Metrobatam, Jakarta – Propaganda untuk mendelegitimasi Pemilu 2019 ramai dilancarkan melalui media sosial. Sejumlah lembaga negara seperti Kemendagri, KPU, dan Polri menjadi sasaran dari operasi propaganda tersebut.

Upaya delegitimasi pemilu itu pertama kali menyasar Kemendagri dengan isu tentang KTP elektronik. Isu itu menjadi perbincangan publik dalam kurun November-Desember 2018.

Ada empat kasus setidaknya yang muncul terkait isu KTP elektronik tersebut. Keempat kasus tersebut dari penjualan blangko e-KTP secara online hingga tercecernya e-KTP di Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Kasus penjualan blangko secara online itu sudah terungkap pelakunya. Yang dijual 10 keping dari toko online. Yang dijual adalah blangko kosong,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).

Zudan lalu menegaskan adanya penjualan blangko secara online dan praktik calo pembuatan e-KTP bukan karena adanya celah kebocoran data dari pihaknya. Zudan memastikan semua produk e-KTP yang diedarkan ilegal tidak terkoneksi dengan pusat data Dukcapil.

Kemudian, untuk peristiwa tercecernya e-KTP yang sudah habis masa berlakunya atau expired, Zudan menjelaskan itu adalah produk yang dicetak pada 2011-2013.

Selanjutnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadir Tipiddum) Bareskrim Polri Kombes Agus Nugroho menyampaikan penanganan kasus penjualan blangko secara online sudah berhasil diungkap. Pada kasus ini, seorang berinisial DID berhasil ditangkap.

“Penjualan blangko dalam hal ini e-KTP. Jadi yang bersangkutan yang menjual blangko itu sudah kami amankan, inisialnya DID,” tutur Agus dalam kesempatan yang sama.

Lalu, untuk kasus calo e-KTP, Bareskrim telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Hasil penyidikan menunjukkan pelaku adalah warga yang membuka jasa pengurusan dokumen.

Terakhir, soal tercecernya e-KTP expired, Agus menyatakan telah melakukan pendalaman. Kasus tersebut saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Polres Jaktim dengan pengawasan dari Bareskrim Polri.

Masuk pada Januari, muncul juga isu yang berupaya menjatuhkan lembaga negara lain. Kali ini yang menjadi sasaran adalah KPU.

Saat itu beredar informasi mengenai 70 juta surat suara yang sudah dicoblos di nomor urut 01 dalam tujuh kontainer. KPU pun langsung mengecek kabar tersebut dengan mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil pengecekan, KPU menegaskan kabar tersebut adalah kabar bohong alias hoax. Kala itu KPU menegaskan surat suara untuk Pemilu 2019 belum dicetak.

“Tidak ada, itu tidak benar, tidak ada TNI AL yang menemukan itu dan tidak benar KPU telah menyita,” ujar Ketua KPU Arief Budiman seusai sidak di Tanjung Priok, Rabu (2/1).

Arief meminta polisi turun tangan untuk menangkap penyebar berita bohong soal surat suara tercoblos itu. Menurut dia, orang-orang jahat yang mengganggu pemilu harus ditangkap.

“Jadi semuanya itu tidak benar, itu berita bohong!” tegas Arief.

KPU pun mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan resmi. Kasus tersebut kemudian diusut oleh polisi dan para pelaku langsung ditangkap.

Tak berhenti di situ, propaganda delegitimasi juga menyerang Polri. Media sosial diramaikan oleh informasi bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019. Akun Twitter @Opposite6890 menuding Polri memiliki pasukan buzzer yang mendukung upaya pemenangan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana.

Polri sudah membantah hal tersebut. Menurut Polri, akun tersebut sengaja melakukan propaganda untuk mendelegitimasi Pemilu 2019.

“Agenda-agenda yang dimainkan adalah propaganda di media sosial. Dari bulan November-Desember (2018), yang diserang tentunya masih ingat tentang isu KTP elektronik, KTP elektronik terus di-framing dengan sasaran Kemendagri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/3.

Dedi melanjutkan propaganda di media sosial juga telah dipetakan Polri. Dedi menegaskan Polri akan memberantas propaganda-propaganda di media sosial yang berupaya mendelegitimasi jalannya Pemilu 2019.

“Mereka itu dalam rangka delegitimasi. Ini akan merusak demokrasi di Indonesia. Kita akan secara tegas terus memberantas pelaku hoax. Polri secara profesional terus menekankan netralitas dalam kontestasi pemilu,” ucap Dedi.

“Kami terus fokus memberantas kasus hoax atau propaganda di media sosial. Kami akan habisi itu,” imbuh Dedi. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE