Metrobatam, Jakarta – KPK meminta Wali Kota Batam menjelaskan soal keberadaan surat urunan untuk koruptor yang diteken Sekda Kota Batam Jefridin. Jika surat itu benar, Inspektorat diminta melakukan pemeriksaan internal.

“Jika surat itu benar, Wali Kota Batam harus menjelaskan apakah surat tersebut dibuat atas inisiatif Sekda atau ada arahan dari Wali Kota,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Selasa (22/1).

“Sebaiknya kepala daerah menugasi Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara internal,” sambungnya.

Surat yang dimaksud adalah surat permohonan bantuan yang ditujukan guna ‘meringankan beban’ terpidana korupsi Abd Samad, eks Kasubbad Bansos bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam. Abd Samad, dalam surat itu, disebut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 626 juta, dan jika tak dibayarkan, masa tahanan bertambah jadi 5 tahun 6 bulan.

Untuk ‘membantu’ Abd Samad dalam melunasi denda itulah, Sekda Batam meneken surat yang di dalamnya memohon bantuan Rp 50 ribu per orang dari tiap PNS di Kota Batam. Surat itu juga ditembuskan ke Wali Kota, Wakil Wali Kota, Asisten Administrasi Setda, serta Inspektorat.

KPK pun menilai surat itu sebagai bentuk kompromi terhadap korupsi. Surat itu juga dianggap tak sejalan dengan keputusan untuk memecat semua PNS yang terbukti korupsi.

“Di tengah semangat kita memberantas korupsi dengan segala kendala yang ada saat ini, bahkan pasca-adanya Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN untuk memberhentikan PNS yang terbukti melakukan korupsi, justru kita mendengar ada surat-surat seperti itu,” ucap Febri.

Dia pun meminta PNS di Batam tak mematuhi surat tersebut. Febri mengingatkan jiwa korsa bukan untuk membantu koruptor.

“Jiwa korsa mestinya kebersamaan untuk kebaikan dalam pelayanan tugas melayani masyarakat. Bukan justru kebersamaan membela pelaku korupsi,” jelasnya.

“Bagi para PNS di Batam, tidak perlu mengikuti permintaan tersebut,” sambung Febri.

Pihak Pemkot Batam sendiri telah membenarkan surat tersebut. Menurut Pemkot Batam, surat itu dibuat sebagai bentuk korsa setelah istri Abd Samad meminta bantuan.

“Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa terhadap sesama pegawai,” Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) M Sahir di Kantor Wali Kota Batam sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia, Senin (21/1).

“Maka kami ajak kawan-kawan untuk meringankan hukumannya,” sambung Sahir.

Namun, setelah surat tersebut viral dan bikin heboh, Sahir mengakui hal itu adalah sebuah kesalahan. Ke depan, katanya, ketika pihak Pemerintah Kota mengajak para PNS menunjukkan jiwa korsa mereka. Hal itu dapat dilakukan secara lisan saja.

“Ataupun bisa koordinasi dengan pihak Korpri saja, mungkin akan lebih tepat, tapi saat ini dana bantuan itu belum terkumpul,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, enggan mengomentari surat yang ia tanda tangani tersebut. Ia meminta pertanyaan ditujukan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir.

Fenomena Sosial

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala berpendapat, beredarnya surat permohonan bantuan dana untuk tersangka kasus korupsi di Batam sebagai suatu fenomena sosial.

 

“Korupsi jangan hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum namun sebagai fenomena sosial juga,” ujar Adrianus di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (22/1).

“Kalau jadi fenomena sosial, ketika ada pihak ditangkap malah ramai-ramai didukung,” lanjutnya.

Menurut mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, saat korupsi dilihat sebagai fenomena sosial maka pencegahan dan pemberantasan korupsi akan sulit untuk dilakukan.

Selain itu, Adrianus sempat menyinggung soal adanya indikasi di beberapa kementerian bahwa pejabat atau pegawai yang melakukan tindakan korupsi malah didukung. Namun, ia tak membeberkan secara rinci kementerian yang ia maksud itu.

Lalu, Adrianus melihat kasus korupsi di satuan kerja menjadi semacam fenomena dimana jika tidak dilakukan, maka pejabat ataupun pegawai dipaksa untuk melakukan tindakan korupsi.

“Satuan kerja jadi semacam fenomena, kalau tidak melakukan [korupsi], maka dipaksa untuk melakukan,” tuturnya.

Sebelumnya, beredar surat permohonan bantuan dana di Batam untuk terpidana kasus korupsi yakni mantan Kasubag Bantuan Sosial Kota Batam, Abdul Samad.

Dalam surat itu tertulis, Pemkot Batam melalui Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, meminta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di pemerintahan kota Batam untuk memberikan sumbangan sebesar Rp50 ribu.

Diketahui, Jefridin menuliskan sumbangan itu bertujuan untuk meringankan beban hukuman Abdul Samad yang terjerat kasus dugaan korupsi bantuan hibah Bansor Pemkot Batam Tahun Anggaran 2011. Surat itu ia tandatangani pada 26 Desember 2018 lalu.

Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), Abdul Samat divonis dengan hukuman 4 tahun penjara dan kewajiban membayar denda sebesar Rp626,3 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bakal meminta keterangan Wali Kota Batam Muhammad Rudi soal surat edaran permohonan bantuan dana tersebut. (mb/detik/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dinkes Kota Batam Siagakan Dua Petugas di Lokasi Penghitungan Suara

Metrobatam.com, Batam - Dinas Kesehatan Kota Batam menyiagakan dua petugas kesehatan di lokasi penghitungan suara Pemilu tingkat kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan, Didi Kusmarjadi mengatakan...

Kalahkan Bebenz Kodok’s A, Bright PLN Batam Raih Juara 3 Turnamen ATB Cup X...

Metrobatam.com, Batam - bright PLN Batam meraih prestasi membanggakan pada Adhya Tirta Batam Cup X Championship 2019 dengan keluar sebagai juara tiga setelah berhasil...

TNI/Polri Pantau Keamanan Kota Tanjungpinang dengan Berpatroli Memakai Motor

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Kodim 0315/Bintan bersama dengan Polres dan Lanudal Tanjungpinang serta Wing Udara I Tanjungpinang menggelar Patroli bersama menggunakan motor ke setiap Kecamatan...

Ryamizard Ryacudu Serang Balik Penghina KPU

Metrobatam, Jakarta - Usai hinaan datang bergelombang ke arah KPU, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melancarkan serangan balik. Disebutnya, pihak yang kerap mencaci-maki KPU adalah...

Sepi Job, Vanessa Angel Kontak Muncikari Minta Dicarikan Tamu

Metrobatam, Surabaya - Vanessa Angel menjalani sidang perdana kasus penyebaran konten pornografi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Vanessa disebut sepi job, sehingga menghubungi muncikari...

Jaksa: Keterangan Rocky Buktikan Kebohongan Ratna Buat Onar

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daroe menyatakan keterangan pengamat politik dan aktivis Rocky Gerung di persidangan kasus berita bohong atau hoaks sudah...

Petugas KPPS Gugur, Ridwan Kamil Beri Santunan Rp50 Juta

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian dalam bentuk penghargaan dan santunan kepada warganya penyelenggara Pemilu 2019 yang jatuh sakit dan meninggal...

Viral Video Menegangkan saat Petugas Penjaga Kotak Suara Ditembaki KKB

Metrobatam, Jakarta - Sebuah video menegangkan saat-saat para petugas penyelenggara pemilu, TNI dan Polri ditembaki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sesaat setelah pencoblosan di...

Hampir 90% Rakyat Mesir Setujui Presiden Sisi Berkuasa Hingga 2030

Kairo - Hampir 90% warga Mesir yang menggunakan hak pilihnya menyetujui referendum untuk membuka jalan bagi Presiden Abdel Fattah al-Sisi berkuasa hingga tahun 2030....

Sofyan Tersangka, Trio ‘Bagi Rata’ Satu Per Satu Masuk KPK

Metrobatam, Jakarta - Proyek PLTU Riau-1 menjadi bancakan korupsi meski pengerjaannya belum tuntas betul. Penyidik KPK membongkar siasat jahat dari para pejabat di sekitar...

Lemhanas Mencatat Sejak 2010 Toleransi di Indonesia Menurun

Metrobatam, Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mencatat sejak 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan. "Melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhanas RI...

Kapal Fery Bermuatan 60 Santri Wanita Tenggelam

Metrobatam, Banjarmasin - Kapal fery penyeberangan yang mengangkut lebih kurang 60 santri dari Desa Bahalayung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tenggelam. "Kapal fery...