Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti korupsi masih lambat. Hal ini diketahui karena baru sedikit yang diberhentikan tidak dengan hormat, padahal telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap.

“Hal ini disebabkan mulai dari keengganan, keraguan atau penyebab lain para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (27/1) dikutip Antara.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), per 14 Januari 2019 hanya 393 orang dari 2.357 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Meski demikian, di luar 2.357 PNS tersebut, sebelumnya sudah ada 498 PNS diberhentikan karena terbukti korupsi, sehingga total PNS yang diberhentikan adalah 891 orang. Pemberhentian seluruh 2.357 PNS itu seharusnya ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018.

“KPK sangat menyayangkan rendahnya komitmen PPK, baik di pusat ataupun daerah untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku tersebut,” tambah Febri.

KPK sedang terus bekoordinasi untuk memastikan ketidakpatuhan atau hambatan dalam pemberhentian ini. Apalagi sejak 13 September 2018 telah ditandatangani Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN mengenai pemberhentian PNS bermasalah hukum.

Untuk instansi Pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang diberhentikan.

Beberapa kementerian ini tercatat belum memberhentikan sejumlah PNS yang melakukan korupsi, yaitu Kementerian PUPR sebanyak 9 orang, Kemenristek Dikti sebanyak 9 orang, Kementerian Kelauatan dan Perikanan sebanyak 3 orang, Kementerian Pertahanan sebanyak 3 orang dan Kementerian Pertanian sebanyak 3 orang.

“Sedangkan Kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan sebanyak 17 orang dan Kementerian Agama sebanyak 7 orang,” ungkap Febri.

KPK pun mengimbau agar pimpinan instansi serius menegakan aturan terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang korupsi tersebut.

“Karena sikap kompromi thd pelaku korupsi, selain dapat mengikis kepercayaan masyarakat thd pemerintah, juga berisiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS tersebut masih harus dibayarkan negara,” ucap Febri. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kominfo Rilis 23 Hoaks, Termasuk Neno Sebut Prabowo Rasul

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lewat Subdit Pengendalian Konten Internet merilis temuan hoaks seputar Pemilu 2019 per Sabtu, 20 April 2019....

Kisah Petugas KPPS Lebak Meninggal Saat Sujud Salat

Metrobatam, Lebak - Petugas KPPS di Lebak, Banten, Jumri meninggal karena kelelahan selama proses hitung suara. Sempat izin untuk salat subuh saat penghitungan C1...

PDIP Curigai Rekomendasi Bawaslu Soal Hitung Ulang di Surabaya

Metrobatam, Surabaya - Bawaslu Surabaya merekomendasikan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Surabaya. Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menilai sikap Bawaslu...

KASN Tolak Gabung jika TPF Kecurangan Pilpres 2019 Dibentuk

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menolak bergabung jika kedua pasangan calon presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat membentuk...

Selama Pemilu 54 Petugas KPPS dan 15 Polisi Meninggal

Metrobatam, Jakarta - KPU menyebut total ada 54 petugas KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Jumlah...

Caleg PDIP Ditangkap di Kasus Pembakaran 15 Kotak Suara di Jambi

Metrobatam, Sungai Penuh - Polisi menangkap 3 pelaku kasus pembakaran 15 kotak surat suara DPRD di Sungai Penuh, Jambi. 3 orang yang ditangkap 1...

Menlu Ditemui Dubes Sri Lanka, RI Siap Beri Bantuan Pascateror Bom

Metrobatam, Jakarta - Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Dharshana M Perera menemui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi. Dalam pertemuan itu,...

Bawaslu Kota Tanjungpinang akan Perketat Pengawasan 5 TPS PSU

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Bawaslu Kota Tanjungpinang akan perketat proses pengawasan terhadap 5 TPS yang akan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini...

Istri Almarhum Sys NS Menikah Lagi

Metrobatam, Jakarta - Penyiar senior Sys NS telah berpulang 2018 lalu. Kini, sang istri diketahui telah memutuskan untuk menikah lagi. Istri almarhum Sys NS, Shanty,...

Menkes: Boleh Bangga Punya MRT, Tapi Jangan Jadi Sarang TBC

Metrobatam, Jakarta - Penyakit menular masih menjadi ancaman di Indonesia. Tuberkulosis (TBC atau TB) merupakan salah satu dari banyak penyakit yang masih menjadi beban...

Danlantamal IV Pimpin Apel Khusus

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., memimpin pelaksanaan Apel Khusus di Lapangan...

PLN Tanjungpinang Ajak Ibu-ibu Masak Tanpa Api

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2019, PLN Tanjungpinang mengadakan lomba memasak menggunakan kompor induksi. Manajer PLN UP3 Tanjungpinang, Fauzan juga mengajak...