Metrobatam, Jakarta – Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (KPSK) Universitas Padjajaran Muradi menduga ada motif sakit hati dan keberpihakan dalam aksi buka-bukaan soal isu netralitas Polri yang dilakukan oleh eks Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis.

“Mutasi itu kan bisa karena punishment and reward. Saya duga jangan-jangan kapolsek (condong) ke salah satu calon akhirnya, kemudian diganti. Ada perasaan sakit hati,” kata dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (1/4).

Sebelumnya, Sulman mengaku mendapat arahan dari Kapolres Kabupaten Garut agar menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kini, Sulman mengaku sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi dan dimutasi ke Polda Jawa Barat seksi penanganan pelanggaran.

Mutasi itu diterapkan karena Sulman dituduh mendukung acara deklarasi calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga di wilayahnya pada 15 Februari. Sulman mengaku difitnah turut membiayai acara tersebut.

Kalaupun informasi dari Sulman itu benar, Muradi melanjutkan bahwa eks Kapolsek Pasirwangi itu mestinya menempuh proses yang sudah ditetapkan di Polri. Yakni, pengaduan ke profesi dan pengamanan (Propam) Polri, bukan melalui konferensi pers.

“Apa yang dilakukan kapolsek disebut sebagai disersi. Enggak boleh. Karena ada doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya. Kalau memang betul, mekanismenya normatif, ke Kadiv Propam, bukan melakukan konpres. Itu merusak organisasi yang menghidupi dia,” urainya.

Terlebih, kata dia, Sulman tak menyertakan bukti terkait tudingannya itu. Hal yang sama terjadi di sejumlah isu netralitas Polri.

“Kan ceunah, katanya. (Soal isu) netralitas TNI, Polri semua berasumsi,” ujar Muradi, yang meraih gelar doktor lewat tesis bertajuk ‘The Indonesian National Police in Post-Soeharto Indonesia 1998-2008’ di Flinders University, Australia, itu.

Muradi juga menyoroti soal momentum lokasi isu netralitas Polri itu terjadi. Menurutnya, wilayah-wilayah itu adalah daerah yang menjadi tempat kekalahan Jokowi atau bukan lumbung suara petahana.

Baginya, hal itu bisa jadi dianggap sebagai zona nyaman yang bisa melindungi pihak yang memicu isu netralitas tersebut.

“Jokowi kalah di situ (Garut). Ada perasaan, ketika marah karena diganti, lalu mendapat momentum di sekeliling dia (Sulman) dianggap bisa melindungi dia sebagai figur, dia mainkan itu (isunya),” cetus pengajar di Universitas Padjadjaran tersebut.

Sebelumnya, isu netralitas juga terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) lewat penyebaran tangkapan layar (screenshoot) grup percakapan Whatsapp Polres Kota Bima. Isinya adalah soal perintah dari kapolres untuk mengarahkan dukungan ke paslon 01.

Berdasarkan rekapitulasi suara KPU 2014, Jokowi takluk dari Prabowo di Kabupaten Garut pada Pilpres 2014. Saat itu, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla hanya meraih 369.199 suara (29,88 persen), sementara Prabowo-Hatta Rajasa menang besar dengan 866.613 suara (70,12 persen).

Polisi Tetap Netral

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Polri tetap netral. Warga diminta cermat menyaring informasi yang beredar.

“Dalam situasi saat ini, siapa pun dapat mengatakan apa pun dan memiliki tujuan, apalagi dalam konteks pemilu. Sangat jelas Kapolri telah menetapkan dan mengutarakan posisi Polri netral, tidak ada sistematis perintah harus ini itu,” ujar Moeldoko kepada wartawan di sela mengunjungi Pondok Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (31/3/2019).

Penegasan ini disampaikan Moeldoko terkait pengakuan Eks Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz soal perintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Masyarakat harus jeli dan berhati hati dan jangan mudah percaya, jangan karena Pemilu kita dapat terpecah persatuan dan kesatuan bangsa, pasti polisi bisa menangani hal ini sendiri,” ujarnya.

AKP Sulman Aziz sendiri sebelumnya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia merasa dizolimi oleh pimpinannya lantaran dimutasikan dari jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi menjadi Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

Sedangkan Kapolres Garut Budi mengatakan mutasi yang dialami Sulman adalah hal yang wajar. Sulman sendiri sudah dua tahun menjabat Kapolsek Pasirwangi.

“Kalau masalah dicopot itu kan hal yang wajar mutasi wajar, beliau itu sudah hampir dua tahun jadi Kapolsek dan mutasinya bukan mutasi sendiri,” pungkas Budi.

Selain itu, Budi mengakui rutin mengumpulkan para kapolsek di wilayah hukum Polres Garut. Namun dia membantah soal mengarahkan para kapolsek memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Sementara Direktur Program TKD Jokowi-Ma’ruf Garut Yudha Puja Turnawan mengatakan pihaknya meminta polisi netral dalam Pilpres 2019.

“Kami dari TKD Jokowi Ma’ruf menekankan Netralitas TNI-Polri di Pemilu 2019. Demi kualitas pemilu yang lebih demokratis,” ujar Yudha kepada detikcom via pesan singkat, Senin (1/4/2019).

Terkait pernyataan eks Kapolsek Pasirwangi, Yudha meminta internal Polri menyelesaikan masalah tersebut.

“Divisi Propam Polda Jabar tentu harus segera asertif, agar tak menjadi bola liar,” katanya.

Yudha juga meminta Bawaslu untuk turun tangan. Meskipun begitu, TKD Jokowi-Ma’ruf meyakini Polri netral dalam kontestasi Pemilu 2019.

“Pemilu 16 hari lagi, kami tetap yakin akan netralitas TNI dan Polri. Dan kami yakin juga TNI Dan Polri adalah alat negara yang akan menjamin berlangsung pemilu dan pilpres yang berintegritas,” pungkas Yudha. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Meski Kalah Suara, TKN Pastikan Jokowi Bangun Aceh dan Sumbar

Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'rus Amin, Hasto Krisiyanto mengklaim pembangunan di Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar) tetap akan dilakukan...

PAN Buka Kemungkinan Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandi

Metrobatam, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) membuka opsi untuk keluar dari koalisi pendukung pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Wakil Ketua Umum PAN...

KPU: Hingga Kamis, Anggota KPPS Meninggal 225 Orang, 1.470 Sakit

Metrobatam, Jakarta - Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) meninggal dunia bertambah menjadi 225. Selain itu, sebanyak 1.470 anggota KPPS dilaporkan sakit....

Liga Spanyol: Getafe Vs Madrid Berakhir Imbang

Getafe - Getafe menjamu Real Madrid dalam lanjutan LaLiga. Kedua tim bermain imbang tanpa gol. Bermain di Coliseum Alfonso Perez, Jumat (26/4/2019) dinihari WIB,...

Banjir dan Tanah Longsor Landa Afrika Selatan, 70 Orang Tewas

Kwazulu Natal - Afrika Selatan dilanda banjir dan tanah longsor akibat hujan lebat yang mengguyur di sepanjang pantai timur. Lebih dari 70 orang dilaporkan...

Nasib Pencoblos 20 Suara Pilpres untuk 02 Ditentukan Pekan Depan

Metrobatam, Kampar - Bawaslu Kampar, Riau, masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus pencoblosan 20 kertas suara Pilpres untuk paslon 02. Setelah itu,...

Ini Isi Percakapan WA Ratna Sarumpaet ke Fadli Zon-Said Iqbal

Metrobatam, Jakarta - Ahli forensik digital, Saji Purwanto menunjukan percakapan WhatsApps antara Ratna Sarumpaet dengan Fadli Zon dan Said Iqbal. Isi percakapan menunjukan Ratna...

Datangi KPU, BPN Prabowo Pantau Server Hingga Tanya Dugaan Kecurangan

Metrobatam, Jakarta - Sekjen-sekjen parpol yang tergabung di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno mendatangi KPU RI. Kedatangannya kali ini mempertanyakan terkait...

MK Tegaskan PNS Koruptor Harus Dipecat

Metrobatam, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan secara tidak hormat. Putusan itu menjawab...

Dinas PU Riau: 45 Baut Hilang di Jembatan Siak IV Sudah Diganti

Metrobatam, Pekanbaru - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau sudah memasang baut baru di jembatan Siak IV. Puluhan baut sebelumnya dicuri. "Baut yang kita pesan sudah...

Kontak Senjata di Aceh, Polisi Tembak Mati Pimpinan KKB

Metrobatam, Jakarta - Tim gabungan yang terdiri dari Polda Aceh dan Polres Aceh Timur terlibat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Dusun...

BPN Klaim Kemenangan 80%, Bara Hasibuan: Bertentangan dengan Quick Count

Metrobatam, Jakarta - Waketum PAN Bara Hasibuan mengkritik Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, yang mengklaim jagoannya seharusnya bisa menang...