Metrobatam, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta para pendukung capres Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan permintaan Jokowi soal pengembalian konsesi lahan. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, mengatakan lahannya yang disinggung BPN itu legal.

“Itu kan pertambangan generasi pertama, ya. Diberikan pada pemerintah, sebelumnya kepada asing. Lalu kita beli ketika kredit macet di sebuah bank asing,” jelas Erick soal asal-usul tanah konsesi yang dia kuasai saat ini setelah mengisi acara Rabu Satu bertema ‘Yuk Bangun Gerakan Optimis Indonesia Maju’ di Onthree, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Erick mengatakan lahannya tersebut merupakan tambang. Dia juga membayar pajak dan menanam ulang industrinya.

“Dan ini sebuah income yang besar bagi negara. Jangan dibolak-balik. Kalau yang dituntut oleh kombatan GAM, itu yang mesti dipertanyakan. Kita alhamdulillah bersih, halal,” ujarnya.

Erick menuturkan sikap BPN yang menyinggung lahan konsesinya itu hanya membolak-balikkan serangan. Erick menegaskan, jika dia menguasai lahan yang tidak halal, tentunya dia sudah berhadapan dengan aparat penegak hukum.

“Nah, (soal lahan) ini jangan sampai dibolak-balik. Jangan selalu ada kecemburuan. Kita tetap berjalan normal. Dan insyaallah halal. Kalau kita dapat income yang tidak halal, ya kita sudah dalam proses hukum. Insyaallah halal,” tutur Erick.

Erick lalu menerangkan Jokowi mengangkat isu lahan karena capres Prabowo Subianto terus-menerus berbicara tentang keadilan dan mengkritik program bagi-bagi sertifikat tanah. Jokowi pun, sambung Erick, membalas kritik Prabowo.

“Pak Jokowi mengangkat isu itu, ingat lo, ketika pihak daripada paslon 02 bicara mengenai Undang-Undang Nomor 33 yang ngomong-nya keadilan-keadilan, beliau (Jokowi) ingin menyampaikan bahwa pemerintahan beliau justru berpihak kepada rakyat. Ketika rakyat akan dibagikan tanah, selalu dibilang, ‘Oh kalau nanti lahannya habis bagaimana?’,” terang Erick.

Erick mengatakan Jokowi tak pernah menuding kepemilikan Prabowo atas lahan tersebut ilegal. “Beliau tidak pernah bilang ini ilegal, tidak. Yang sah ya sah. Kan Pak Jusuf Kalla menyampaikan selama itu legal, sah, silakan,” ucap Erick.

BPN sebelumnya meminta para pendukung capres petahana melaksanakan apa yang diminta Jokowi soal pengembalian konsesi lahan. BPN menyebut Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir juga menguasai lahan HGU.

“Dan di sekitar beliau ternyata ada Pak Erick Thohir yang ternyata menguasai konsesi lahan yang jauh lebih banyak daripada yang di Pak Prabowo, kemudian juga Pak Luhut Binsar Panjaitan juga mempunyai. Jadi pertama kali mendengar dan pertama kali diperdengarkan kepada mereka,” kata Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Hidayat Nur Wahid di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/2).

Hidayat mengatakan seharusnya Jokowi memulai dari lingkaran terdekatnya. Ia juga meminta agar dibuat aturan yang jelas mengenai pengembalian hak guna usaha (HGU) yang akan dibagikan ke rakyat.

“Tapi karena ini negara hukum, haruslah dibuat tentang bagaimana cara mengembalikan hak guna usaha itu. Jangan mengembalikan ke mana balikin-nya nggak jelas. Jangan mengembalikan kemudian kalau mau dibagi ke rakyat Indonesia, baginya juga gimana. Jadi sekali lagi pernyataan beliau disampaikan di lingkungan beliau sendiri karenanya itu didengarkan, diperdengarkan pada mereka. Harusnya sebagai pengikut yang baik merekalah yang pertama kali yang melaksanakan apa yang imbauan Pak Jokowi. Jangan orang lain melaksanakan sementara Anda sendiri tidak melaksanakan,” ucap Hidayat. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE