Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Izin itu dipersiapkan untuk tiga perusahaan berbeda.

Atas penerbitan IUP itu KPK menduga Supian yang juga kader PDIP tersebut telah merugikan negara hingga Rp5,8 triliun dan US$711 ribu (setara Rp9,9 miliar dengan asumsi kurs Rp14 ribu). Kerugian negara itu mengalahkan kerugian negara pada kasus korupsi e-KTP sebesar Rp2,3 triliun dan korupsi SKL BLBI sebesar Rp4,58 triliun.

“Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti KTP Elektronik (Rp2,3 triliun) dan BLBI (Rp4,58 triliun),” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/2).

Besaran dugaan kerugian negara dalam kasus yang menerpa Supian ini hanya dikalahkan oleh kerugian negara akibat dugaan korupsi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada kasus Century, ditengarai negara mengalami kerugian sebesar Rp7,4 triliun.

Terlepas dari jumlah kerugian negara, Supian kembali menambah panjang kepala daerah yang menjadi pesakitan di KPK. Padahal dia tengah menjalani periode keduanya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Kotawaringin Timur. Periode pertamanya, yakni 2010-2015.

Berdasar informasi yang diperoleh CNNIndonesia.com dari sejumlah sumber, pada periode pertama, setelah dilantik Supian langsung mengangkat teman-teman dekatnya yang juga menjadi bagian dari tim suksesnya sebagai Direktur dan Direktur Utama PT Fajar Mentaya Abadi. Kolega Supian itu mendapat masing-masing mendapat jatah saham perusahaan sebesar 5 persen.

Perusahaan yang diduduki koleganya itu kemudian diberikan IUP seluas 1.671 hektar. Hal itu tertuang dalam SK IUP yang diterbitkan Supian pada Maret 2011.

Izin itu keluar dari Supian meski dirinya mengetahui bahwa PT Fajar Mentaya Abadi belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, di antaranya Izin lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Alhasil pada November 2011, PT Fajar Mentaya Abadi dapat melakukan kegiatan operasi produksi bauksit dan melakukan ekspor ke China.

Pada November 2011, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang melayangkan surat kepada Supian agar menghentikan seluruh kegiatan usaha pertambangan oleh PT Fajar Mentaya Abadi. Surat itu tidak diindahkan dan PT Fajar Mentaya Abadi tetap melakukan kegiatan pertambangan hingga 2014.

Selain itu, Supian juga diketahui memenuhi permohonan PT Billy Indonesia dengan menerbitkan SK IUP ekspolorasi pada Desember 2010. SK IUP itu diberikan tanpa melalui proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). PT Billy Indonesia juga diketahui tidak memiliki kuasa pertambangan.

Pada April 2011, Supian juga menerbitkan SK IUP eksplorasi kepada PT Aries Iron Mining. Penerbitan IUP ini pun tanpa melalui proses lelang WIUP. Padahal, seperti halnya PT Billy Indonesia, PT Aries Iron Mining tidak memiliki kuasa pertambangan. Alhasil PT Aries Iron Mining melakukan eksplorasi yang merusak lingkungan.

Tak berhenti di situ pada Februari 2013 Supian menerbitkan SK IUP tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mejadi Izin Usaha Pertambangan Operasi kepada PT Billy Indonesia. Penerbitan SK IUP itu tanpa kelengkapan dokumen AMDAL dari PT Billy Indonesia.

Pada April 2013 Supian turut menerbitkan keputusan izin tentang izin lingkungan kegiatan usaha pertambangan bijih bauksit dan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pertambangan bijih bauksit oleh PT Billy Indonesia. Berdasarkan izin tersebut PT Billy Indonesia melakukan ekspor bauksit.

KPK pun membongkar permasalahan tersebut. KPK pun menetapkan Supian sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi atas perizinan proyek tambang yang dia keluarkan. Atas izin-izin yang dikeluarkan untuk tiga perusahaan berbeda itu, KPK juga menduga telah terjadi kerugian negara mencapai Rp5,8 triliun dan US$711 ribu.

Atas perbuatannya tersebut, Supian dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kominfo Rilis 23 Hoaks, Termasuk Neno Sebut Prabowo Rasul

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lewat Subdit Pengendalian Konten Internet merilis temuan hoaks seputar Pemilu 2019 per Sabtu, 20 April 2019....

Kisah Petugas KPPS Lebak Meninggal Saat Sujud Salat

Metrobatam, Lebak - Petugas KPPS di Lebak, Banten, Jumri meninggal karena kelelahan selama proses hitung suara. Sempat izin untuk salat subuh saat penghitungan C1...

PDIP Curigai Rekomendasi Bawaslu Soal Hitung Ulang di Surabaya

Metrobatam, Surabaya - Bawaslu Surabaya merekomendasikan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Surabaya. Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menilai sikap Bawaslu...

KASN Tolak Gabung jika TPF Kecurangan Pilpres 2019 Dibentuk

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menolak bergabung jika kedua pasangan calon presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat membentuk...

Selama Pemilu 54 Petugas KPPS dan 15 Polisi Meninggal

Metrobatam, Jakarta - KPU menyebut total ada 54 petugas KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Jumlah...

Caleg PDIP Ditangkap di Kasus Pembakaran 15 Kotak Suara di Jambi

Metrobatam, Sungai Penuh - Polisi menangkap 3 pelaku kasus pembakaran 15 kotak surat suara DPRD di Sungai Penuh, Jambi. 3 orang yang ditangkap 1...

Menlu Ditemui Dubes Sri Lanka, RI Siap Beri Bantuan Pascateror Bom

Metrobatam, Jakarta - Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Dharshana M Perera menemui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi. Dalam pertemuan itu,...

Bawaslu Kota Tanjungpinang akan Perketat Pengawasan 5 TPS PSU

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Bawaslu Kota Tanjungpinang akan perketat proses pengawasan terhadap 5 TPS yang akan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini...

Istri Almarhum Sys NS Menikah Lagi

Metrobatam, Jakarta - Penyiar senior Sys NS telah berpulang 2018 lalu. Kini, sang istri diketahui telah memutuskan untuk menikah lagi. Istri almarhum Sys NS, Shanty,...

Menkes: Boleh Bangga Punya MRT, Tapi Jangan Jadi Sarang TBC

Metrobatam, Jakarta - Penyakit menular masih menjadi ancaman di Indonesia. Tuberkulosis (TBC atau TB) merupakan salah satu dari banyak penyakit yang masih menjadi beban...

Danlantamal IV Pimpin Apel Khusus

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., memimpin pelaksanaan Apel Khusus di Lapangan...

PLN Tanjungpinang Ajak Ibu-ibu Masak Tanpa Api

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2019, PLN Tanjungpinang mengadakan lomba memasak menggunakan kompor induksi. Manajer PLN UP3 Tanjungpinang, Fauzan juga mengajak...