Polri Petakan Propaganda Delegitimitasi Pemilu di Medsos: Kami Habisi!

Metrobatam, Jakarta – Polri mengendus adanya propaganda-propaganda di media sosial yang bertujuan mendelegitimasi Pemilu 2019. Kehadiran akun Twitter @opposite6890 disebut polisi sebagai salah satu contohnya.

“Agenda-agenda yang dimainkan adalah propaganda di media sosial. Dari mulai bulan November-Desember (2018), yang diserang tentunya masih ingat tentang isu KTP elektronik, KTP elektronik terus di-framing dengan sasaran Kemendagri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019).

“Kemudian di bulan Desember (2018) sampai Januari (2019) munculkan lagi surat suara 7 kontainer, DPT, yang diserang KPU,” sambung Dedi.

Dedi melanjutkan propaganda di media sosial, juga telah dipetakan Polri, dilancarkan pada Januari dan Februari terkait isu netralitas Bawaslu. Dan belakangan ini, Polri merasa jadi sasaran propaganda tersebut.

Bacaan Lainnya

“Januari, Februari, Maret, ini yang diserang isu Bawaslu terkait masalah case di berbagai wilayah, netralitas. Polri dalam hal ini terlibat langsung dalam pengamanan kontestasi pemilu. Pola-pola (propaganda) itu sudah kita mapping,” sebut Dedi.

Dedi menegaskan Polri akan memberantas propaganda-propaganda di media sosial yang berupaya mendelegitimasi jalannya Pemilu 2019.

“Mereka itu dalam rangka delegitimasi. Ini akan merusak demokrasi di Indonesia. Kita akan secara tegas terus memberantas pelaku hoax. Polri secara profesional terus menekannya netralitas dalam kontestasi pemilu,” ucap Dedi.

“Kami terus fokus memberantas kasus hoax atau propaganda di media sosial. Kami akan habisi itu,” imbuh Dedi.

Akun Twitter @Opposite6890 menuding Polri tak netral dalam kontestasi Pilpres 2019. Admin akun tersebut mengatakan Polri memiliki pasukan buzzer yang mendukung upaya pemenangan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana. (mb/detik)

Pos terkait