7 tahun penjara. Sedangkan untuk perkara korupsi pengadaan alat kesehatan, Atut divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sedangkan adik Atut yang biasa dipanggil Wawan juga dijerat memberikan suap ke Akil. Di tingkat pertama, Wawan divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan yang kemudian diperberat menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan di tingkat kasasi.

Baik Atut maupun Wawan sedang menjalani hukumannya karena telah berkekuatan tetap atau inkrah. Namun untuk Wawan, KPK masih mengusut satu perkara lain yaitu tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus

Gubernur Maluku Utara (Malut) terpilih Ahmad Hidayat Mus ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ahmad dijerat bersama-sama dengan adiknya, Zainal Mus.

Keduanya diduga melakukan korupsi dengan modus pengadaan proyek fiktif yaitu pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula 2009. Saat itu, Ahmad berstatus sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2005-2010, sedangkan Zainal selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014.

“Dugaan kerugian negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Maret lalu.

Anggoro Widjojo dan Anggodo Widjojo

Perkara yang melatari kakak-beradik ini cukup menyita perhatian karena memunculkan istilah Cicak Vs Buaya dalam konflik KPK Vs Polri tahun 2009. Awalnya Anggoro menyuap 4 anggota Komisi IV DPR yaitu Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Lelua.

Suap itu diberikan agar Anggoro memenangkan proyek sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) pada 2006-2007 di Departemen Kehutanan senilai Rp 180 miliar. Dalam prosesnya Anggoro sempat buron pada Juli 2009 dan baru tertangkap 5 tahun kemudian.

Singkat cerita Anggoro divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Lalu bagaimana dengan Anggodo?

Saat KPK mengusut perkara Anggoro, Anggodo melaporkan dua pimpinan KPK saat itu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah kepada Polri dengan tuduhan melakukan pemerasan. Laporan itu bertujuan menghambat proses penyidikan di kasus suap yang melibatkan Anggoro.

Bibit dan Chandra sempat dijadikan tersangka oleh kepolisian yang kemudian meruncingkan konflik Cicak Vs Buaya itu. Pada akhirnya, Anggodo dijerat KPK telah merintangi penyidikan KPK terhadap Anggoro.

Di tingkat kasasi, Anggodo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta pada tahun 2011. Dia bebas pada tahun 2015 dan meninggal dunia pada September 2018.

Andi Mallarangeng dan Choel Mallarangeng

Pusaran korupsi proyek Hambalang yang menjadi dasar KPK menjerat kakak-beradik Mallarangeng itu. Keduanya terbukti ikut mengarahkan proses pengadaan di proyek Hambalang.

Andi divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta pada 2014. Dia kemudian bebas pada Juli 2017. Sedangkan Choel divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta pada 6 Juli 2017. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kominfo Rilis 23 Hoaks, Termasuk Neno Sebut Prabowo Rasul

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lewat Subdit Pengendalian Konten Internet merilis temuan hoaks seputar Pemilu 2019 per Sabtu, 20 April 2019....

Kisah Petugas KPPS Lebak Meninggal Saat Sujud Salat

Metrobatam, Lebak - Petugas KPPS di Lebak, Banten, Jumri meninggal karena kelelahan selama proses hitung suara. Sempat izin untuk salat subuh saat penghitungan C1...

PDIP Curigai Rekomendasi Bawaslu Soal Hitung Ulang di Surabaya

Metrobatam, Surabaya - Bawaslu Surabaya merekomendasikan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Surabaya. Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menilai sikap Bawaslu...

KASN Tolak Gabung jika TPF Kecurangan Pilpres 2019 Dibentuk

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menolak bergabung jika kedua pasangan calon presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat membentuk...

Selama Pemilu 54 Petugas KPPS dan 15 Polisi Meninggal

Metrobatam, Jakarta - KPU menyebut total ada 54 petugas KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Jumlah...

Caleg PDIP Ditangkap di Kasus Pembakaran 15 Kotak Suara di Jambi

Metrobatam, Sungai Penuh - Polisi menangkap 3 pelaku kasus pembakaran 15 kotak surat suara DPRD di Sungai Penuh, Jambi. 3 orang yang ditangkap 1...

Menlu Ditemui Dubes Sri Lanka, RI Siap Beri Bantuan Pascateror Bom

Metrobatam, Jakarta - Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Dharshana M Perera menemui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi. Dalam pertemuan itu,...

Bawaslu Kota Tanjungpinang akan Perketat Pengawasan 5 TPS PSU

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Bawaslu Kota Tanjungpinang akan perketat proses pengawasan terhadap 5 TPS yang akan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini...

Istri Almarhum Sys NS Menikah Lagi

Metrobatam, Jakarta - Penyiar senior Sys NS telah berpulang 2018 lalu. Kini, sang istri diketahui telah memutuskan untuk menikah lagi. Istri almarhum Sys NS, Shanty,...

Menkes: Boleh Bangga Punya MRT, Tapi Jangan Jadi Sarang TBC

Metrobatam, Jakarta - Penyakit menular masih menjadi ancaman di Indonesia. Tuberkulosis (TBC atau TB) merupakan salah satu dari banyak penyakit yang masih menjadi beban...

Danlantamal IV Pimpin Apel Khusus

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., memimpin pelaksanaan Apel Khusus di Lapangan...

PLN Tanjungpinang Ajak Ibu-ibu Masak Tanpa Api

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2019, PLN Tanjungpinang mengadakan lomba memasak menggunakan kompor induksi. Manajer PLN UP3 Tanjungpinang, Fauzan juga mengajak...