Utang Rp 4.400 T Dipakai untuk Apa Saja? Ini Kata Darmin

Metrobatam, Jakarta – Total utang pemerintah sekarang mencapai Rp 4.418,3 triliun. Banyak kalangan yang mempertanyakan apa hasil nyata dari penarikan utang tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, utang yang tekah ditarik pemerintah digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, bukan konsumtif.

“Gini, utang itu you pakai buat apa? Kalau pakai utang untuk cuma mau bangun gedung kantor pemerintah, ya mungkin masalah. Kali itu menghasilkan sesuatu. prinsipnya dia sehat. Tidak gunakan utang untuk hal yang sifatnya konsumtif,” kata Darmin di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Hal-hal produktif yang dimaksud Darmin, antara lain membangun banyak infrastruktur, mulai dari jalan, pelabuhan, waduk, dan lain sebagainya.

Bacaan Lainnya

Dari hasil itu, kata Darmin, dampaknya tidak hanya dirasakan sekarang melainkan masih bisa dirasakan dalam jangka panjang.

“Begini, hasil infrastruktur itu masih 10-20 tahun lagi. Dia kalau bangun pelabuhan hasilnya tidak hanya sekarang, 10 tahun lagi. Jalan tol juga, waduk begitu juga. Jadi tidak bisa menghitung begitu saja sekarang. Karena ini jangka panjang dampaknya,” ujar Darmin.

Yang terpenting, kata Darmin, rasio utang pemerintah masih dalam batas normal. Sekarang, rasio utang pemerintah sebesar 29,98% dari total PDB yang berdasarkan data sementara sebesar Rp 14.735,85 triliun.

“Nominal naik ya iya, Angkanya itu kita masih dalam range yang menurut ukuran dunia itu masih istilahnya mungkin lebih pas masih dalam range normal,” kata Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Sudah Dibahas Bersama DPR

Selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia, jumlah utang pemerintah bertambah Rp 1.809,6 triliun menjadi Rp 4.418,3 triliun per tahun 2018. Sejak tahun 2014 sampai 2018, terjadi pertambahan utang yang cukup tinggi. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah utang dari tahun ke tahun sudah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kan kalau kita lihat instrumen utang dari sisi APBN, pertama dari mekanisme perundangan dibahas secara sangat luas di DPR. Jadi di sana tidak ditentukan sendiri,” kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).

“Sehingga kalau setiap tahun ada pertambahan utang itu adalah hasil dari keseluruhan desain policy fiskal kita,” sambungnya.

Dalam setiap pembahasan antara pemerintah dengan DPR, juga didiskusikan mengenai program apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya. Oleh karena itu, ada kesepakatan atau diputuskan belanja negara setiap tahunnya seberapa besar.

“Kita butuh ciptakan kesempatan kerja berapa, mengurangi kemiskinan berapa, tambah alutsista berapa, membuat sekolah berapa, mengurangi pengangguran berapa, menambah infrastruktur berapa. Kan dibahas semuanya secara detail, dan ditentukan berapa kebutuhan belanjanya,” ujar Sri Mulyani.

Dengan demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta kepada seluruh masyarakat untuk melihat persoalan utang pemerintah secara satu kesatuan.

“Jadi menurut saya utang tidak dilihat dari sisi nominal saja. Buktinya pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5% dengan defisit semakin kecil, bahkan kita menunjukkan primary balance kita hampir nol. Itu menggambarkan yang tadinya primary balance direncanakan sampai Rp 80 triliun, sekarang hanya Rp 1,7 triliun,” jelas dia.

“Jadi ini menggambarkan pemerintah walaupun diberi alokasi oleh UU bisa berutang lebih banyak, tapi kami coba untuk memperkecil kalau penerimaan negara naik dan belanja tetap dibuat efisien,” tambahnya. (mb/detik)

Pos terkait