Metrobatam, Jakarta – Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperpanjang kontrak kerja sama dengan 19 rumah sakit di DKI Jakarta dan 150 rumah sakit di berbagai wilayah di Indonesia

Permintaan itu menyusul kebijakan BPJS Kesehatan mencoret sejumlah rumah sakit dalam kerja sama penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2019. Hal itu karena rumah sakit yang bersangkutan belum memenuhi akreditasi.

“Dengan ini kami rekomendasikan rumah sakit untuk diperpanjang kontrak kerja sama dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional,” kata Nila dalam Surat Menteri Kesehatan HK.03.01/Menkes/18/2019 yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (7/1).

Dalam surat itu, rumah sakit di DKI Jakarta yang diperpanjang kontrak kerja samanya adalah RS Jakarta, RS Gandaria, RS Kartini, RS Yadika Kebayoran Lama, RS Petukangan, RSUD Kebayoran Lama, dan RSUD Jatipadang.

Kemudian, RS Menteng Mitra Afia, RS Royal Progres, RS Duta Indah, RS Mata Primasana, Rumah Sakit Mulyasari, dan Rumah Sakit Umum Pekerja. Ada pula RS Pusdikkes, RS Islam Pondok Kopi, RS PON, RSIA Sayyidah Dompet Dhuafa, RS Kartika Pulomas, serta RS Yadika Pondok Bambu.

Selain 19 rumah sakit di Jakarta, Kemenkes juga meminta BPJS Kesehatan memperpanjang kontrak kerja sama dengan 150 rumah sakit di berbagai wilayah di Indonesia. Nila meminta BPJS Kesehatan menyerahkan daftar rumah sakit yang belum terakreditasi. Sehingga Kemenkes bisa mencegah hal serupa terulang kembali.

Bila kemudian hari terdapat rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan belum dilakukan akreditasi, namun berdasarkan kajian dan pertimbangan tertentu diperlukan untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, Kemenkes akan merekomendasikan untuk tetap diperpanjang kontrak kerja sama dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Dihubungi terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maruf mengonfirmasi surat Menkes itu. Ia menyatakan saat ini tinggal 19 rumah sakit dan tiga klinik di seluruh Indonesia yang tak diperpanjang kontrak kerja sama penyelenggaraan JKN-nya.

Ia menyebut ada RS Kambang (Jambi) RS Royal Prima (Jambi), RS Mayang Medical Center (Jambi), RS Bersaudara (Muara Bungo), RS Karya Medika 2 Tambun (Bekasi), RS Mandaya (Karawang) RS Multazam Medika (Cikarang), dan Klinik Utama Pertamedika Pendopo (Prabumulih).

Kemudian RS Amanah Mahmuda (Tegal), RS Bhakti Kasih (Polewali), RS Islam (Ternate), RSKC Abadi Naob (Denpasar), RS Bunda Dalima (Tangerang), RS Ariya Sentra Medika (Tangerang), dan RS Mitra Medika (Cikarang).

Selain itu, RSU dr Oen Sawit (Boyolali), Klinik Utama Jiwa Kamali (Tegal), Klinik Utama Alesha (Sleman), RSIA H Thaha Bakrie (Samarinda), RS Ar Royan (Palembang), RS Citama Cibinong, dan RSUD Kelas D Korpri AW Sjahranie (Samarinda).

“Tidak dikerjasamakan karena masalah di luar akreditasi,” kata Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/1).

Pasien Kesulitan

Sementara itu pasca tiga rumah sakit dan satu klinik mata di Kota Jambi, yakni Rumah Sakit Umum Kambang, Rumah Sakit MMC, Rumah Sakit Royal Prima dan Klinik Mata Jambi tidak lagi memperpanjang kontrak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, banyak pasien kurang mampu di Jambi mulai mengeluh.

Pasalnya, masyarakat Jambi yang biasa menggunakan kartu BPJS di tiga rumah sakit tersebut terpaksa beralih ke rumah sakit umum, lantaran BPJS tidak berlaku lagi.

Seperti salah satu pasien di Rumah Sakit Kambang, Rahmad, mengaku terpaksa beralih ke rumah sakit umum. “Daripada keluarga saya kenapa-kenapa, lebih baik saya beralih ke umum. Iya, daripada dirujuk bisa tambah rumit lagi,” ungkapnya, Senin (7/1).

Dia menyesalkan adanya pemutusan kontrak oleh pihak BPJS Kesehatan Jambi. “Dengan adanya ini, tentu masyarakat berharap perhatian yang serius oleh pemerintah Jambi terkait permasalahan ini, karena sangat dibutuhkan bagi masyarakat kurang mampu,” harapnya.

Santi, warga Selincah juga merasakan yang sama. Menurutnya, semakin sedikit rumah sakit yang menyediakan BPJS, masyarakat akan kesulitan untuk berobat gratis.

“Padahal, masyarakat selalu membayar biaya BPJS setiap bulannya. Seharusnya, pihak rumah sakit harus selaras dengan program pemerintah,” ucapnya menyesalkan.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan (PMR) BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Timbang Pamekas Jati, kepada sejumlah media membenarkan ada tiga rumah sakit dan satu klinik mata yang memutus kontrak kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan Jambi.

Menurutnya, pihaknya bukannya tidak mau kerja sama dengan pihak rumah sakit, hanya saja batas waktu kontraknya sudah habis.

“Makanya pihak rumah sakit tidak mau menerima kartu layanan BPJS dari pasien. Sementara, kontrak kerja sama antara BPJS dengan ke 3 rumah sakit dan 1 klinik tersebut sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS),” tegas Jati.

Diakuinya, BPJS dalam berkerja sama per satu tahun, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember 2018. “Antara kami dengan pihak rumah sakit sudah sepakat untuk tidak melanjuti kontrak kerjasama, kan jelas,” tukasnya.

Selain itu, dia menambahkan, bahwa alasan tidak melanjuti kontrak kerjasama tersebut dikarenakan untuk memperbaiki diri dan evaluasi diri antara BPJS dengan pihak rumah sakit. (mb/cnn indonesia/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...