Metrobatam, Jakarta – Dalam pidatonya di acara Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju, capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyindir pemilik konsesi besar untuk mengembalikannya ke negara. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meyakini sang capres siap mengembalikan, tapi…

“Saya lihat Pak Jokowi mau menunggu atau melakukan pengembalian HGU dan konsesi-konsesi lahan itu bagus. Tapi dilakukan secara adil kepada semua pihak. Saya yakin kalau Pak Prabowo sih siap,” ujar anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2).

Meski meyakini Prabowo siap mengembalikan lahan yang dikuasainya, Fadli mengatakan untuk saat ini belum ada rencana dari sang capres untuk mengeksekusi. Menurutnya, pengembalian konsesi akan dilakukan jika memang negara membutuhkan lahan tersebut.

“Nggak ada tuh. Kan Pak Prabowo pernyataannya kalau negara membutuhkan. Sekarang nih kalau membutuhkan buat dulu Perppu-nya, semua dong. Kita bagi-bagiin aja nih tanah untuk petani, tanah untuk petani. Karena memang petani kita mengalami krisis lahan. Kalau mau begitu wah saya kira kita akan sujud syukur. Tapi semua ya termasuk orang-orang di sekitar Pak Jokowi tuh, dari mulai ketua tim suksesnya,” tutur Wakil Ketua DPR itu.

“Dan Pak Prabowo menguasai itu dengan membeli. Membeli itu dari BPPN, Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dan itu saya kira sah sebagai sebuah pengusaha nasional, Pak Prabowo itu sah. Jadi bukan mendapatkan hibah atau mendapatkan dari yang lain,” imbuh Fadli.

Selain itu, Fadli meminta pengembalian konsesi juga tidak tebang pilih. Dia meminta semua pemegang konsesi besar, termasuk orang-orang terdekat Jokowi, juga harus mengembalikan lahan yang dikuasainya.

“Tapi semua, ternasuk saya kira yg paling banyak penguasa lahan itu di sekitar pak jokowi sendiri. Termasuk ketua tim suksesnya, sekitar orangnya. saya kira bagus itu, segera aja dibuat perppu-nya. jangan hanya omong doang. nanti bisa kita laksanakan pengembaliannya,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi berbicara soal komitmen pemerintah memberikan konsesi untuk masyarakat di sekitar hutan. Jokowi kemudian menyinggung penerima konsesi besar dan dia menunggu si pemilik mengembalikannya ke negara.

“Saya ulang, jadi, jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu. Saya tunggu, saya tunggu sekarang. Dan akan, dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan,” ucap Jokowi.

Luhut Akui Kuasai 6 Ribu Hektare

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhu Binsar Panjaitan mengaku menguasai lahan pemerintah seluas 6.000 hektare. Lahan tersebut digunakan untuk tambang batu bara di Kalimantan Timur.

“Saya punya ya tambang batu bara, berjalan, berproduksi. Enam ribu hektare. Punya pemerintah dan itu berproduksi,” kata Luhut usai Rapat Terbatas (Ratas) Kebijakan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2).

Luhut menyebut lahan tersebut bukan Hak Guna Usaha (HGU). Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengklaim pengelolaan lahan bukan sebuah persoalan sepanjang lahan negara yang diberikan kepada pengusaha produktif dan pengelola melakukan kewajiban yang harus dijalankan.

“Saya pikir kalau sepanjang dia produktif dan sepanjang dia melakukan kewajiban-kewajiban dengan benar, ya tidak ada masalah,” ujar Luhut.

Saat disinggung pemerintah diminta membuka data para pengusaha yang mendapat HGU atas lahan yang diberikan pemerintah, Luhut mengatakan hal tersebut sudah dapat dilihat lewat kebijakan Satu Peta Nasional. Menurut Luhut, pemerintah tak perlu mengumumkan para penerima HGU karena masyarakat sudah bisa mengaksesnya sendiri.

“Ya sudah terbuka, berlaku pada semua. Ngapain diumumkan. Cari saja,” tuturnya.

Luhut diketahui menggeluti usaha bidang pertambangan dan perkebunan melalui grup usaha PT Toba Sejahtra. Korporasi tersebut menaungi sejumlah anak usaha yang bergerak di bidang energi, kelistrikan pertambangan, properti, industri, minyak dan gas, serta perkebunan dan hutan tanaman industri.

Luhut memiliki kepemilikan saham mencapai 99,9 persen di perusahaan yang terbentuk pada 2004 tersebut. Namun Luhut melepas 90 persen kepemilikan sahamnya pada Oktober 2017, hingga akhirnya hanya tersisa 9,9 persen.

Berdasarkan data laporan keuangan, emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TOBA itu memiliki 10 anak usaha.

Sebanyak tiga perusahaan bergerak bidang pertambangan batu bara, yakni PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Trisensa Mineral Utama, dan PT Indomining. Dua perusahaan di bidang perdagangan batu bara yakni PT Adimitra Baratama, dan Adimitra Resources Pte. Ltd.

Selain itu, dua produsen pembangkit listrik, yaitu mandiri PT Gorontalo Listrik Perdana dan PT Minahasa Cahaya Lestari. Sisanya, perusahaan investasi batu bara PT Toba Bumi Energi, investasi bidang kelistrikan PT Toba Bara Energi, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Perkebunan Kaltim Utama. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE