Metrobatam, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai ujian nasional (UN) bagi peserta didik dari tingkat SD, SMP hingga SMA atau setingkatnya masih dibutuhkan untuk mengukur kualitas pendidikan Indonesia secara nasional.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons rencana calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menghapus UN bila Prabowo Subianto dan dirinya terpilih di Pilpres 2019.

“Ya, menurut saya kita ini lagi mengejar kualitas pendidikan yang baik. Salah satu cara mengukur apakah sekolah atau para pendidik melakukan pendidikan dengan baik adalah dengan ujian yang dilakukan secara nasional,” kata Bamsoet saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (18/3).

Bamsoet menyatakan pemerintah Jokowi gencar melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Hal itu bertujuan agar para peserta didik di seluruh Indonesia memiliki pengetahuan maupun kualitas yang sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Melihat hal itu, Bamsoet tak ingin kualitas pendidikan di Indonesia timpang apabila UN tidak diterapkan bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

“Jadi terukur, mereka memiliki pengetahuan yang merata. Kita tidak ingin juga, kalau tidak UN kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain jomplang,” kata dia.

Di tempat yang sama, anggota DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menilai UN tetap dibutuhkan sebagai standar nasional kompetensi para peserta didik di seluruh Indonesia.

“Negara kita perlu ada standar, salah satunya adanya parameter untuk melihat kompetensi dari peserta didik tersebut. Jadi menurut saya, proses UN harus tetap dipertahankan,” kata dia.

Ace menyatakan pembahasan soal ujian nasional sudah dibahas dengan seksama oleh pemerintah sejauh ini. Ia menyatakan Indonesia tetap membutuhkan suatu mekanisme secara nasional untuk menentukan kelulusan bagi peserta didik.

“Sebab ini pernah jadi pembahasan panjang dan kita harus punya parameter/kompetensi sebagai tanda kelulusan secara nasional sebagai standar pendidikan kita,” kata dia.

Selain itu, Ace menyatakan Jokowi telah melakukan standardisasi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Hasilnya, kata dia, menghapus kesenjangan kualitas peserta didik antara daerah satu dengan daerah lainnya.

“Itu yang dilakukan Jokowi pada fasilitas pendidikan pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal, itu yang kita dorong pemerataan pendidikan, termasuk standarnya itu harus diberikan pemerataan. Di Jawa harus sama dengan Papua, di Jawa harus sama dengan di Kaltim,” kata dia.

UN Sebagai Pemborosan

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno kembali menegaskan alasannya berencana menghapus Ujian Nasional (UN) jika terpilih di Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto. Menurut dia, UN merupakan wujud fari sistem yang tak berkeadilan, justru satu pemborosan dari kegiatan pendidikan di Tanah Air.

“UN akan kita hapus, itu salah satu bagian dari pemborosan yah,” kata Sandi usai mengikuti Debat Pilpres ketiga yang digelar di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3) malam.

Meski begitu Sandi tak merinci berapa jumlah pasti pemborosan yang dilakukan negara setiap kali menggelar Ujian Nasional. Kendati demikian, Sandi menyebut jumlahnya cukup signifikan.

“Kita bisa hitung, jumlahnya memang cukup signifikan,” kata dia.

Sandi bahkan menilai, jika pelaksanaan UN masih digelar serentak di seluruh wilayah justru akan merugikan siswa-siswa di daerah. Sistem pendidikan di setiap wilayah Indonesia, kata Sandi, belum sama di antara masing-masing wilayah di Indonesia.

“Sistem pendidikan kita tidak sama di setiap wilayah, (UN) tidak berkeadilan,” katanya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menjelaskan sistem baru yang akan diterapkan sebagai pengganti UN. Kemungkinan UN bisa diganti dengan sistem penelusuran minat dan bakat dari setiap siswa.

“Menurut kami UN tersebut akan kita ganti dengan penelusuran minat dan bakat. Itu lebih cocok dan lebih aplikatif pada saat sekarang,” kata Sandi.

Seperti diketahui, Sandiaga Uno menyatakan bakal menghapus Ujian Nasional (UN) jika ia dan Prabowo Subianto terpilih dalam Pilpres 2019. Hal itu disampaikannya dalam debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3) malam.

Tanpa menjelaskan alasan di balik gagasan tersebut, Sandi menawarkan program penelusuran minat dan bakat sebagai pengganti UN. Namun seperti diketahui, UN menjadi perdebatan publik. Wacana penghapusan UN menjadi isu seksi di dunia pendidikan.

Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung rencana Sandi menghapus UN. Menurutnya, ujian nasional selama ini menimbulkan masalah, salah satunya menimbulkan konflik antara guru.

Menurutnya, sebagian guru merasa mata pelajarannya tak diperhatikan oleh para murid di masing-masing sekolah.

“Pada ujungnya akhirnya (ujian nasional) menghadirkan konflik antara guru. Sebagian guru merasa mata pelajarannya tidak diperhatikan oleh murid karena mata pelajarannya tidak diujikan di tingkat nasional,” kata HNW usai debat. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...