Metrobatam, Jakarta – Bawaslu mengingatkan jangan sampai kampanye program pemerintah yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) justru seolah mengampanyekan pasangan capres-cawapres. Bawaslu menyarankan, daripada salah persepsi, lebih baik ASN mengampanyekan ajakan tak boleh golput.

“Yang jelas, pertama, bukan kampanye program pemerintah. Satu adalah jangan sampai nanti program pemerintah dijadikan program pasangan calon, bisa missed nanti kan,” kata anggota Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan, Selasa (5/3/2019).

“Yang jelas, teman-teman tahu 17 April ini kan ada program seluruh negara Republik Indonesia diharapkan WNI yang sudah punya hak pilih dan punya e-KTP itu harus memilih, itu yang harus disosialisasikan ASN,” lanjut Bagja.

Bagja juga mengimbau ASN tidak mengikuti kampanye salah satu pasangan capres-cawapres. Menurutnya, ASN memiliki akses bebas untuk memberikan informasi terkait paslon, tapi bukan untuk berkampanye.

“Dan ASN apa boleh memilih? Boleh memilih, tapi dengan catatan metodenya untuk ambil formasi nggak ikut kampanye terbuka, tidak ikut kampanye terbatas, ya melalui media elektronik, cetak, dan bisa melihat program-program yang ditawarkan melalui website-kah, itu kan ASN udah terkover, dia bisa mengkover informasi ini,” jelas Bagja.

Selain itu, Bagja meminta ASN berhati-hati jika ingin mendukung program pemerintah. Sebab, menurutnya, penyampaian ASN terkait kinerja pemerintah itu bisa disalahartikan oleh beberapa orang.

“ASN mendukung program pemerintah jangan salah literasi, itu harus hati-hati, jadi takut ‘dimisinformasikan’. Jadi nantikan jadi masalah, jadi statement-statement itulah, apalagi boarding-nya kampanye. Mensosialisasikan silakan, kalau kampanyekan kan repot, kan kalau PNS kampanye nggak boleh, jadi masalah itu,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan ASN boleh mengampanyekan program pemerintah. Namun Tjahjo tetap mendorong ASN mengampanyekan program kerja di satuan atau wilayah kerja masing-masing.

“Jadi ada 2 fungsi yang harus dibedakan. Untuk fungsi politik, dia (ASN) harus netral. Untuk fungsi ASN yang harus tegak lurus dia boleh untuk kampanye, boleh, tapi kampanye program, bukan kampanye mendukung paslon nomor 1, nomor 2, atau paslon parpol,” ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/3). (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE