Jejak Muchdi PR: Pendiri Gerindra yang Loyal ke Jokowi

Metrobatam, Jakarta – Waketum Berkarya, Muchdi Purwoprandjono kembali menjadi pendukung Joko Widodo meski partainya berada di kubu Prabowo Subianto. Pendiri partai Gerindra itu sudah menjadi pendukung Jokowi sejak Pilpres 2014.

Muchdi PR mulai masuk dunia politik setelah bebas dari persoalan hukum dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Mayjen purnawirawan TNI itu ikut mendirikan Partai Gerindra bersama Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon, dan beberapa orang lainnya.

Di tahun 2011, Muchdi berpisah jalan dengan Prabowo. Ia keluar dari Gerindra dan bergabung dengan PPP. Bahkan Muchdi sempat akan ikut pemilihan Ketum PPP namun terhambat karena masalah kepengurusan partai yang belum genap lima tahun. Akhirnya Suyadharma Ali yang terpilih sebagai Ketum PPP saat itu.

Muchdi kembali menjadi sorotan karena menyatakan dukungannya kepada Jokowi di Pilpres 2014. Padahal PPP di Pilpres 2014 mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Bacaan Lainnya

Di Pilpres 2014, Muchdi mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Jusuf Kalla bersama relawan Matahari Indonesia (RMI). Ia hadir sebagai Ketua Umum Tapak Suci Muhammadiyah. Deklarasi tersebut dihadiri langsung oleh JK. Ketika itu hadir pula senior PAN Soetrisno Bachir, yang partainya pun mengusung Prabowo-Hatta.

Muchdi tak risau berbeda sikap dengan PPP. Ia menegaskan mendukung Jokowi bukan sebagai kader PPP yang saat itu masih dipimpin oleh Suyadharma Ali. “Kan saya belum jadi apa-apa di PPP. Kadernya bebas saja. Saya bukan pengurus PPP kok. Kapasitas saya Muhammadiyah,” kata Muchdi usai acara deklarasi RMI di Gedung Perwari, Jl Menteng Raya, Jakarta, Sabtu (31/5/2014).

Meski mengaku sebagai kawan, Muchdi sempat ikut menyerang Prabowo di Pilpres 21014. Eks Danjen Kopassus tersebut sempat menggertak akan buka-bukaan soal Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemecatan Prabowo karena kasus penculikan aktivis pada 1998.

Muchdi pernah diperiksa bersama Prabowo dan Kolonel Chairawan oleh DKP yang dibentuk oleh Pangab Wiranto tahun 2008 silam. Saat Prabowo Subianto direkomendasikan diberhentikan dengan hormat dari ABRI, Muchdi PR dan Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI. Mereka terkena sanksi sehubungan kasus penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar antara bulan Februari 1998 sampai Maret 1998.

Setelah menyatakan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2014, nama Muchdi kemudian meredup. Ternyata dia sempat masuk di jajaran Partai Nasional Republik sebelum kemudian bergabung ke Berkarya.

“Dia kan dulu Wakil Dewan Pembina Partai Nasional Republik. Ini kan yang kita pakai legalitasnya berubah jadi Partai Berkarya, setelah fusi dengan partai Beringin Karya. Jadi otomatis pengurus-pengurus yang masih aktif di Nasrep, ya jadi pengurus di Berkarya bersama pengurus lainnya yang baru,” kata Ketua DPP Berkarya, Andi Picunang pada Rabu (7/3).

Muchdi kembali mengulang manuvernya di Pilpres 2019. Meski partainya mendukung Prabowo-Sandiaga Uno, Muchdi kembali salah satu jajaran jenderal pendukung Jokowi yang kini berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin.

Dukungan itu diperlihatkan Muchdi PR saat menghadiri deklarasi dukungan purnawirawan TNI ke Jokowi-Ma’ruf di JIEXPO Kemayoran, Minggu (11/2/2019). Selain Muchdi, hadir pula sejumah jenderal purnawirawan dalam deklarasi ini, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Jenderal (TNI) Subagyo HS dan Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh.

Muchdi punya alasan sendiri mengapa memutuskan berbeda sikap dengan partainya untuk pilihan capre. Menurutnya, Jokowi sudah berbuat banyak selama hampir 5 tahun memimpin Indonesia. Meski begitu, Muchdi mengaku tetap berkawan dengan rival Jokowi. Menurut mantan petinggi BIN itu Prabowo tak bisa melakukan apa yang dijalankan Jokowi. “Pak Prabowo kan kawan saya. Jadi saya kira, itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo 5 tahun ke depan,” tuturnya.

Sementara itu menurut Berkarya, dukungan Muchdi merupakan aspirasi pribadi. Berkarya tak ingin dukungan itu dikaitkan dengan keputusan partai. “Bagi kita itu tidak ada masalah karena itu atas nama pribadi bukan atas nama parpol,” kata Badaruddin Andi Picunang. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait