Metrobatam, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan rencana perwira TNI aktif berdinas di kementerian atau lembaga sipil bukan merupakan indikasi bangkitnya kembali dwifungsi TNI.

Hal itu ia katakan terkait banyak pihak yang menuding rencana itu sama saja membangkitkan kembali dwifungsi TNI seperti zaman Orde Baru.

“Jadi kalau ada informasi yang beredar bahwa dwifungsi mau bangkit lagi, saya katakan itu omong kosong,” kata Hadi dalam amanatnya yang dibacakan Inspektur Jenderal TNI Letjen Muhammad Herindra di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/3).

Lebih lanjut, Hadi menyatakan penempatan perwira aktif di kementerian/lembaga negara bukanlah hal yang baru di era reformasi saat ini.

Sebab, kata Mantan Kepala Staf TNI AU itu, Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah mengatur 10 Kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif TNI.

Sepuluh lembaga itu adalah Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden RI, Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

“Jadi tak benar bahwa dwifungsi TNI akan bangkit kembali, kemarin saya lihat di koran apa ya, ada karikatur, seolah-olah dwifungsi bangkit kembali, bangkit dari kubur, ini enggak benar,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menyatakan pihaknya sedang mendorong revisi UU TNI untuk menambahkan tiga sektor kementerian/lembaga negara sebagai tempat berdinas prajurit TNI aktif. Kementerian/lembaga yang ditambahkan itu adalah Kemenko Maritim, Kantor Staf Presiden, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Hadi menyatakan alasan penambahan tiga institusi itu karena sebelumnya sudah banyak prajurit TNI yang aktif berdinas di institusi tersebut.

“Jadi ketika UU TNI dibentuk belum ada badan tersebut, misalnya Bakamla itu dari dulu sudah ada TNI-nya, kemudian KSP, makanya sekarang ditambahkan, karena secara profesionalitas, perwira kita TNI AL sudah banyak yg menduduki Bakamla, makanya kita legalkan,” kata dia.

Tak hanya itu, Hadi menyatakan rencana revisi UU TNI nantinya turut mengubah nomenklatur beberapa lembaga negara. Lembaga itu diantaranya Lembaga Sandi Negara menjadi Lembaga Siber dan Sandi negara dan Basarnas menjadi Badan Pencarian dan Pertolongan.

Hadi menyatakan kondisi TNI saat ini sudah berubah jauh bila dibandingkan pada era Orde Baru. Ia menyatakan personel TNI saat ini lebih profesional dan bergerak sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Makanya ini cara pandang keliru, TNI menempatkan personelnya ke kementerian dan lembaga karena kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara,” kata Hadi. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kominfo Rilis 23 Hoaks, Termasuk Neno Sebut Prabowo Rasul

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lewat Subdit Pengendalian Konten Internet merilis temuan hoaks seputar Pemilu 2019 per Sabtu, 20 April 2019....

Kisah Petugas KPPS Lebak Meninggal Saat Sujud Salat

Metrobatam, Lebak - Petugas KPPS di Lebak, Banten, Jumri meninggal karena kelelahan selama proses hitung suara. Sempat izin untuk salat subuh saat penghitungan C1...

PDIP Curigai Rekomendasi Bawaslu Soal Hitung Ulang di Surabaya

Metrobatam, Surabaya - Bawaslu Surabaya merekomendasikan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Surabaya. Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menilai sikap Bawaslu...

KASN Tolak Gabung jika TPF Kecurangan Pilpres 2019 Dibentuk

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menolak bergabung jika kedua pasangan calon presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat membentuk...

Selama Pemilu 54 Petugas KPPS dan 15 Polisi Meninggal

Metrobatam, Jakarta - KPU menyebut total ada 54 petugas KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Jumlah...

Caleg PDIP Ditangkap di Kasus Pembakaran 15 Kotak Suara di Jambi

Metrobatam, Sungai Penuh - Polisi menangkap 3 pelaku kasus pembakaran 15 kotak surat suara DPRD di Sungai Penuh, Jambi. 3 orang yang ditangkap 1...

Menlu Ditemui Dubes Sri Lanka, RI Siap Beri Bantuan Pascateror Bom

Metrobatam, Jakarta - Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Dharshana M Perera menemui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi. Dalam pertemuan itu,...

Bawaslu Kota Tanjungpinang akan Perketat Pengawasan 5 TPS PSU

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Bawaslu Kota Tanjungpinang akan perketat proses pengawasan terhadap 5 TPS yang akan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini...

Istri Almarhum Sys NS Menikah Lagi

Metrobatam, Jakarta - Penyiar senior Sys NS telah berpulang 2018 lalu. Kini, sang istri diketahui telah memutuskan untuk menikah lagi. Istri almarhum Sys NS, Shanty,...

Menkes: Boleh Bangga Punya MRT, Tapi Jangan Jadi Sarang TBC

Metrobatam, Jakarta - Penyakit menular masih menjadi ancaman di Indonesia. Tuberkulosis (TBC atau TB) merupakan salah satu dari banyak penyakit yang masih menjadi beban...

Danlantamal IV Pimpin Apel Khusus

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., memimpin pelaksanaan Apel Khusus di Lapangan...

PLN Tanjungpinang Ajak Ibu-ibu Masak Tanpa Api

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2019, PLN Tanjungpinang mengadakan lomba memasak menggunakan kompor induksi. Manajer PLN UP3 Tanjungpinang, Fauzan juga mengajak...