Direktur Charta Politika Lapor 5 Akun Medsos ke Polisi

Metrobatam, Jakarta – Direktur Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh empat akun twitter dan satu akun facebook ke Bareskrim Polri.

Akun tersebut adalah empat akun twitter yakni @silvy_Riau02, @sofia_ardani, @sarah ahmad, @rif_opposite, serta satu akun Facebook atas nama Ahmad Mukti Tomo.

Read More

“Terkait dengan pembuatan chat palsu atas nama saya dan penyebarannya,” ujar Yunarto di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (23/4).

“Terkait akun facebook atas nama Ahmad Mukti Tomo yang terkait dengan penyebaran chat palsu saya disertai beberapa nada ancaman dan ujaran kebencian,” jelasnya.

Yunarto menjelaskan ia melaporkan pencemaran nama baik itu karena berdampak negatif pada dirinya secara pribadi dan juga kepada kredibilitas Charta Politika.

Diketahui empat akun itu menuduh adanya kecurangan pada hasil survei milik Yunarto dengan menyebarkan chat palsu sebelum Pilpres 2019 dilakukan.

Namun setelah Pemilu diselenggarakan, terdapat penyebaran hal yang sama melalui sebuah akun Facebook yang disertai ujaran kebencian dan kemudian dikaitkan dengan hasil quick count pemilu.

“Ini tidak bisa menjadi sebuah kebiasaan dari orang-orang yang tidak bertanggung, mengacau dan memecah belah masyarakat,” ujar dia.

Yunarto mengatakan barang bukti yang ia bawa adalah seluruh screenshot yang menunjukkan pencemaran nama baik oleh kelima akun tersebut.

Laporan pun sudah diterima oleh pihak kepolisian dengan nomor surat pelaporan LP/B/0382/IV/2019/BARESKRIM tanggal 14 April 2019.

Kelima akun tersebut dilaporkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat(3) junto 45 Ayat (3), UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 310 KUHP, atas Fitnah, UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 311 KUHP.

Dalang Quick Count Palsu

Sementara Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, melaporkan empat akun media sosial ke Bareskrim Polri karena diduga melakukan pencemaran nama baik.

Burhanuddin mengatakan akun media sosial tersebut menuduhnya sebagai dalang hitung cepat atau quick count palsu yang ditayangkan di televisi.

“Sejak kemarin saya diserang ribuan akun yang menuduh saya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan dinilai menerima bayaran Rp450 miliar,” kata Burhanuddin di Bareskrim Mabes Polri, Senin (22/4).

Burhanuddin menuturkan akun tersebut terdiri dari pengguna Facebook, Twitter, dan WordPress yang diduga menyebarkan video berdurasi empat menit. Ia menilai video tersebut menimbulkan opini publik bahwa pihaknya melakukan ‘post truth’ dengan memborbardir masyarakat melalui hasil quick count palsu.

Padahal, menurutnya, video tersebut merupakan kegiatannya saat melakukan sebuah diskusi.

“Kegiatan saya sedang berdiskusi dengan Profesor Rhenald Kasali saat kami membicarakan elektabilitas Jokowi, itu sudah lama sekali,” ujarnya.

Burhanuddin menyampaikan sebelum melaporkan ke pihak berwajib, dirinya juga sudah lebih dulu membuat klarifikasi lewat akun Twitter pribadinya. Bahkan ia juga menjelaskan secara rinci tentang metode hitung cepat yang digunakan lembaganya.

Namun, karena klarifikasi tersebut tak juga meredakan tuduhan terhadap dirinya, Burhanuddin pun akhirnya melaporkannya ke pihak kepolisian.

Apalagi, kata Burhanuddin, tuduhan tersebut tak hanya merugikan dirinya secara pribadi tapi juga lembaganya. Selain itu, lanjutnya, tuduhan tersebut juga dinilai sebagai upaya untuk merusak kredibilitas lembaga survei.

“Saya tidak mau berdiam diri lagi, kalau saya diam seolah-olah membenarkan tudingan,” ucap Burhanuddin.

Burhanuddin melaporkan keempat akun dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP tentang penghinaan.

Laporan itu telah diterima oleh pihak kepolisian nomor LP/B/0394/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 22 April 2019. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts