Jokowi Tantang Prabowo Lapor KPK soal Anggaran Bocor Rp500 T

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantang calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto melaporkan klaim kebocoran anggaran mencapai Rp500 triliun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi juga meminta laporan tersebut disertai data dan fakta.

“Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal,” ujar Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2).

Jokowi lantas menyinggung pernyataan Prabowo ketika 2014 silam. Ketika itu, disebut terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp500 triliun.

Menurut Jokowi, bila memang terdapat kebocoran yang disebut mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu atau sekitar Rp500 triliun segera dilaporkan kepada KPK.

Bacaan Lainnya

“Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun pada kenyataannya anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dan dikorupsi.

Berdasarkan data yang dikantonginya, Prabowo menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp500 triliun per tahun.

“Dari Rp2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang,” ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kabar kebocoran anggaran ini tak diketahui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ia mengaku tak tahu menahu soal tudingan yang dilemparkan Prabowo mengenai kebocoran anggaran sekitar Rp500 triliun per tahun.

Menurutnya, ia tak pernah mendengar ada kebocoran anggaran pemerintah sampai sebegitu besarnya. Dengan kisaran Rp500 triliun, maka kebocoran yang terjadi berarti sekitar 22-25 persen per tahun.

Darmin pun mengaku tak paham dari mana sumber data yang digunakan calon presiden dari kubu oposisi itu.

“Saya tidak tahu, itu perkiraan (dia) kali. Tapi ya sudahlah, komentar politisi saya tidak bisa (tanggapi),” ucap Darmin di kantornya, Rabu (6/2) malam.

Banyak Kepala Daerah Korupsi

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan fakta mengenai kebocoran anggaran itu nyata. “Kalau mau dibilang bukti fakta ya, kan ada. Nyata. Gimana kami mau bawa bukti ke KPK, itu kan sudah ada buktinya,” kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2).

Dia mencontohkan soal kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurut Dasco, kasus korupsi itu sama dengan kebocoran anggaran.

“Contoh banyak kepala daerah dan anggota DPRD (korupsi) baik dari partai koalisi pemerintah maupun non pemerintah. Itu kan semua namanya kebocoran anggaran,” sebutnya.

Karena itu, Dasco tak setuju dengan tantangan Jokowi kepada Prabowo untuk melaporkan ke KPK. Menurut dia, pernyataan soal kebocoran anggaran itu seharusnya menjadi bahan instrospeksi.

“Jadi kalau saya ya, justru bukan soal lapor melapor. Tapi bagaimana kita ini menghentikan atau mencegah kebocoran. Ya kita sama-sama prihatin. Dan nggak bisa disangkal bahwa sekarang kan banyak eksekutif, legislatif yang kemudian terkena kasus,” kata Dasco.

Sebelumnya, Jokowi meminta Prabowo menunjukkan bukti dan tidak asal bicara soal kebocoran anggaran negara hingga 25%. Jokowi mengatakan, 25% anggaran negara adalah jumlah besar. Ia meminta Prabowo melapor ke KPK jika ditemukan indikasi kebocoran anggaran negara.

“Kalau memang bocor sampai 25%, laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu. Dulu 2014 coba diingat-ingat, 2014 katanya bocor Rp 7,200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25% itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun,” kata Jokowi. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait