Metrobatam, Jakarta – Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy menilai kampanye tiga perempuan yang menyebut suara azan di masjid akan dilarang dan pernihakan sejenis akan dilegalkan jika Joko Widodo kembali terpilih sebagai presiden adalah berita super fitnah.

“Saya melihat videonya ya, menurut saya itu super fitnah ya, itu lebih dari fitnah,” kata politikus yang akrab disapa Romy itu saat ditemui di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/2).

Romy menilai tuduhan ketiga perempuan itu soal pelarangan azan tak berdasar. Pasalnya, ia mengatakan Indonesia merupakan negara dengan masyarakat mayoritas beragama Islam terbesar di dunia.

“Itu tidak ada ceritanya azan akan dilarang. Bagaimana mungkin akan dilarang di sebuah negara yang penduduknya mayoritas Islam,” kata dia.

Selain itu, Romy mengatakan tuduhan lainnya soal legalisasi perkawinan sejenis di Indonesia bila Jokowi terpilih sangat mengada-ada.

Ia menyatakan undang-undang di Indonesia telah mengatur bahwa tak mungkin pasangan sejenis melakukan pernikahan dan difasilitasi oleh negara.

“Jadi saya sebut super fitnah karena memang ini dari sisi konten tidak masuk akal dan dari sisi keberadaan betul-betul mengada-ada,” kata dia.

Selain itu, Romy pun membantah bila PPP sebagai parpol Islam yang berada di koalisi Jokowi tak melakukan apapun untuk membendung serangan fitnah terhadap Jokowi selama ini.

Romy menegaskan para kader PPP selama ini telah berupaya meredam fitnah tersebut dengan membuat narasi tandingan yang menyatakan pelabelan Jokowi sebagai sosok anti-Islam sangat tak tepat.

“Jadi narasi anti-Islam yang disematkan kepada Pak Jokowi ini betul-betul tidak memiliki alas sejarah sama sekali. Sehingga memang kita meluruskan seperti cara saya tadi meluruskan ketika turun ke masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Romy memberikan dukungan penuh bagi pihak kepolisian untuk mengusut kasus itu hingga tuntas. Hal tersebut bertujuan agar peristiwa super fitnah serupa tak terulang lagi di kemudian hari.

“Ini untuk menjadi pelajaran bagi seluruh penyebar fitnah yang ada di manapun agar mereka tidak mengulangi hal ini,” kata dia.

BPN Bantah Perintahkan Pepes Sebar Kampanye Hitam

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, membantah pihaknya memerintah emak-emak di Karawang untuk melakukan kampanye hitam kepada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Pernyataan Priyo merespons tudingan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko, bahwa emak-emak itu bergerak berdasarkan instruksi.

“Saya meluruskan bahwa tuduhan itu tidak benar dan tidak berdasar, karena tidak pernah perintah. Kami memang menginginkan cara-cara yang halal untuk menang,” kata Priyo di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (26/2).

Priyo menyebut pihaknya selalu membekali relawan dengan cara-cara berkampanye yang baik. Mereka difokuskan untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo, bukan menggerus elektabilitas Jokowi.

Sekjen Partai Berkarya itu berujar sebenarnya tidak ada yang salah dari ucapan tiga perempuan tersebut.

“Itu kan kekhawatiran mereka termasuk kekhawatiran kita terhadap beberapa mobilisasi tenaga kerja asing yang terjadi secara masif di banyak zona di tempat kita,” ucapnya.

Dia melanjutkan, BPN menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke aparat berwenang. Namun ia mengkritisi perlakuan kepolisian yang menangkap ketiga perempuan tersebut.

“Masyarakat menanyakan, ‘Loh apakah patut ibu-ibu, emak-emak diperlakukan, ditangkap seperti itu? Apakah tidak ada cara lain yang lebih bermartabat?” katanya.

Sebelumnya, tiga perempuan yang diduga melakukan kampanye hitam telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Karawang.

Mereka diringkus akibat pernyataan terkait azan tak lagi berkumandang dan pernikahan sejenis disahkan jika Jokowi menang di Pilpres 2019.

Ketiga ibu tersebut diasosiasikan dengan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi alias Pepes. Namun hal itu dibantah oleh Ketua Pepes Wulan.

Moeldoko menuding ada otak di balik aksi ketiga perempuan itu. Ia menilai mereka bergerak sesuai perintah dari atasannya.

“Ya terstruktur, enggak mungkin dia menjalankan kalau enggak ada perintah. Sekarang yang melakukan siapa? Emak-emak? Pakai bahasa seperti itu, bahasa yang teratur atau tidak. Kan begitu,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2).

Terpisah, Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong mengklaim TKD Jokowi-Ma’ruf sudah melaporkan ketiga relawan Pepes tersebut ke Polda Jabar. Ia meminta kepolisian mengusut aktor intelektual di balik kampanye hitam yang diduga dilakukan tiga relawan Pepes.

“Kami meminta Polda Jabar untuk menyelidiki aktor intelektual di balik kampanye hitam tersebut, tidak berhenti pada ibu-ibu itu saja. Karena kami menganggap mereka adalah korban dari informasi yang salah dan fitnah,” ujar Usman di Posko Cemara, Jakarta.

Lebih dari itu, Usman khawatir konflik sosial akan muncul jika kampanye hitam dibiarkan.

Sebelumnya, Bawaslu Jabar menyatakan tiga perempuan yang diduga melakukan kampanye hitam di Karawang tidak memenuhi unsur pelanggaran dalam peraturan kampanye pemilu. Sebab, Bawaslu Jabar menyebut ketiganya bukan bagian dari tim pelaksana atau tim teknis dari salah satu kubu capres di Pilpres 2019. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE