Metrobatam, Jakarta – Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi meminta Polri menindak tegas penyebar kabar bohong surat suara tercoblos yang berada di tujuh kontainer.

Baidowi menganggap kabar bohong itu sebagai bentuk teror bagi pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang.

“Beredarnya kabar hoaks atau kabar bohong yang menyebutkan ada tujuh kontainer surat suara yang tercoblos patut diduga sebagai teror untuk pemilu,” kata Baidowi di Jakarta, Kamis (3/10

Menurut dia, Polisi harus segera bertindak untuk mengungkap apakah ada niatan untuk mengacaukan ataupun menggagalkan pemilu di balik menyebarnya informasi sesat tersebut.

Dia menegaskan bahwa pihak-pihak yang turut menyebarkan informasi bohong tersebut harus segera diperiksa karena peredaran informasi itu telah membuat kepanikan baru bahkan berpotensi menyebabkan kegaduhan.

“Terbukti KPU-Bawaslu pada Rabu (2/1) malam harus terjun ke lapangan dan ini menguras tenaga dan pikiran,” ujarnya.

Baidowi mengimbau kepada elite politik tidak ikutan menabuh gendang kebohongan karena di era media sosial (medsos) sekarang ini sangat mudah informasi bohong menyebar dan semakin tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Cermin Kekerdilan Jiwa

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief telah mengeluarkan pernyataan yang sangat provokatif dan berbahaya. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pernyataan Andi dapat dibawa ke ranah hukum karena memenuhi delik hukum pidana.

“Pernyataan saudara Andi sangat provokatif, cermin kekerdilan jiwa, mental prejudice, dan sangat berbahaya. Pernyataan jalanan tanpa dasar tersebut sudah memenuhi delik hukum untuk dipersoalkan,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (3/1).

Hasto mengatakan isu surat suara telah dicoblos semakin membuktikan ada skenario penciptaan kondisi ketidakpercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu lewat cara-cara tidak beradab.

Tujuan politik dari skenario itu, kata dia, untuk membangun opini negatif terhadap Presiden Joko Widodo selaku calon petahana tidak demokratis dan mengintervensi penyelenggara pemilu serta membangun opini bawah Pemilu 2019 terjadi kecurangan.

“Apa yang dilakukan semakin membuktikan adanya penggunaan skenario penciptaan kondisi ketidakpercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu dengan cara-cara tidak beradab, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik dengan tujuan memasukkan opini pemilu sepertinya curang,” ujarnya.

Terkait dengan isu itu, Hasto meminta Andi untuk tidak berhalusinasi dan mengingat kejadian pada Pemilu 2009. Ia berkata saat itu terjadi kecurangan yang masif, salah satunya terkait adanya tawaran kepada pimpinan KPU kala itu untuk masuk ke jajaran elit kekuasaan.

“Saudara Andi Arief juga harus ingat ini tahun 2019 sehingga jangan berhalusinasi terjadi kecurangan masif seperti tahun 2009 ketika pimpinan KPU saat itupun ditawari masuk ke jajaran teras elit kekuasaan. Jadi simpan seluruh skenario berpikir curang dengan referensi masa lalu,” ujar Hasto.

Di sisi lain, Hasto mengklaim PDIP mewajibkan seluruh parpol untuk menciptakan suasana yang kondusis dan menjaga disiplin kadernya masing-masing agar tidak menciptakan kegaduhan yang merusak energi persatuan bangsa.

“Kami berharap agar apa yang dilakukan oleh saudara Andi Arief yang mencoreng keadaban politik di awal tahun, agar tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Polisikan Andi Arief

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin mempertimbangkan akan melaporkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Jika kasus ini tak ingin berlanjut ke proses hukum, Andi Arief dituntut untuk meminta maaf secara terbuka ke publik karena menyebar hoaks soal surat suara tercoblos.

“TKN akan mempertimbangkan untuk membawa kasus penyebaran hoax yang diduga dilakukan oleh Andi Arief ini ke ranah hukum, kecuali yang bersangkutan secara terbuka meminta maaf dan mengakui perbuatan menyebarkan hoax tersebut,” Wakil Ketua TKN Arsul Sani dalam pesan singkat,” Kamis (3/1).

Arsul menilai hoaks yang dilakukan oleh Andi sudah sangat kelewatan. Selain fitnah, hoaks yang disebarkan oleh Andi dianggap telah mencoreng nama baik pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Lebih lanjut Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ini mengaku heran dengan perilaku Andi dan sejumlah kader Demokrat yang berbeda dengan ajakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Ajakan Ketua Umumnya, Pak SBY mengajak agar menjaga ketenangan, kesantunan dalam berkontestasi,” ujarnya.

Sementara Andi Arief malah menuduh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buta huruf. Andi menegaskan pernyataannya itu untuk mengimbau kepada KPU agar mengecek isu yang ia terima.

“Hasto Sekjen PDIP buta huruf. Suruh baca tuit saya dengan jelas. Saya mengimbau supaya dicek,” ujar Andi lewat aku Twitter @AndiArief, Kamis (3/1).

Andi menuturkan dirinya menerima isu tersebut sejak Rabu (2/1) sore. Bahkan, ia menyebut Ketua KPU Arief Budiman juga menerima informasi serupa di waktu yang bersamaan.

Andi tak merinci perihal alasannya mempublikasikan informasi tersebut lewat Twitter. Ia hanya berkata KPU bergerak melakukan pengecekan atas itu tersebut usai dirinya menyampaikan imbauan. “KPU bergerak atas imbauan saya,” ujarnya.

Di sisi lain, Andi mengaku tak mempermasalahkan jika ada pihak yang hendak melaporkan dirinya ke Kepolisian berkaitan dengan cuitan tersebut. Ia hanya mengingatkan Kepolisian untuk tidak salah berpihak dalam polemik tersebut.

“Silahkan saja kalau saya mau dilaporkan, tinggal aparat hukum mau berfihak pada Hasto Sekjen PDIP yang buta huruf membaca tuit saya, atau berfihak pada saya yg ingin menyelamatkan pemilu supaya jurdil,” ujar Andi dalam Twitter. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...