Jadi Tersangka, Slamet Maarif Ngaku Merasa Diperlakukan Tidak Adil

Metrobatam, Jakarta – Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Maarif menjawab soal perkara kasusnya di Polres Surakarta. Seperti diketahui, Slamet yang juga juru bicara Front Pembela Islam (FPI) menjadi tersangka kasus pelanggaran jadwal kampanye di Pemilu 2019 oleh Polres Surakarta, Jawa Tengah.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia,” kata Slamet Maarif kepada CNNIndonesia.com melalui aplikasi pesan WhatsApp, Senin (11/2).

Read More

Slamet menilai dirinya diperlakukan tidak adil oleh penegak hukum. Menurut dia, penetapan dirinya sebagai tersangka sebagai gambaran ketidakadilan hukum yang tersaji secara gamblang di negeri ini.

“Saya khawatir kepercayaan rakyat kepada penegak hukum dan penyelenggara pemilu akan hilang,” ujarnya.

Terkait jadwal pemeriksaan polisi yang akan dilakukan pada Rabu (13/2), Slamet Maarif belum menjawab pasti soal rencana kehadirannya. Slamet Maarif mengaku akan lebih dulu berkomunikasi dengan tim pengacaranya.

“Saat ini saya masih di Sumatera Barat,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo membenarkan Slamet sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam surat panggilan bernomor S.Pgl/48/II/2019/Reskrim yang diterima oleh CNNIndonesia.com, Slamet dipanggil sebagai tersangka kasus pelanggaran pasal 280 ayat (1) huruf a, b, d, e, f, g, h, i, j. Yakni, tentang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Slamet terancama pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta (pasal 492 UU Pemilu), atau penjara dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta (pasal 521 UU Pemilu).

Hal itu terkait dengan orasi Slamet dalam acara Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya, di Jalan Slamet Riyadi, depan kantor BCA KCU Solo-Slamet Riyadi, Gladak, Pasar Kliwon, Surakarta, pada Minggu (13/1) pukul 06.30-10.30 WIB.

Pengacara Slamet, Eggi Sudjana menegaskan ada kejanggalan dalam penetapan status tersangka tersebut. Menurut Eggi, dalam perspektif hukum, proses penetapan tersangka harus melalui tahap penyelidikan hingga penyidikan. Namun kenyataannya, pihaknya pun belum diminta polisi untuk gelar perkara.

“Mengacu pada kasus Ahok, penetapan tersangka harus ada gelar perkara. Ada penyidikan, harus diundang semua pihak terkait. Ini kita tidak pernah diminta, tapi sudah langsung tersangka,” ucap Eggi .

Eggi menambahkan Polres Surakarta tidak menjalankan Peraturan Kapolri no 14 tahun 2012 pasal 15 yang menyatakan penetapan tersangka harus melalui penyelidikan hingga gelar perkara. Bahkan, pihaknya juga belum pernah diminta untuk menghadirkan saksi fakta dalam gelar perkara kasus Slamet.

Dewan Pembina Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI) Habib Muhsin Al Attas mengkritik cara pemerintah dalam penggunaan institusi hukum sebagai alat politik. Kritik disampaikan Muhsin Al Attas menyoroti status tersangka yang dialamatkan kepada Slamet Maarif, Juru Bicara FPI yang juga Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

“Rekayasa perkara dan ini ada intervensi penguasa. Kami prihatin, ini memalukan, memilukan,” kata Muhsin dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (11/2).

Muhsin menilai dugaan rekayasa perkara tengah dipertontonkan penguasa kepada rakyat. Menurut dia, ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh lingkaran penguasa, namun justru menguap begitu saja.

“Namun ketika kubu berlawanan terindikasi sedikit saja, justru diusut dengan sangat agresif. Tebang pilih. Mereka sudah melakukan kecurangan,” kata Muhsin menegaskan.

FPI, kata Muhsin, mengimbau kepada Slamet Maarif untuk tetap menjalani proses hukum yang tengah dijalaninya. Perkara yang terjadi Slamet, kata dia, tak akan menyurutkan FPI untuk melawan ketidakadilan.

“FPI komponen masyarakat yang mencari keadilan, tidak akan pernah surut perlawanan,” kata dia.

“Saya kira harus hadapi. Kita bukan para pejuang yang penakut, ini kenyataan yang kita hadapi,” ujarnya menambahkan. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts