Metrobatam, Jakarta – Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia (KMDI) meminta Koalisi Indonesia Kerja pendukung Jokowi-Ma’ruf mengingatkan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) berhenti mengkriminalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pernyataan itu merespons tindakan OSO yang menyeret KPU ke kepolisian karena tidak kunjung memasukkan namanya sebagai calon anggota legislatif DPD dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019.

“Kami meminta koalisi dari Pak Oesman Sapta tolong dijaga hal-hal yang bisa mengacaukan pemilu kita yang sebentar lagi tiba. Jangan sampai ambisi-ambisi pribadi, menggunakan segala cara yang akhirnya mengacaukan Pemilu kita 17 April nanti,” kata salah satu anggota KMDI Bivitri Susanti di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1).

Bivitri mengatakan tindakan OSO mengganggu persiapan Pemilu. Pasalnya kerja komisioner KPU terganggu karena harus secara bergantian diperiksa Polda Metro Jaya.

Perempuan yang juga pakar hukum tata negara itu mengingatkan OSO bahwa keputusan KPU mencoret namanya dari DCT adalah amanat konstitusi. Sejak awal DPD jadi bagian legislatif yang tidak diisi oleh partai politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 menjadi penegas hal tersebut. KPU kemudian menjadikan putusan MK sebagai landasan untuk tidak memasukkan nama OSO ke DCT.

“KPU berpegang lurus (pada konstitusi) makanya perlu didukung. Yang paling benar adalah konstitusi di mana saja di dunia ini, konstitusi yang harus dipegang karena kita negara hukum,” tegas Bivitri.

Pada kesempatan yang sama, anggota KMDI lainnya Ray Rangkuti menyebut KPU dalam posisi benar. Namun KPU harus menanggung kesalahan-kesalahan lembaga lain.

Sebab MK sudah memutus DPD tak boleh lagi diisi kader parpol. Putusan itu, kata Ray, adalah yang tertinggi dan setara undang-undang.

Namun setelah putusan itu keluar beberapa putusan bertolak belakang. Pertama putusan PTUN yang memerintahkam KPU memasukkan nama OSO ke DCT. Begitu pula putusan Bawaslu RI yang memperbolehkan OSO tak mundur dari Hanura hingga dilantik jadi anggota DPD periode 2019-2024.

“KPU korban dari kebijakan yang berbeda-beda. KPU seperti mengalami dilema dari putusan hukum yang satu sama lain saling bertabrakan, uniknya KPU justru yang harus menanggung akibatnya,” tutur dia.

Lebih lanjut Ray meminta kepolisian untuk objektif dan tidak ikut dalam permainan OSO. Sebab hal demikian hanya akan menghambat kerja KPU melayani hak publik untuk mengikuti proses pemilu yang baik.

Sebelumnya, OSO lewat kuasa hukumnya Herman Abdul Kadir melaporkan KPU ke Polda Metro Jaya. OSO berpendapat KPU telah menyalahgunakan kekuasaan karena tidak menuruti putusan PTUN dan Bawaslu. KPU dilaporkan melanggar pasal dengan Pasal 421 juncto Pasal 216 ayat (1) KUHP. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dinkes Kota Batam Siagakan Dua Petugas di Lokasi Penghitungan Suara

Metrobatam.com, Batam - Dinas Kesehatan Kota Batam menyiagakan dua petugas kesehatan di lokasi penghitungan suara Pemilu tingkat kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan, Didi Kusmarjadi mengatakan...

Kalahkan Bebenz Kodok’s A, Bright PLN Batam Raih Juara 3 Turnamen ATB Cup X...

Metrobatam.com, Batam - bright PLN Batam meraih prestasi membanggakan pada Adhya Tirta Batam Cup X Championship 2019 dengan keluar sebagai juara tiga setelah berhasil...

TNI/Polri Pantau Keamanan Kota Tanjungpinang dengan Berpatroli Memakai Motor

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Kodim 0315/Bintan bersama dengan Polres dan Lanudal Tanjungpinang serta Wing Udara I Tanjungpinang menggelar Patroli bersama menggunakan motor ke setiap Kecamatan...

Ryamizard Ryacudu Serang Balik Penghina KPU

Metrobatam, Jakarta - Usai hinaan datang bergelombang ke arah KPU, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melancarkan serangan balik. Disebutnya, pihak yang kerap mencaci-maki KPU adalah...

Sepi Job, Vanessa Angel Kontak Muncikari Minta Dicarikan Tamu

Metrobatam, Surabaya - Vanessa Angel menjalani sidang perdana kasus penyebaran konten pornografi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Vanessa disebut sepi job, sehingga menghubungi muncikari...

Jaksa: Keterangan Rocky Buktikan Kebohongan Ratna Buat Onar

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daroe menyatakan keterangan pengamat politik dan aktivis Rocky Gerung di persidangan kasus berita bohong atau hoaks sudah...

Petugas KPPS Gugur, Ridwan Kamil Beri Santunan Rp50 Juta

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian dalam bentuk penghargaan dan santunan kepada warganya penyelenggara Pemilu 2019 yang jatuh sakit dan meninggal...

Viral Video Menegangkan saat Petugas Penjaga Kotak Suara Ditembaki KKB

Metrobatam, Jakarta - Sebuah video menegangkan saat-saat para petugas penyelenggara pemilu, TNI dan Polri ditembaki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sesaat setelah pencoblosan di...

Hampir 90% Rakyat Mesir Setujui Presiden Sisi Berkuasa Hingga 2030

Kairo - Hampir 90% warga Mesir yang menggunakan hak pilihnya menyetujui referendum untuk membuka jalan bagi Presiden Abdel Fattah al-Sisi berkuasa hingga tahun 2030....

Sofyan Tersangka, Trio ‘Bagi Rata’ Satu Per Satu Masuk KPK

Metrobatam, Jakarta - Proyek PLTU Riau-1 menjadi bancakan korupsi meski pengerjaannya belum tuntas betul. Penyidik KPK membongkar siasat jahat dari para pejabat di sekitar...

Lemhanas Mencatat Sejak 2010 Toleransi di Indonesia Menurun

Metrobatam, Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mencatat sejak 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan. "Melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhanas RI...

Kapal Fery Bermuatan 60 Santri Wanita Tenggelam

Metrobatam, Banjarmasin - Kapal fery penyeberangan yang mengangkut lebih kurang 60 santri dari Desa Bahalayung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tenggelam. "Kapal fery...