Peringati Hari Jadi FSPMI Ke-20, Bawa 7 Isu Demo di Kantor Wako Batam

FSPMI selalu memperingati hari ulang tahunnya dengan aksi unjuk rasa, Rabu (6/2/2019) di depan kantor Walikota Batam. (Foto : Telisiknews)

Metrobatam.com, Batam – Tanggal 6 Februari diperingati sebagai hari lahir FSPMI. Dalam beberapa tahun terakhir ini, FSPMI selalu memperingati hari ulang tahunnya dengan aksi unjuk rasa, Rabu (6/2/2019) di depan kantor Walikota Batam.

Sesuai dengan surat instruksi DPP FSPMI tertanggal 14 Januari 2019, setidaknya ada 7 isu yang akan diusung. Tujuh isu perjuangan yang dimaksud adalah: (1) Sediakan Lapangan Kerja – Tolak PHK dan Pemagangan; (2) Tolak Upah Murah, Cabut PP 78/2015 dan Jadikan KHL 84 Item; (3) Perbaiki Kinerja BPJS Kesehatan; (4) Regulasi Revolusi Industri 4.0; (5) Tolak TKA Cina Unskill; (6) Turunkan Harga Bahan Pokok dan Tarif Dasar Listrik/TDL; dan (7) Pilih Capres dan Caleg yang Pro Kaum Buruh.

Read More

Inilah 7 isu yang hari ini yang akan disampaikan kepada Walikota Batam Muhammad Rudi. Kata orator demo buruh FSPMI, Andi Saputra.

1. Sediakan Lapangan Kerja – Tolak PHK dan Pemagangan

FSPMI menilai, saat ini ketersediaan lapangan kerja sulit didapatkan. Ironisnya, pada saat yang sama gelombang PHK terus terjadi dan tidak sedikit perusahaan yang hengkang pindah ke negara lain.

2. Tolak Upah Murah, Cabut PP 78/2015 dan Jadikan KHL 84 Item

Kenaikan upah minimum tahun 2019 di Indonesia rata-rata hanya 8,03 persen. Dengan kenaikan sebesar itu, dipastikan daya beli buruh Indonesia akan turun. Hal ini karena kenaikan upah tidak bisa menutupi kenaikan harga.

3. Perbaiki Kinerja BPJS Kesehatan

Ketika FSPMI berjuang bersama-sama denga KAJS untuk melahirkan UU BPJS, ada tiga hal yang menjadi prinsip utama, yakni bersifat unlimited (sistem jaminan sosial kesehatan memiliki pembiayaan yang tidak terbatas), seumur hidup, dan menanggung semua penyakit. Tetapi kita melihat, saat ini BPJS Kesehatan gagal mewujudkan harapan itu. Bahkan saat ini, pelayanan BPJS tukar ganti sehingga membuat para pengguna dibinggungkan.

4. Regulasi Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan gelombang PHK baru. Berdasarkan kajian McKinsey Global Institute, sebanyak 52,6 juta lapangan pekerjaan di Indonesia terancam tergantikan otomatisasi. Jumlah 52,6 juta itu setara dengan 52% angkatan kerja Indonesia. Dalam studi terbarunya, lembaga itu memperkirakan sekitar 800 juta pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan pada 2030.

Saat ini tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan kasus-kasus PHK yang terjadi. Jika hal ini dibiarkan, akan semakin banyak buruh yang di PHK. Adapun sektor industri yang akan terancam meliputi garmen, tekstil, elektronik, otomotir, farmasi, industri baja dan semen, dan sebagainya.

Menghadapi dampak yang sedemikian besar, persiapan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan sejauh ini terkesan hanya berkutat pada sosialisi mengenai apa itu revolusi industri 4.0.

Semestinya yang dilakukan Menteri bukan sekedar melakukan sosialisasi, tetapi membuat regulasi terkait revolusi industri dan bagaimana memproteksi agar tidak terjadi PHK besar-besaran akibat revolusi industry.

5. Tolak TKA Cina Unskill

Di tengah gelombang PHK dan hadirnya revolusi industri 4.0 yang mengancam hilangnya banyak pekerjaan, keberadaan TKA yang tidak memiliki keahlian (unskilled) cukup mengkhawatirkan.

Bagi FSPMI, ini adalah tentang kedaulatan ekonomi. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang semestinya bisa diisi oleh warga Negara Indonesia diserobot oleh TKA. Kekhawatiran ini cukup beralasan, seiring dengan investasi China yang cukup tinggi.

6. Turunkan Harga Bahan Pokok dan Tarif Dasar Listrik/TDL

Bahan kebutuhan pokok dan listrik terkait erat dengan hajat hidup masyarakat. Kenaikan harga pangan, termasuk beras, telah menyebabkan banyak orang mengalami kesulitan. Padahal Indonesia adalah negeri yang dikaruniai tanah air yang membentang luas dan subur.

Ironisnya, solusi yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan beras adalah dengan impor. Padahal pada saat yang sama, panen raya sedang terjadi. Oleh karena itu, kaum buruh mendesak agar Pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan.

7. Pilih Capres & Caleg yang Pro Kaum Buruh

FSPMI adalah organisasi buruh yang independen. Namun seluruh buruh dapat dipastikan akan memilih Capres dan Celeg yang berpihak pada buruh bukan sebaliknya. Pungkas Andi Saputra. (N Juntak/TN)

Loading...

Related posts