Metrobatam, Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut penutupan situs pemantau jurdil2019.org atau Jurdil 2019 dilakukan lantaran terdapat indikasi tidak netral karena menampilkan foto dan logo salah satu paslon Pilpres 2019.

“Imparsialitas itu menjadi kunci pemantau. Jelas itu di websitenya ada logo salah satu paslon,” kata Afif di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (22/4).

Bawaslu mempermasalahkan netralitas Jurdil 2019 sebagai pemantau, bukan karena menyiarkan perhitungan riil (real count). Pasalnya, akreditasi lembaga survei yang menyiarkan quick count dan real count merupakan wewenang KPU.

Afif menuturkan Bawaslu sebelumnya memberi akreditasi kepada PT Prawedanet Aliansi Teknologi sebagai pemantau Pemilu. Prawedanet mengelola situs jurdil2019.org.

Dia menyebut Bawaslu berhak mencabut akreditasi kepada lembaga pemantau yang melanggar aturan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kominfo untuk menutup situs-situs yang dianggap melanggar aturan.

“Semua orang harus tahu dong lembaga pemantau harus netral, jelas kalau sudah kayak gitu tidak netral,” ujar dia.

Ia menambahkan awalnya Bawaslu hanya akan menutup jurdil2019.org yang bermasalah. Namun, lantaran ada kemiripan alamat situs dan konten, Bawaslu juga meminta Kominfo menutup jurdil2019.net.

“Kemudian ada yang jurdil.net itu udah direkomendasikan untuk di-take down, sama. Karena takutnya menjadi bias gitu ya antara yang .net dengan .org,” ujar dia.

Sebagai informasi, situs jurdil2019.org menampilkam perhitungan suara real count yang mengunggulkan perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi dari Jokowi-Ma’ruf. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kemudian memblokir situs tersebut pada Minggu (21/4) karena menyalahgunakan izin yang diberikan Bawaslu.

TKN Laporkan Pengelola Situs Jurdil 2019 ke Bareskrim

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengadukan pengelola situs perangkat hitung suara pemilu, Jurdil 2019, ke Bareskrim Polri karena dianggap menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Pasang Haro Rajagukguk mengatakan situs Jurdil 2019 telah menyebarkan hoaks tentang hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2019.

Haro mengatakan Jurdil 2019 bukan lembaga survei yang mendapatkan izin sebagai penyedia hitung cepat sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum.

“Jadi kami anggap Jurdil 2019 menyalahi aturan dan tidak punya legalitas quick count,” kata Haro di Bareskrim Polri, Senin (22/4).

Haro menuturkan karena tidak memiliki legalitas atau izin, maka pihaknya menilai apa yang disampaikan oleh Jurdil 2019 berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

“Kami anggap itu bisa meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Haro mengklaim pengaduannya terhadap Jurdil 2019 itu telah diterima oleh Bareskrim Polri. Karenanya, ia berharap agar pihak kepolisian bisa segera mengusut siapa pihak yang ada di balik Jurdil 2019.

“Sudah kami laporkan dan kami sudah dapat juga tanda terima laporannya, semoga hal ini bisa segera diproses,” ucap Haro.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir laman jurdil2019.org atas permintaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Alasannya karena Jurdil 2019 menyalahgunakan izin yang diberikan Bawaslu.

Izin yang diberikan Bawaslu adalah sebagai pemantau pemilu, namun Jurdil 2019 justru melaporkan perhitungan quick count dan real count yang dianggap menyalahi aturan.

Situs Jurdil 2019 diketahui menyebut capres Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2019. Pengelola situs mengklaim telah mengajukan izin ke Bawaslu sebagai lembaga pemantau pemilu atas nama PT Prawedanet Aliansi Teknologi.

Sementara, lembaga lain di luar dari 40 lembaga yang sudah terdaftar dilarang melakukan survei atau hitung cepat yang dipublikasikan ke publik, karena menurut undang-undang, lembaga survei harus mendaftar ke KPU.

Meskipun Kemenkominfo telah memblokir laman jurdil2019.org, namun aplikasi Jurdil 2019 masih bisa diakses. Dalam aplikasi tersebut, siapapun bisa memasukkan data. (mb/detik/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE