Metrobatam, Jakarta – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mencurigai kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sedang membangun upaya untuk melakukan delegitimasi terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan untuk merespons hasil survei Saiful Maujani Research and Consulting (SMRC) yang menyatakan masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan KPU dan Bawaslu dalam mengelola Pilpres 2019.

“Memang ada upaya-upaya yang serius dibangun, terutama dugaan saya oleh kubu 02 untuk mendeligitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dan ada upaya untuk mengganggu kerja-kerja mereka [KPU],” kata Karding, di Jakarta, Selasa (12/3).

Lebih lanjut, politikus PKB itu menilai, KPU dan Bawaslu telah independen dan bekerja keras semaksimal mungkin untuk menggelar Pemilu 2019 secara jujur dan adil.

Karding meminta kepada semua pihak untuk tidak mendelegitimasi seolah-olah KPU dan Bawaslu bersikap tidak netral dalam Pilpres 201.

“KP U harus bisa bekerja baik. Justru jangan dikacaukan, jangan diganggu, jangan dideligitimasi,” ujar Karding.

Terpisah, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengamini bahwa ada tujuan politik tertentu dari framing yang dibangun. Framing yang dimaksud adalah menggambarkan ketidaknetralan KPU pada Pilpres 2019. Menurutnya, setiap wacana publik yang dilemparkan sudah pasti memiliki agenda politik.

“Tujuannya untuk membuat orang-orang yang mendukung kekuatan politik tertentu menjadi pasif. Supaya jumlah orang yang ke TPS dan kotak suara yang mendukung kekuatan politik tertentu berkurang,” kata Emrus.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU tetap hadir dengan kelebihan dan kekurangan. Emrus mencontohkan, KPU masih kecolongan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) warga negara asing.

“Itu, kan, sudah dituntaskan. Artinya KPU mendengarkan kritikan dan masukan. Jadi harus saya katakan, dengan segala kelemahannya, KPU bekerja profesional,” beber Emrus.

Lebih lanjut, Emrus menyatakan, berbagai kritik yang diarahkan harus bisa menjadi energi baru bagi KPU untuk berbenah diri. Dia menyarankan agar KPU bisa lebih transparan dalam menggelar beragam kegiatannya menjelang Pilpres 2019.

“Berikutnya, saya saran kepada KPU supaya hati-hati dengan teknologi yang mereka gunakan. Jangan sampai ada teknologi lain mengintervensi dan mengganggu sistem kereja mereka (KPU). Proteksi teknologi harus mereka benahi supaya realiable,” pungkas Emrus.

DPT Ganda Bukti Lemahnya Data Kependudukan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan sejumlah temuan tak wajar daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Anggota BPN Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin menyebut, temuan DPT ganda hingga 17,5 juta ini bukti data kependudukan di Indonesia memang bermasalah.

Meski begitu, dia belum bisa memastikan apakah 17,5 juta DPT ganda ini berindikasi pada kecurangan di Pemilu 2019 nanti.

“Karena bukan rahasia bahwa data kependudukan kita masih bermasalah,” kata dia.

Menurut Suhud, temuan DPT ganda seharusnya menjadi perhatian semua pihak untuk menjaga Pemilu 2019 agar berjalan aman dan damai serta menjunjung tinggi asas kejujuran.

Dia pun menyebut, sudah seharusnya lembaga terkait memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat soal temuan DPT ini.

“Perlu ada penjelasan dari pihak terkait agar hal ini tidak memunculkan kegaduhan di masyarakat,” kata dia.

Temuan 17,5 juta DPT ganda ini pun turut disoroti oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Ismail Ramadhan.

Dia mengatakan, jika temuan itu terbukti, maka pihak penyelenggara mesti melakukan tindakan serius dan tegas, guna menghindari adanya kecurangan dalam proses demokrasi.

“Perlu ditindak secara serius dan tegas terutama bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu,” kata Ismail di Jakarta.

Jika tak ditangani dengan serius, lanjut dia, dikhawatirkan pemilu yang sekiranya dilaksanakan pada April mendatang akan gagal. “Pemilu yang bobrok karena cukup banyak DPT fiktif dan DPT warga negara asing,” kata dia.

Dia menyarankan KPU untuk segera menyiapkan penyelenggaraan pesta demokrasi yang jujur, transparan, dan adil dengan membersihkan indikasi DPT fiktif atau ganda.

“Jika tidak dibersihkan, maka bisa dikatakan adanya indikasi untuk melakukan pemilihan umum yang curang,” kata Ismail.

Pasalnya, ada yang janggal dalam penemuan DPT ganda ini. Ismail mencontohkan dengan adanya warga negara asing yang masuk dalam daftar DPT. “Ini, kan, sesuatu yang tidak harus terjadi,” katanya.

Kemendagri sendiri sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi bahwa banyaknya DPT dengan tanggal lahir sama dibuat sengaja karena banyak masyarakat yang lupa tanggal lahir mereka saat membuat KTP. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE