Metrobatam, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menyoroti wacana pemindahan ibu kota yang digulirkan pemerintah. Pemerintah membuka kemungkinan memindahkan ibu kota ke luar Jawa, Kalimantan menjadi daerah paling potensial.

Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengakui bahwa wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan isu strategis. Dari kaca mata kebencanaan, Sutopo melihat bahwa wilayah Kalimantan memang minim ancaman kegempaan dibandingkan daerah lainnya.

“Kalimantan memang aman dari gempa,” kata Sutopo, melalui akun Twitternya, Senin (29/4).

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ibu kota Jakarta akan pindah ke luar Pulau Jawa.

Kepastian itu diputuskan usai rapat pembahasan ibu kota baru di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4).

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai wacana yang terus berulang dari setiap pemerintahan ini harus dipantau secara serius. Jangan sampai, kata dia, wacana ini muncul tanpa kajian, seperti yang dilakukan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

“Pertama-tama tentu yang harus diamankan adalah tanah, jangan sampai makelar masuk dan menguasai tanah di sana,” kata Agus dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (30/4).

Agus mengakui bahwa perencanaan pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah. Pemindahan ibu kota, kata dia, butuh kajian bertahun-tahun, seperti yang dilakukan banyak negara lain mulai dari Malaysia hingga Afrika Selatan.

“Harus dapat dipastikan berapa luas lahan yang dibutuhkan, berapa anggarannya. Lintas sektoral harus memberikan kajiannya, belum dapat kita lihat saat ini,” kata dia.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro telah memastikan taksiran biaya pemindahan ibu kota. Jika dipindahkan ke Kalimantan, maka setidaknya butuh dana sebesar US$23-33 miliar atau setara Rp323 triliun-Rp466 triliun.

Bambang juga mengatakan setidaknya ibu kota baru membutuhkan 40 ribu hektare (ha) lahan untuk menampung penduduk di ibu kota baru sekitar 1,5 juta orang.

Jumlah penduduk itu akan terdiri dari para pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta para anggota keluarga dan pelaku ekonomi pendukung. Estimasinya, pemerintah membutuhkan sekitar 5 persen dari total lahan, pelaku ekonomi 15 persen, infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen, dan ruang terbuka hijau 20 persen.

Harus Modern dan Usung Smart City

PKB mendukung wacana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. PKB mengusulkan calon ibu kota yang baru haruslah kota modern dengan konsep smart city.

“Wacana pemindahan ibu kota yang sedang dibahas serius pemerintahan Jokowi di rapat kabinet terbatas haruslah didukung dan dipikirkan serius oleh banyak pihak,” kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, Senin (29/4/2019).

“Calon ibu kota masa depan Indonesia nanti haruslah mencerminkan konsep Indonesia secara utuh. Tapi juga yang modern, mengusung konsep go green dengan konsep smart city,” imbuh Karding.

Di sejumlah negara maju, ibu kota memang tak lagi digabung antara pusat ekonomi-bisnis dan pemerintahan. Menurut Karding, pemisahan itu akan membuat pembangunan tak lagi terkonsentrasi pada satu kawasan saja. Buntutnya, Indonesia-sentris yang sedang dijalankan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla justru akan semakin mudah terwujud secara total.

Karding menilai Indonesia berada di tangan yang tepat karena punya rencana yang berorientasi jauh maju ke depan. Dengan pemindahan ibu kota, beban yang dipikul Jakarta selama ini bisa jauh berkurang.

Karding yakin, dengan perencanaan yang matang, bukan sesuatu yang sulit untuk mewujudkan itu. Dan Indonesia akan semakin punya posisi penting dalam percaturan dunia.

“Tak ada yang tak mungkin kalau semua pihak bisa saling memberikan masukan serta pemikiran untuk kemajuan bangsa ini,” sebut Karding.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan Presiden Jokowi sudah memutuskan memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Bambang menjelaskan hasil kajian Bappenas menyimpulkan ada tiga kriteria pemindahan ibu kota.

Pertama, tetap di DKI Jakarta dengan membangun khusus kantor pemerintahan di seputar Monas. Kedua, memindahkan ibu kota ke daerah pinggiran Jakarta dengan radius jarak sekitar 60 km. Ketiga, memindahkan ke luar Pulau Jawa.

“Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini, dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas (rapat terbatas) berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” kata Bambang di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4)

Presiden Jokowi ingin agar ibu kota negara dipindahkan di luar Pulau Jawa. Sebelum memutuskan, Jokowi berbicara tentang kondisi di Pulau Jawa yang dinilai kurang tepat untuk dijadikan ibu kota negara, salah satunya di Jakarta.

Jokowi mengatakan jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih dari separuh total jumlah penduduk di Indonesia, yakni 57 persen. Bukan hanya itu, Jokowi membahas soal kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. (mb/cnn indonesia/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE