Metrobatam, Jakarta – Sekjen-sekjen parpol yang tergabung di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno mendatangi KPU RI. Kedatangannya kali ini mempertanyakan terkait dugaan kecurangan.

“Kami juga berdiskusi berbagai macam kecurangan dan sisa waktu yang ada kami harapkan, berbagai macam kecurangan itu bisa diungkap. Berbagai macam salah upload salah data dan sekarang ini juga kami minta agar segera diselesaikan,” ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Muzani datang ditemani Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso dan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Mereka bertemu dengan Ketua KPU Arief Budiman beserta beberapa komisioner KPU.

Mereka sempat melakukan pertemuan secara tertutup. Selanjutnya mereka juga memantau ruang server yang berada di kantor KPU.

Muzani mengatakan pihaknya juga menyampaikan belasungkawa terhadap banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Menurutnya, saat ini upaya yang dilakukan yaitu memberikan dana santunan untuk meringankan beban pembiayaan.

“Kami menyampaikan duka cita, belasungkawa simpati yang teramat besar, dari kami para sekretaris jenderal partai partai politik yang tergabung dalam koalisi adil dan makmur pengusung pasangan prabowo-sandi atas banyaknya penyelenggara pemilihan umum di berbagai tingkat yang wafat meninggal akibat berbagai macam sebab,” kata Muzani.

“Upaya yang dilakukan sekarang ini adalah dengan memberikan santunan, baik kepada mereka meninggal dunia ataupun kepada mereka yang masih dirumah sakit. Agar beban pembiayaan tersebut bisa mendapatkan santunan dari negara,” sambungnya.

Muzani mengatakan pihaknya berharap agar KPU dapat mempergunakan sisa waktu yang ada dalam pemilu. Selain itu, KPU juga diminta untuk menjaga suara rakyat yang telah disalurkan pada saat pencoblosan.

“Memberi harapan kepada KPU yang masih besar, agar sisa waktu yang ada digunakan dengan baik berlaku baik berlaku jujur. Setiap suara setiap hak suara yang sudah disuarakan oleh rakyat Indonesia dalam pemilu kemarin, menjadi sebuah bentuk kedaulatan rakyat yang harus dihargai dan harus dijaga berapapun jumlah suara itu,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya menerima masukan yang diberikan BPN. Dia juga menyebut akan tetap melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil.

“Terimakasi memberi masukan agar pemilu berjalan jurdil, kami respon dan catat dengan baik masukan. Kami akan tindak lanjuti sebagaimana catatana yang disampaikan pada kita dan ini disampaikan agara pemilu tetap adil dan jurdil,” ujar Arief.

Ironis Tak Mau Buka Lokasi Real Count

Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mendesak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka lokasi real count. Juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, meminta BPN terbuka kepada publik.

“Prabowo mengklaim kemenangan, tapi ironisnya kubu BPN tidak mau membuka ke publik di mana tempat perhitungan mereka ini,” kata Ace kepada wartawan, Kamis (25/4/2019).

Ace menyoroti pendapat yang bervariasi dari kubu BPN terkait lokasi real count kubu 02. Sekali lagi Ace meminta BPN terbuka ke publik terkait data-data pilpres seperti yang TKN lakukan.

“Justru di situlah bentuk inkonsistensi mereka. Selain penjelasan ke publiknya selalu berbeda-beda tentang klaim perolehan kemenangan pasangan Prabowo-Sandi, mereka sangat tertutup dalam hal rekapitulasi suara versi mereka,” ucap Ace.

“Mereka tidak terbuka untuk menunjukkan bukti-bukti pengawalan C1 yang selalu mereka sampaikan. Jika benar mereka memiliki war room seperti kami, tunjukkan dengan buktinya,” desak Ace.

Ketua DPP Partai Golkar itu meminta BPN berhenti bermain narasi kecurangan pemilu jika masih enggan membuka lokasi real count internal. Menurutnya, rakyat kini sudah tidak bisa dibohongi.

“Sekarang ini masyarakat tidak bisa dibohongi dengan hanya bicara dengan tuduhan-tuduhan. Buktikan dengan data-data yang mereka miliki,” jelas Ace.

Ace mengatakan jika ada ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu, hal itu menurutnya perlu untuk disadari. Jika ada kecurangan, dia mempersilakan masyarakat melaporkannya ke Bawaslu.

Dia menegaskan ada saluran yang telah diatur untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk sanksi yang diberikan terkait. Ace lantas meminta BPN untuk percaya kepada KPU jika mengklaim menang.

“Kami memang sudah menduga bahwa mereka akan selalu menyampaikan narasi kecurangan ketika memang mengalami kekalahan. Kalau mereka menang, kenapa harus tidak percaya ke KPU dan menuduh kecurangan?” sebut Ace.

“Seharusnya mereka tidak tertutup. Kalau mereka tertutup berarti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Jangan-jangan memang ada potensi untuk rekayasa. Jika memang mereka punya data sendiri, buka dong ke publik. Soal keamanan data, tidak ada kaitannya dengan transparansi,” tuturnya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE