Metrobatam, Jakarta – Capres Prabowo Subianto mengatakan para elite di Jakarta akan membagi-bagikan uang menjelang Pilpres 17 April 2019. Menko Polhukam Wiranto meminta Prabowo menunjuk elite yang dimaksud.

“Akan bagi-bagi duit buktinya apa? Tunjukkan. Pak Prabowo mengatakan nanti elite-elite politik akan bagi duit. Elite politik itu siapa? Tunjuk. Zaman sekarang nggak bisa membabi-buta seperti itu,” ujar Wiranto di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).

Wiranto meminta Prabowo menyampaikan langsung kepada dirinya soal elite yang akan bagi-bagi duit saat pemilu. Dia siap menindak tegas elite tersebut.

“Tunjuk, elitenya siapa? Kepada siapa? Uangnya berapa? Rencananya ada atau bagaimana? Rencana lewat rekaman atau pernyataan siapa, sampaikan kepada saya. Nanti elitenya siapa akan saya tindak tegas dengan hukum yang berlaku. Lewat kepolisian, lewat Bawaslu, ada salurannya,” imbuh Wiranto.

Wiranto meminta jangan sampai ada tokoh atau masyarakat yang membuat pernyataan yang bersifat menimbulkan ketakutan.

“Tapi jangan sampai menimbulkan kekacauan dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya mengancam dan membuat ketakutan. Itu tidak betul. Saya luruskan bahwa tugas kita bersama untuk Pemilu itu aman, Pemilu damai, Pemilu bermartabat. Itu tugas kita bersama,” ujar Wiranto.

Prabowo sebelumnya menyebut para elite di Jakarta sudah kehilangan akal sehat. Bahkan dia menyatakan para elite tersebut akan membagi-bagikan uang menjelang Pilpres 17 April 2019.

“Saya selalu katakan, elite yang ada di Jakarta itu sudah kehilangan akal sehat. Yang ada di mereka adalah keinginan mengakal-akali rakyatnya sendiri. Mereka memandang rakyat Indonesia bodoh, bisa dibohongi,” kata Prabowo dalam pidatonya di GOR Kesenian Majapahit, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto, Minggu (24/2).

“Nanti, menjelang tanggal 17, mereka sudah punya niat bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Saudara-saudara sekalian, itu uang rakyat Indonesia sendiri,” sambungnya.

Tantang Prabowo dan Kivlan

Wiranto membantah tudingan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen soal dalang kerusuhan Mei 1998 dan turut melengserkan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Wiranto menantang Kivlan Zen dan mantan Pangkostrad Prabowo Subianto untuk membuktikan siapa dalang kerusuhan Mei 1998 dengan melakukan ‘sumpah pocong.’

“Oleh karena itu saya berani sumpah pocong saja. 1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo (atau) Kivlan Zen? Sumpah pocong kita. siapa yang sebenarnya dalang kerusuhan itu?” kata Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu mengatakan perlu melakukan ‘sumpah pocong’ agar masalah tersebut jelas. Wiranto juga meminta Kivlan tak asal menuduh. Ia mengklaim melakukan berbagai langkah agar kerusuhan yang terjadi pada 13 hingga 15 Mei 1998 tak meluas.

“Bukan saya sebagai dalang kerusuhan. Saya mencegah kerusuhan terjadi, dan ternyata tiga hari saya sudah mampu mengamankan tensi ini,” ujarnya.

Selain itu, kata Wiranto, siapa pihak yang diduga memiliki peran dalam kerusuhan Mei ’98 bisa dilihat dalam laporan akhir Tim Gabung Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998. Menurut Wiranto, dalam laporan tersebut disebutkan siapa pihak yang bertanggungjawab pada saat itu.

“Oleh karena itu pelajari dulu TGPF, siapa sebenarnya ditengarai, diprediksi oleh TGPF sebagai bagian dari munculnya kerusuhan itu. saya sampaikan ke masyarakat, tuduhan semacam itu tidak benar, sepihak,” kata pensiun jenderal bintang empat itu.

Sebelumnya, Kivlan Zen menuding Wiranto turut menjadi dalang kerusuhan dan ikut melengserkan Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998.

Menurutnya, hal ini terbukti dari sikap Wiranto yang secara tiba-tiba meninggalkan Jakarta saat keadaan sedang genting. Terlebih, Wiranto yang merupakan Panglima ABRI saat itu, terang-terangan meminta Soeharto mundur dari jabatannya.

“Ya, sebagai panglima ABRI waktu itu, Pak Wiranto kenapa dia meninggalkan Jakarta dalam keadaan kacau dan kenapa kita yang untuk amankan Jakarta tidak boleh kerahkan pasukan, itu,” kata Kivlan di Gedung AD Premier, Jakarta Selatan, Senin (25/2).

Menurutnya, tak mungkin seorang panglima tertinggi angkatan bersenjata justru meminta pasukannya tak berjaga, malah dirinya pun pergi meninggalkan lokasi yang sedang genting.

“Jadi kita curiga loh keadaan kacau masa enggak boleh mengerahkan pasukan untuk amankan, kenapa dia tinggalkan Jakarta, dan kemudian dia minta Pak Harto supaya mundur,” kata dia. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE