Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (ANTARA News Kepri/Pradanna Putra)

Metrobatam.com, Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rekomendasi untuk mempercepat perubahan status free trade zone (FTZ) Kota Batam. Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan rekomendasi ini disampaikan dalam rapat dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (11/3) pekan lalu.

“Tim litbang (penelitian dan pengembangan) KPK melakukan kajian, analisis benefit (manfaat) dan cost (biaya). Dari analisis itu didapat gambaran bahwa cost lebih besar ketimbang benefitnya, dari posisi FTZ saat ini. Oleh sebab itu KPK merekomendasikan agar dilakukan sejumlah langkah untuk penyelesaian ini,” tutur Amsakar di Baloi, Jumat (15/3).

Ketidakjelasan perubahan status cukup lama, sambungnya, akan membebankan negara. Contoh hasil audit BPK sebesar Rp 19,72 triliun, tidak seimbang dengan pemasukan negara yang diperoleh di kawasan FTZ senilai Rp 800 miliar.

“Jauh kekurangannya. Karena itu KPK merekomendasikan agar Bapak Presiden bisa mengambil langkah di kesempatan pertama untuk melakukan perubahan status FTZ. Bisa kawasan ekonomi khusus (KEK) yang prinsipnya tidak satu pulau dengan pengawasan yang sulit itu, tapi bisa enclave. Berikutnya rekomendasi dari KPK, untuk perubahan ini bisa dibuat Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Karena perjalanan FTZ dari awal juga melalui Perppu. Apa sulitnya kalau sekarang juga dibuat Perppu,” kata dia.

Pemerintah Kota Batam, kata Amsakar, sepakat dengan hal tersebut. Karena saat ini belum jelas manfaat yang dirasakan langsung baik oleh masyarakat maupun negara. Masyarakat mendapat pembebasan pajak PPN, PPN BM, Bea Masuk sebesar 10 persen. Tapi pada faktanya harga barang tetap mahal.

“Kenapa mahal? Berarti kan fasilitas yang diberikan ini tidak berpengaruh dengan harga komoditi. Dan relatif kecil manfaatnya bagi negara. Pada saat yang sama, berdasarkan dokumen FTZ 2013-2018 terdapat potential lost yang tidak dipungut pajak senilai Rp 111 triliun. Negara tidak dapat pajak, masyarakat tetap juga membeli dengan harga yang mahal. Studi KPK itu semakin memperjelas data yang cukup lama dibahas,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kota Batam ini mengatakan Pemko Batam mendukung studi yang dilakukan KPK tersebut. Karena menurut pemerintah daerah, memang manfaat bagi masyarakat memang belum dirasakan secara langsung.

“Itu berarti wajar kemudian KPK memberikan justifikasi. Bahwa tim litbang mereka mengatakan sudah saatnya dan jangan terlalu lama. Kita Pemko Batam mendukung itu,” sebut Amsakar.

Sumber : MCBatam

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Meski Kalah Suara, TKN Pastikan Jokowi Bangun Aceh dan Sumbar

Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'rus Amin, Hasto Krisiyanto mengklaim pembangunan di Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar) tetap akan dilakukan...

PAN Buka Kemungkinan Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandi

Metrobatam, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) membuka opsi untuk keluar dari koalisi pendukung pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Wakil Ketua Umum PAN...

KPU: Hingga Kamis, Anggota KPPS Meninggal 225 Orang, 1.470 Sakit

Metrobatam, Jakarta - Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) meninggal dunia bertambah menjadi 225. Selain itu, sebanyak 1.470 anggota KPPS dilaporkan sakit....

Liga Spanyol: Getafe Vs Madrid Berakhir Imbang

Getafe - Getafe menjamu Real Madrid dalam lanjutan LaLiga. Kedua tim bermain imbang tanpa gol. Bermain di Coliseum Alfonso Perez, Jumat (26/4/2019) dinihari WIB,...

Banjir dan Tanah Longsor Landa Afrika Selatan, 70 Orang Tewas

Kwazulu Natal - Afrika Selatan dilanda banjir dan tanah longsor akibat hujan lebat yang mengguyur di sepanjang pantai timur. Lebih dari 70 orang dilaporkan...

Nasib Pencoblos 20 Suara Pilpres untuk 02 Ditentukan Pekan Depan

Metrobatam, Kampar - Bawaslu Kampar, Riau, masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus pencoblosan 20 kertas suara Pilpres untuk paslon 02. Setelah itu,...

Ini Isi Percakapan WA Ratna Sarumpaet ke Fadli Zon-Said Iqbal

Metrobatam, Jakarta - Ahli forensik digital, Saji Purwanto menunjukan percakapan WhatsApps antara Ratna Sarumpaet dengan Fadli Zon dan Said Iqbal. Isi percakapan menunjukan Ratna...

Datangi KPU, BPN Prabowo Pantau Server Hingga Tanya Dugaan Kecurangan

Metrobatam, Jakarta - Sekjen-sekjen parpol yang tergabung di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno mendatangi KPU RI. Kedatangannya kali ini mempertanyakan terkait...

MK Tegaskan PNS Koruptor Harus Dipecat

Metrobatam, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan secara tidak hormat. Putusan itu menjawab...

Dinas PU Riau: 45 Baut Hilang di Jembatan Siak IV Sudah Diganti

Metrobatam, Pekanbaru - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau sudah memasang baut baru di jembatan Siak IV. Puluhan baut sebelumnya dicuri. "Baut yang kita pesan sudah...

Kontak Senjata di Aceh, Polisi Tembak Mati Pimpinan KKB

Metrobatam, Jakarta - Tim gabungan yang terdiri dari Polda Aceh dan Polres Aceh Timur terlibat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Dusun...

BPN Klaim Kemenangan 80%, Bara Hasibuan: Bertentangan dengan Quick Count

Metrobatam, Jakarta - Waketum PAN Bara Hasibuan mengkritik Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, yang mengklaim jagoannya seharusnya bisa menang...