Metrobatam, Jakarta – Calon Presiden Prabowo Subianto membanggakan pembangunan yang dilaksanakan pada era Orde Baru atau masa Presiden Soeharto. Kebanggaan tersebut salah satunya ia berikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Prabowo memuji pertumbuhan ekonomi era Presiden Soeharto, yang berlangsung dalam waktu 32 tahun, bisa melejit ke level 8 persen. Bahkan kata dia, 25 tahun lalu Indonesia pernah menjadi negara kesayangan Bank Dunia karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat.

“Kita (pernah) menjadi anak emas barat. Kita menjadi The Darling of The World Bank. Tahun 1997, 1998 mereka selalu mengatakan The Fundamental of The Indonesian economy is very strong,” kata Prabowo, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (3/3).

Meski begitu, dia mengaku pada masa yang sama Indonesia juga mengalami keterpurukan ekonomi hingga nilai tukar rupiah anjlok ke titik terendah.

“Memang saya bukan ahli ekonomi, saya tidak punya gelar ekonomi, tapi saya waktu itu ingin bertanya apa yang terjadi kepada bangsa kita,” Ujarnya.

Dia kemudian mengklaim telah mempelajari permasalahan yang memicu hancurnya ekonomi Indonesia di akhir era Orde Baru. Menurutnya anjloknya perekonomian Indonesia lantaran kebocoran negara yang telah terjadi sejak lama.

“Fenomena yang saya temukan adalah ternyata fenomena yang hampir tidak berbeda dengan Bung Karno. Bahwa kekayaan Indonesia terus diambil ke luar negeri. Bung Karno dalam pidato Indonesia Menggugat sudah menguraikan fenomena ini karena itu dia mengatakan Indonesia harus merdeka supaya kekayaan ini dikuasai oleh Indonesia,” kata dia.

Dia pun menyebut akan menulis pengetahuannya terkait kebocoran keuangan negara ini dalam sebuah buku.

“Suatu saat mungkin saya akan tulis buku. Tapi nanti saja kalau saya butuh uang supaya populer begitu. Saya kira buku saya nanti agak best seller gitu ya,” katanya.

Prabowo kemudian menceritakan contoh kebocoran yang pernah dia temukan terkait izin hak guna usaha (HGU) lahan yang biasa digunakan untuk usaha perkebunan sawit.

Kebocoran itu diakui Prabowo telah dia ketahui sejak dirinya memimpin perusahaan kelapa sawit setelah pensiun dari TNI pada tahun 1998.

“Jadi saya jadi pengusaha waktu itu, saya dipercaya memimpin perusahaan kelapa sawit. Jadi saya mengerti industri kelapa sawit, dengan segala permainan-permainannya, karena itu dapat pencerahan lagi saya,” katanya.

Kata dia, kala itu ketika seseorang ingin membangun perkebunan kelapa sawit maka ada beberapa tahapan perizinan yang harus dipenuhi. Mulai dari meminta izin ke pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga ke pemerintah pusat.

Tak hanya itu, ketika seorang pengusaha mengajukan izin ke pemerintah, maka ada beberapa lembaga yang harus dia tuju. Kementerian dan lembaga tersebut antara lain; Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan.

Setelah itu barulah pengusaha tersebut berhak mendapatkan sertifikat hak guna usaha (HGU).

“Sebut saja si Hasan ya. Ini contoh yang mau ajukan usaha sawit. Dia sudah dapat HGU, terus dia bisa ajukan ke bank. Bank yang mana? Ya bank punya Indonesia. Untung lagi dia, tanah negara, uangnya juga dari negara,” katanya.

Setelah semua disetujui, dan sertifikat didapat, menurut Prabowo kebocoran pun dimulai.

“Begitu si Hasan dapat HGU dia dapat kredit, di sini sudah mulai bocor, kenapa? Karena untuk buka lahan itu ada indeks. Saya enggak tahu sekarang, waktu saya itu indeks sekitar 3.000 dollar per hektar atau 4.000 dollar per hektar. Padahal ongkos benar-benar untuk buka hutan waktu itu enggak sampe 2.000 dollar. Zaman saya dulu. Prabowo tidak tahu persis ya indeks sekarang,” katanya.

Dia pun kemudian memperhitungkan bila si pengusaha tersebut memiliki izin HGU hingga 100 ribu hektar mestinya negara telah memiliki keuntungan yang besar. Bahkan sebelum pohon kelapa sawit itu ditanam lantaran ada keuntungan pembukaan lahan yang berasal dari penebangan hutan untuk ditanam pohon sawit.

Tetapi, karena kecurangan yang terjadi, maka semua keuntungan itu justru mengalir ke luar negeri. “Yang celaka itu adalah begitu diusung semua, belum satu pohon ditanam sebagian keuntungan itu sudah ada dan itu dibuat apa, dikirim ke luar negeri. Karena apa, karena Indonesia liberal, kita sekarang devisa bebas kita lebih liberal dari embahnya liberal,” katanya.

“Apalagi kalau pakai pabrik. Uang dari mana, dari pemerintah lagi. Nanti di mark up lagi pabrik yang harganya 10 juta dollar dibikin 20 juta dollar, untung lagi,” jelasnya. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE