Metrobatam, Jakarta – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan Prabowo akan sangat ikhlas mengembalikan lahan miliknya yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) kepada negara.

Lahan seluas ratusan ribu hektare itu disebut Dahnil akan dikembalikan jika Jokowi datang dan meminta langsung kepada Prabowo Subianto.

“Pak Jokowi menantang Pak Prabowo untuk mengembalikan lahan. Seperti beliau sampaikan didebat, beliau patriotik dan nasionalis, bila negara membutuhkan tentu beliau ikhlas demi negara,” kata Dahnil melalui cuitan di akun twitter resmi miliknya @Dahnilanzar seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (25/2).

“Pak Jokowi tinggal datang dan sampaikan kepada Pak Prabowo negara sangat membutuhkan,” ujarnya menambahkan.

Dahnil menjelaskan Prabowo memiliki lahan itu dengan cara membeli melalui lelang di Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dulu. Tujuan Prabowo membeli lahan itu, menurut Dahnil, bukan sekadar bisnis.

“… Demi membantu negara bukan sekedar bisnis,” tulisnya.

Dahnil membandingkan keikhlasan Prabowo soal lahan seperti saat memenangkan Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 silam.

Jokowi saat Pilkada DKI 2012 diusung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berhasil menang mengalahkan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

“Pak Prabowo pasti dengan senang hati memenuhi permintaan tersebut, apalagi demi rakyat dan negara. Sama halnya ketika Pak Jokowi mau maju di Pilkada DKI beliau dengan ikhlas membantu bukan hanya dukungan partai, tapi juga uang beliau dan adik beliau, diberikan kepada Pak Jokowi,” tulis Dahnil.

Dahnil menyebut hal lain yang harus dilakukan oleh Jokowi untuk mendapatkan kembali lahan HGU Prabowo adalah membuat aturan hukumnya. Aturan itu bisa lewat Perppu atau aturan lain.

Dia mengatakan perangkat hukum itu juga bisa untuk mendapatkan kembali semua tanah konsesi yang dikuasai pihak lain.

“Pak Jokowi dibuat perangkat hukumnya, semua tanah-tanah konsesi yang dikuasai Sinar Mas, Wilmar, Erick Thohir, Luhut dll bisa dikembalikan kepada negara segera dan bisa dibagikan kepada rakyat,” ujarnya.

Lahan Prabowo mendapat sorotan setelah Jokowi menyinggungnya dalam debat capres kedua, 17 Februari lalu. Saat itu Jokowi menyebut Prabowo menguasai ratusan ribu hektare lahan di Aceh dan Kalimantan Timur. Konteks ucapan Jokowi ketika itu terkait kebijakannya membagikan sertifikat lahan kepada rakyat.

Prabowo pun mengakui lahan tersebut. Dia bahkan menyatakan siap mengembalikan lahan itu kepada negara.

Belakangan, Jokowi kembali mengungkit soal kepemilikan lahan. Menyampaikan pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (24/2) malam, Jokowi menyinggung kepemilikan lahan oleh segelintir orang.

“Nah, nah, nah jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara, saya tunggu sekarang,” kata Jokowi.

Jokowi sempat menghentikan pidatonya saat itu karena riuh para massa yang hadir berteriak ‘kembalikan-kembalikan-kembalikan’.

“Dan (lahan) akan saya bagikan untuk rakyat kecil,” ucap Jokowi seraya mengatakan masih banyak rakyat yang membutuhkan.

Fahri Tantang Jokowi Teken Perppu

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang presiden, sekaligus capres Joko Widodo agar menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pengembalian lahan Hak Guna Usaha yang dimiliki pengusaha, salah satunya milik capres Prabowo Subianto.

Hal itu menanggapi kesediaan Prabowo mengembalikan lahan HGU miliknya ke negara. Menurutnya, Prabowo siap mengembalikan lahan HGU miliknya dan itu merupakan momen yang tepat bagi Jokowi untuk menerbitkan Perppu pengembalian lahan HGU.

“Ayo pak @jokowi ambil ballpoint teken sekarang juga. Bila perlu tulis tangan aja kalau gak ada tukang ketik. Simpel pak, berani ya? #PerpuHGU,” ujar Fahri dalam akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah, Senin (25/2).

Fahri menuturkan penandatanganan Perppu tersebut sebagai bukti bahwa Jokowi memahami arti dari reforma agraria. Ia berkata turunan atas kebijakan reforma agraria adalah pengembalian lahan.

Sementara terkait dengan pembagian sertifikat lahan yang dilakukan Jokowi, kata dia, bukan bagian dari reforma agraria. Pembagian sertifikat lahan, lanjutnya, merupakan tugas administrasi yang seharusnya dikerjakan Lurah.

“Nah, pak @prabowo sudah bersedia. Maka perlu payung hukum agar berlaku bagi semua. Mumpung pak prabowo ok, segeralah pak @jokowi teken #Perpu HGU malam ini lah paling telat, besok pagi diumumkan. Ayo pak,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi PKS ini meminta Jokowi tak banyak bicara soal kepemilikan lahan jika tak berani membuat Perppu HGU. Ia menilai penerbitan Perppu HGU merupakan bukti konkret atas janji Jokowi melakukan reforma agraria.

“Kalau ternyata pak @jokowi gak berani terima tawaran lanjutan pak @prabowo, maka gak usah banyak bicara. Ini tipu yang sama dengan kasus pasca gempa. Janjinya minta ampun ternyata bohong. Rakyat bengong. #PerpuHGU #ReformaAgraria,” ujar Fahri.

Fahri mengklaim DPR pasti mendukung Jokowi untuk penerbitan Perpu HGU karena musim pemilu. Bahkan, ia menyatakan Perppu tersebut akan menjadi UU dalam waktu satu bulan.

Jika Perppu tersebut lahir, ia juga menilai akan menjadi produk asli Jokowi.

“Kalau bagi-bagi akta sudah sejak zaman Belanda juga ada berponding. Berani enggak?,” ujar Fahri.

Lebih dari itu, ia juga menyinggung klaim pemerintah Jokowi atas karya pemerintahan sebelumnya.

“Kalau semua karya masa lalu seolah hasil pemerintahan sekarang, saya usul agar candi Prambanan dan candi Borobudur segera diresmikan oleh pemerintah sekarang. Candi abad ke-9 itu belum sempat diresmikan oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan atau Wangsa Syailendra,” ujarnya. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE