Suasana rapat paripurna DPRD Kota Batam. ( Foto net)

Metrobatam.com, Batam – Perubahan atau revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021. Tanggapan ini dilakukan dalam sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam 2016-2021, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (11/02/2019).

Setiap fraksi Partai Politik yang ada di DPRD Kota Batam akhirnya memberikan tanggapannya.

Sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam 2016-2021 yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, Zainal Abidin.

Fraksi PDI-P untuk menyampaikan tanggapan fraksinya. Melalui Udin P Sihaloho mengatakan, pembahasan perda nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD membutuhkan serangkaian pembahasan yang berkualitas dengan melibatkan semua kepentingan masyarakat. tahapan yang harus dilakukan secara transparan, responsif, efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, dan terukur.

“Menurut hemat kami sangat sulit terwujud karena faktor persiapan menghadapi pesta demokrasi tanggal 17 April 2019 mendatang. Oleh karenanya kami meminta supaya pembahasan Ranperda ini ditunda sehabis pemilu, jika Ranperda ini tetap dipaksakan pembahasannya maka fraksi PDI P menegaskan tidak ikut bertanggung jawab jika di kemudian hari. Apabila terjadi persoalan terkait pertanggungjawaban Walikota di masa akhir jabatan,” jelas Udin P Sihaloho.

Sedangkan Fraksi Golongan Karya (Golkar) melalui Hendra Azman menyatakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap RPJMD 2016-2021. Pasalnya mengingat perlu adanya perubahan dalam pembangunan di Batam, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Fraksi Gerakan Indonesia Raya, melalui Capt. Luther Jansen mengatakan, perubahan RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 merupakan dokumen berwawasan 5 tahun. Pihaknya menilai penting untuk mencermati perda nomor 8 tahun 2016 ini secara teliti mengingat Ranperda ini menjadi cermin. Sehingga tak menjadi benturan. Ranperda perda nomor 8 tahun 2016 harus lebih menekankan aspek substansi dalam rencana pembangunan.

“Kami minta Walikota Batam menjelaskan Ranperda ini secara ilmiah penting untuk mencapai pembangunan kota Batam kedepan. Jika perlu penyesuaian perlu memperhatikan perubahan penting kota Batam,” ujarnya.

Sementara Itu, fraksi Demokrat sampaikan tanggapannya, melalui Mesrawati Tampubolon mengatakan, dalam menjalankan pembangunan memang daerah diperkenankan untuk melakukan perubahan. Pada prinsipnya, pihaknya menyambut baik perda nomor 8 tahun 2016. Apalagi mencermati penyampaian walikota Batam karena terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya 2017 lalu pertumbuhan ekonomi Batam hanya 2,19 persen untuk Batam.

“Kami menyadari dan sependapat kepada pemerintah Kota Batam. Selain pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM juga perlu dilakukan oleh Pemko,” tuturnya.

Mesrawati melanjutkan, termasuk juga persoalan lahan bisa dibahas di RPJMD agar bisa berkoordinasi dengan BP Batam. Masalah pendidikan juga menjadi target sasaran. Tahun 2018 banyak anak yang putus sekolah. Fraksi Demokrat menerima usulan dapat dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah itu, Partai Amanat Nasional melalui Safari Ramadan mengatakan, setelah mencermati penyampaian wakil wali kota Batam menyatakan setuju Ranperda perda nomor 8 tahun 2016 – 2021. Pihaknya berharap perda ini dapat diwujudkan dalam menciptakan lapangan kerja. Mengingat setiap tahun pengangguran semakin bertambah.

Dan Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) melalui Amintas Tambunan menyampaikan tanggapannya, setuju terhadap Ranperda perubahan perda nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam 2016 – 2021.

Dan juga Fraksi Keadilan Sejahtera melalui Mukriadi yang menyatakan setuju.

Selanjutnya, Fraksi Hati Nurani Bangsa melalui Bustamin Hasibuan mengatakan pada prinsipnya menyambut baik usulan perda nomor 8. Dan selanjutnya dibentuk sesuai Tatib untuk Pansus.

Terakhir, fraksi Persatuan Keadilan, melalui Dr Ida Nursanti menyampaikan menyetujui Ranperda ini dilanjutkan dan dibentuk sesuai Tatib.

“Pandangan umum akan disampaikan kepada Pemko Batam. Sidang dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Menyampaikan terimakasih kepada Sekda Kota Batam, Jefridin,” kata Zainal sembari menutup sidang paripurna tersebut.

(Victor)

 

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE