Metrobatam, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengatur operasi ojek online (ojol). Aturan tersebut diterbitkan pada Maret 2019 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan, ada tiga poin penting yang diatur dalam aturan tersebut.

“Kami menawarkan ada tiga isu besar yang selama ini jadi ekspektasi pengemudi,” kata Budi dalam acara FGD Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi, Jakarta, Kamis (10/1).

Dia mengatakan, tiga poin itu yakni menyangkut tarif, suspensi, dan perlindungan keselamatan serta keamanan pengemudi.

“Ada tiga isu yang akan kita lakukan pendalaman dan breakdown dalam bentuk pasal-pasal, norma sampai ayat,” tambahnya.

Lanjutnya, pengemudi sendiri mengusulkan agar masalah kemitraan diatur. Jadi, aturan ojek online akan menyangkut empat poin penting.

“Pengemudi mengusulkan ada satu tambahan lagi yang harus dibuat normanya yang menyangkut kemitraan. Ada empat hal yang kita harapkan,” ujarnya.

Lantas, apakah adanya aturan ini berarti pemerintah mengakui ojek online sebagai angkutan umum? Budi tak menjelaskan secara rinci.

“Apakah melabelisasi sepeda motor sebagai angkutan umum, atau hanya sekadar memberikan kesempatan menormakan sepeda motor berbasis aplikasi untuk mengangkut orang dengan berbayar, atau mengangkut barang,” ujarnya.

Nggak Cuma Ojol

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sedang menggodok aturan untuk ojek online. Langkah ini dilakukan setelah Kemenhub mengeluarkan aturan untuk taksi online. Aturan ini dibuat demi meningkatkan keselamatan bagi pengemudi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan aturan tersebut diharapkan rampung paling cepat akhir bulan ini atau paling lambat bulan Maret mendatang. Alasannya, pihaknya butuh berdiskusi dengan banyak instansi untuk menyusun aturan ini.

“Aturan ojol saya targetkan akhir bulan ini atau paling lambat Maret. Karena ini kan sebanyak mungkin untuk menerima pendapat banyak orang,” katanya saat ditemui di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (8/1).

Selain mengatur ojek online, beleid tersebut nantinya juga akan mengatur operasional ojek pangkalan atau biasa disingkat opang. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi mengatakan salah satu yang diatur mengenai aspek keselamatan pengemudi.

“Kira-kira itu (ojek pangkalan) juga akan termasuk yang kita bahas nanti. Menyangkut masalah perlindungan keselamatan dan keamanan. Mungkin menyangkut bajunya dan sebagainya untuk melindungi dia,” kata Budi saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Mengenai tarif, pihaknya masih belum bisa berbicara banyak. Meski belum bisa berbicara banyak, Budi tak menutup ada opsi tarif ojek pangkalan nantinya mungkin juga bisa diatur berdasarkan jarak yang ditempuh.

“Kalau tarif nggak karena mereka kan skemanya tawar menawar. Tapi nanti kita lihat lagi. Siapa tahu juga bisa kita bikin per kilometer atau apa,” katanya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...