Metrobatam, Jakarta – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengimbau anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar melaporkan kepada Kejaksaan Agung, hal-hal yang dia ketahui soal penculikan aktivis 1998.

Beka ingin pengakuan Agum baru-baru ini terkait kasus tersebut tak cuma ramai di media saja.

“Kami imbau baik Pak Agum maupun JS Prabowo datangi saja Kejaksaan Agung dan laporkan semuanya,” kata Beka kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/3).

“Jadi jangan sampai hanya ramai di media. Hanya ramai lima tahun sekali. Setelah kampanye selesai orang-orang yang memiliki informasi kemudian tak berkata apa-apa lagi,” ujarnya menambahkan.

Agum Gumelar dalam sebuah diskusi mengaku mengetahui informasi seputar kasus penculikan aktivis 98 yang menyeret calon presiden Prabowo Subianto selaku mantan Danjen Kopassus.

Agum sendiri pernah menjadi Danjen Kopassus sebelum Prabowo. Dia juga pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira, tim yang dibentuk untuk mengusut kasus penculikan aktivis 98.

Penculikan itu disebut dilakukan oleh Tim Mawar Kopassus. Agum berkata dirinya mendapat informasi dari anggota Tim Mawar.

“Tim Mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya juga, dong. Saya juga melakukan pendekatan dari hati ke hati,” kata Agum dalam sebuah diskusi yang rekamannya diunggah oleh Ulin Ni’am Yusron.

“Ketika dari hati ke hati dan mereka, di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya. Saya tahu,” ujarnya menambahkan.

Beka menuturkan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung masih berupaya menyelesaikan kasus penculikan aktivis secara yudisial. Saat ini, kata Beka, hasil penyelidikan Komnas HAM soal kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

“Memang berkas penyelidikan kami pernah dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan ditambahkan catatan dan petunjuk. Tapi setelah kami pelajari, tidak ada petunjuk baru dari Kejaksaan Agung sehingga kami mengembalikan lagi berkas itu dengan harapan ditingkatkan ke penyidikan,” tutur Beka.

Menurut Beka apa yang diketahui Agum dapat menambah kualitas hasil penyelidikan Komnas HAM bila yang bersangkutan melapor ke Kejaksaan Agung.

Dengan tambahan informasi dari Agum, dia berharap Kejaksaan Agung nantinya bisa meningkatkan status kasus penculikan aktivis dari penyelidikan ke penyidikan.

“Jadi, yang berwenang sekarang ini adalah Kejaksaan Agung. Yang berhak menentukan langkah selanjutnya adalah Kejaksaan Agung. Jadi kami mengimbau kepada Pak Agum agar melaporkan saja ke Kejaksaan Agung,” ujar Beka.

BPN Pertanyakan Empati Agum

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Drajat Wibowo mempertanyakan rasa empati yang dimiliki Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar.

Hal ini berkaitan dengan pernyataan Agum yang mengungkit dukungan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono kepada Prabowo, padahal SBY adalah salah satu jenderal yang ikut ‘berperan’ memecat Prabowo dari TNI.

Drajat pun mengaku tidak nyaman dengan pernyataan yang dilontarkan mantan petinggi TNI itu. Sebab pernyataan Agum dilontarkan saat keluarga SBY memperjuangkan kesembuhan Ani Yudoyono yang divonis kanker darah.

“Saya semakin tidak nyaman karena hal itu disampaikan pada saat Pak SBY dan keluarga sedang mengusahakan kesembuhan ibu Ani Yudhoyono. Apa memang sekarang tidak ada lagi tenggang rasa antar kita,” kata Drajat saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (12/3).

Tak hanya itu, politikus PAN ini juga mengaku tidak nyaman melihat mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD tersebut menyerang koleganya seperti itu. Lagi pula saat ini posisi SBY adalah resmi sebagai seorang sipil yang memiliki hak suara dan menentukan pilihannya sendiri.

“Jujur, saya sebagai generasi yang lebih muda dari Pak Agum merasa tidak nyaman melihat mantan petinggi ABRI menyerang koleganya seperti itu,” kata dia.

“Pak SBY itu sudah lama menjadi orang sipil. Beliau menjadi presiden dua periode dan memimpin parpol. Tentu beliau mempunyai hak penuh untuk menentukan pilihan politik beliau,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Drajat juga menyinggung soal sikap politik SBY dan Partai Demokrat di Pilpres 2014 lalu. SBY, kata dia, kala itu bersikap netral demi menjaga lembaga negara lain tak ikut-ikutan menunjukkan sikap politiknya mengingat posisinya sebagai presiden.

Padahal mudah saja bagi SBY menentukan pilihan, mengingat kala itu besannya, Hatta Rajasa menjadi cawapres Prabowo melawan Jokowi-JK.

“Padahal Bang Hatta Rajasa adalah besan beliau. Jadi tindakan politik yang beliau ambil itu menjaga tata kenegaraan. Sekarang beliau bebas mengungkapkan pilihan politik beliau,” katanya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar mempertanyakan sikap politik koleganya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi yang direkam dan diunggah oleh Ulin Ni’am Yusron di akun Facebooknya, Senin (11/3).

Dalam rekaman diskusi tersebut Agum mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Sebab, kata Agum, SBY termasuk satu dari tujuh jenderal anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo karena terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus penculikan aktivis ’98.

“Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang,” kata Agum dalam sebuah diskusi yang diunggah Ulin Yusron di laman Facebooknya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE