Tanggapi Eks Menteri ESDM soal Freeport, Jonan: Nggak Usah Komentar!

Metrobatam, Jakarta – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkap pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan James Robert (Jim Bob) Moffet. Menurut Sudirman pertemuan terjadi pada Oktober 2015 dan saat itu Moffet menjabat sebagai Executive Chairman Freeport McMoRan, induk PT Freeport Indonesia.

Merespons pernyataan Sudirman, Menteri ESDM Ignasius Jonan angkat bicara. Jonan meminta Sudirman Said, yang juga mantan koleganya di Kabinet Kerja, tak banyak komentar.

Read More

Jonan dan Sudirman pernah bersama-sama di Kabinet Kerja yang dibentuk pada Oktober 2014. Saat itu Jonan menjabat Menteri Perhubungan dan Sudirman Said Menteri ESDM.

“Sebenarnya kalau mantan itu sebaiknya nggak komentar, nggaklah, nggak usah komentar,” kata Jonan di Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Jonan pun mengatakan, dirinya tak juga tak akan berkomentar kalaupun melepas jabatannya. Hal itu terjadi saat dia melepas jabatan sebagai Menteri Perhubungan.

“Saya nggak ada, saya berhenti sebagai Menteri Perhubungan, saya komentar nggak, sampai sekarang pernah komentar nggak,” tambahnya.

Jonan mengatakan, negosiasi saham PTFI dimulai dari nol. Dalam negosiasi itu, dirinya juga menepis adanya pertemuan khusus antara Bos Freeport McMoRaN dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

“Sampai perjanjain ditandangani (akuisisi) yang masuk televisi,” ujarnya.

Sebagai informasi, mantan Menteri ESDM Sudirman Said menyinggung adanya pertemuan rahasia antara Jokowi dan Executive Chairman Freeport McMoRan Jim Moffet sebelum akuisisi. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini menyatakan paket deal saham itu tak sepenuhnya menguntungkan Indonesia.

Bentuk Kekecewaan

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyebut Sudirman Said tengah melampiaskan kegagalannya sebagai menteri ESDM dengan mengumbar cerita pertemuan Jokowi dengan Bos PT Freeport McMoRan Inc, James R Moffett.

Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto mengatakan Sudirman gagal membangun kedaulatan ekonomi lewat nasionalisasi PT Freeport Indonesia ketika dipercaya Jokowi sebagai menteri ESDM.

“Sebenarnya momentum yang diambil oleh Pak Sudirman Said untuk membangun kedaulatan ekonomi kita, untuk melakukan negosiasi terhadap Freeport itu kan tidak berhasil. Sehingga apa pun yang disuarakan oleh Pak Sudirman Said, publik melihat bahwa itu sebagai sebuah bentuk kekecewaan,” ujar Hasto di Hotel El Royale, Jakarta, Rabu (20/2).

Hasto menuturkan pernyataan Sudirman merupakan bentuk serangan negatif terhadap Jokowi. Ia mengatakan Sudirman seharusnya tidak menjadikan persoalan pribadi dan hal yang tidak substansial untuk membangun kritik terhadap Jokowi.

Sudirman, kata dia, sejatinya juga memiliki hal negatif, misalnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menjadi menteri ESDM. Akan tetapi hal itu tidak boleh diumbar karena dalam rangka menjaga nama baik dan kehormatan seorang mantan pejabat.

“Kita juga tahu latar belakang mengapa Pak Sudirman Said menjadi menteri dan mengapa presiden mengganti Pak Sudirman Said. Tapi ini kan kita menjaga beliau sebagai seorang mantan pejabat negara yang harus kita jaga juga seluruh nama dan kehormatannya,” ujar dia.

Lebih lanjut, politikus PDIP ini menyebut tertutupnya negosiasi izin PT Freeport antara Jokowi dan James merupakan hal wajar karena menyangkut hal yang strategis. Hal serupa, kata Hasto, juga dilakukan dalam proses negosiasi untuk mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam.

Meski tertutup, Hasto mengatakan pemerintahan Jokowi tetap mengumumkan hasil negosiasi tersebut kepada publik sebagai sebuah bentuk tanggung jawab.

“Ini bukan pemilihan kepala desa yang terbuka. Negosiasi ini merupakan hal yang terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya di mana kita tahu sejarah bagaimana penguasaan Freeport itu,” ujar Hasto.

Di sisi lain, Hasto menyampaikan tertutupnya negosiasi yang dilakukan pemerintah dengan PT Freeport bukan merupakan persoalan selama tujuannya untuk mengimplementasikan perintah konstitusi, yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jadi terhadap hal-hal yang strategis dan penting tolak ukur utama adalah bagaimana seorang pemimpin dalam hal ini adalah Presiden Jokowi mampu mengembalikan seluruh tujuan di dalam bernegara, di dalam mengelola sumber-sumber daya alam yang strategis untuk benar-benar dikuasai oleh negara,” ujarnya.

Lebih dari itu, ia mengklaim TKN bakal memberi apresiasi jika Sudirman yang kini menjadi anggota BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menawarkan kebijakan alternatif dalam hal membangun kedaulatan bangsa guna menjadi referensi pemilih ketimbang menyerang Jokowi lewat hal yang tidak substansial.

“Tetapi kalau hanya serang menyerang, ya semua orang bisa untuk melakukan serangan,” ujar Hasto.

Sebelumnya, Sudirman Said mengungkapkan Presiden Joko Widodo pernah memanggil dirinya saat masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk bertemu dengan Chairman of the Board PT Freeport McMoRan Inc. James R Moffett.

Sudirman mengatakan pertemuan yang berlangsung secara ‘diam-diam’ itu dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan pada 6 Oktober 2015.

Pernyataan itu disampaikan Sudirman saat menceritakan kronologi lahirnya surat yang disebut-sebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di tanah Papua pada 7 Oktober 2015.

Jokowi sendiri telah memberikan klarifikasinya. Jokowi mengakui beberapa kali bertemu dengan James R Moffett saat yang bersangkutan menjabat Chairman of the Board PT Freeport McMoRan Inc. Namun dia membantah pertemuan dilakukan secara diam-diam, sebagaimana pengakuan Sudirman Said.

“Enggak sekali dua kali ketemu, gimana si kok diam-diam. Ya, Ketemu bolak-balik, enggak ketemu sekali dua kali,” kata Jokowi usai memberikan pembekalan saksi di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (20/2). (mb/detik/cnn indonesia)

   
Loading...

Related posts