Pimpinan DPRD DKI Sebut Subsidi MRT Tak Bermanfaat

Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Santoso menolak usulan subsidi tarif Mass Rapid Transit (MRT) dalam jumlah besar. Ia menilai subsidi sedianya diberikan ke hal yang lebih produktif, seperti pendidikan dan kesehatan.

“[Subsidi tarif MRT] itu subsidi konsumtif ya. Saya kira enggak bermanfaat juga. Subsidi harus bersifat produktif yang berdampak beberapa tahun kemudian ada manfaatnya,” kata dia, saat dihubungi, Kamis (21/2).

Santoso menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menerapkan aturan tarif MRT seperti TransJakarta yang memberikan keistimewaan kepada kalangan tertentu.

Diketahui, TransJakarta menggratiskan tiket bus bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), pengguna rusun, veteran, hingga lansia. Bagi Santoso, kebijakan subsidi ini hanya permainan politik belaka.

Bacaan Lainnya

“Kan kebijakan itu dibuat waktu mau ada pemilihan gubernur supaya kepilih lagi. Ke depan, pemerintah enggak boleh begitu karena menyebabkan kepincangan fiskal,” jelas Santoso.

Politikus Partai Demokrat ini pun menyarankan agar harga subsidi pemerintah tidak lebih besar dari harga yang dibayarkan oleh masyarakat. Ia mengingatkan posisi pemerintah yang bersifat membantu, bukan menanggung tarif yang banyak.

“Misal harga [tiket]-nya Rp18 ribu, ya subsidi harus di bawah yang orang bayarkan. Misal orang bayar Rp10 ribu, nah pemerintahnya subsidi Rp8ribu, jangan kebalik,” jelas Santoso.

“Karena tidak semua rakyat pakai subsidi ini. Ada yang naik MRT ada yang tidak. Saya selaku dewan menginginkan subsidi itu jangan sampai lebih dari 100 persen dari yang rakyat bayarkan,” lanjut dia.

Tarif MRT yang santer dikabarkan ialah sekitar Rp8.500 hingga Rp10 ribu. Namun hingga kini baik MRT maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menentukan angka besaran tarif yang resmi.

Rencananya, MRT bakal mulai aktif digunakan masyarakat pada akhir Maret 2019. Rute pada MRT fase pertama ini ialah Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait