Eks Ketua Sebut Serangan ke KPU Sangat Berat dan Sistematis

Metrobatam, Jakarta – Mantan Ketua KPU Juri Ardiantoro menyatakan serangan ke KPU pada Pemilu 2019 sangat berat dan sistematis. Targetnya menimbulkan ketidakpercayaan publik dan chaos di masyarakat.

“Upaya delegitimasi paling mutakhir adalah informasi yang diviralkan video ‘penggerebekan’ pencoblosan surat suara ilegal yang seolah-olah untuk memenangkan pasangan 01 dan calon dari Anggota DPR RI dari Partai NasDem oleh tim sukses pasangan nomor 02 di sebuah ruko di Selangor Malaysia,” kata Juri kepada wartawan, Jumat (12/4/2019).

Read More

Menurut Juri, meskipun banyak kejanggalan yang dapat dilihat dari video tersebut dan belum ada investigasi secara mendalam dari pihak yang berkompeten, namun masyarakat sudah digiring untuk mempersepsi bahwa penyelenggara pemilu sudah melakukan kecurangan.

Selain catatan di atas, berikut catatan Juri soal narasi mendelegitimasi KPU, yaitu:

  1. Soal 7 kontainer berisi 70 juta surat suara dari China yang telah tercoblos yang pada saat itu. Para pelaku hoax sedang diadili.
  2. Video pencoblosan dini di Medan yang diframing sebagai kecurangan. Padahal peristiwa yang divralkan itu adalah kejadian pilkada Medan tahun 2015.
  3. Muncul kembali informasi penting tentang kecurangan pemilu 2014 yang disimpan dalam flashdisk almarhum Husni Kamil Manik Ketua KPU saat itu
  4. Kotak suara dari kardus. Padahal kotak serupa sudah dipakai sejak Pemilu 2014 dan berlanjut pada Pilkada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.
  5. KPU juga baru-baru ini diserang dengan pernyataan Amien Rais yang menyerukan ‘people power’ jika terjadi kecurangan untuk memperotes hasil pemilu.
  6. Video penjelasan tim 02 yang mengklaim bahwa KPU sudah menyeting server KPU dengan mematok kemenangan pasangan #01 sebesar 57 persen. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polri.
  7.  Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (BMPPAB) yang mengklaim telah menemukan sebanyak 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) dinilai bermasalah.
  8. Viral informasi hasil penghitungan suara di LN dengan kemenangan mutlak pasangan 02.

“Sebagai mantan penyelenggara pemilu, saya memandang upaya-upaya sistemik seperti di atas sangat berbahaya, bukan saja kepada konteks kontestasi yang adil tetapi juga membangun ketidakpercayan masyarakat,” cetus Juri.

Ujung dari upaya-upaya ini dikhawatirkan masyarakat akan mudah disulut untuk memprotes hasil pemilu dengan cara-cara di luar koridor hukum. Bahkan ada ancaman-ancaman akan ada chaos.

“Saya menghimbau masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu untuk berkerja professional, terbuka dan mandiri serta melawan setiap upaya sekelompok orang yang akan merusak proses pemilu ini, semata-mata demi pemilu yang berkualitas dan hasilnya kita akui sebagai prestasi bangsa,” pungkasnya.

Eggi Laporkan Jokowi

Sementara itu Eggi Sudjana menyerang petahana terkait tercoblosnya surat suara di Malaysia. Juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini melaporkan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) hingga Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana ke Bawaslu.

“Persoalan seriusnya saya ke sini adalah sebagai caleg dari PAN nomor urut 3 dapil luar negeri, jadi saya dirugikan betul dengan kondisi ini, punya hak hukum saya mempersoalkan ini,” ujar Eggi di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2019).

Selain Jokowi dan Rusdi, pihak lain yang dilaporkan ialah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Luar Negeri (KPPSLN), Panitia Pengawas Pemilu di Luar Negeri (Panwas LN) di Malaysia, KPU, dan caleg Partai NasDem Davin Kirana dan Ahmad.

Pelaporan ke Bawaslu diregister atas dua nama, yakni Eggi dan Arismunandar, dengan nomor pelaporan 46/LP/PP/RI/00.00/IV/2019. Mereka melaporkan pihak-pihak tersebut atas dugaan jual-beli suara, kelalaian dari penyelenggara pemilu, serta diduga ada upaya kecurangan yang terstruktur dan sistematis.

Dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 532 KUHP, Pasal 537 KUHP, Pasal 544 KUHP, Pasal 550 KUHP, Pasal 553 UU No 7/2017 tentang pemilu, dan Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat serta Pasal 1365 dan 1366 KUHP Perdata.

Eggi mengatakan pihaknya juga akan menggugat secara perdata tujuh pihak yang juga dilaporkan ke Bawaslu itu. Caleg PAN Dapil DKI 2 ini merasa dirugikan adanya surat suara tercoblos caleg NasDem di Malaysia. Gugatan perdata itu akan diajukan segera dengan total kerugian Rp 7 triliun.

“Yang keduanya ada pidana ada perdata pidananya ke polisi, perdatanya ke pengadilan negeri karena saya dirugikan. Coba bayangin spanduk kayak begini bikin bendera ke luar negeri tiba-tiba kalah karena orang dicoblos duluan kan nggak fair ini kurang ajar pengkhianat demokrasi. Oleh karena itu, saya rugi berat kita gugatlah, nanti uangnya kita juga bagi-bagi ke rakyat pakai pesawat Lion kan dia yang punya Lion nih. Untuk dibagi-bagi ke rakyat,” ujar Eggi.

Sementara itu, pengacara Eggi, Pitra Romadhoni meminta Bawaslu mengusut kasus tersebut. Dia juga mendesak agar Jokowi didiskualifikasi.

“Untuk itu, karena memang ini yang tercoblos adalah 01 dan caleg daripada Partai NasDem, klien kami menginginkan Saudara Jokowi didiskualifikasi. Yang kedua, dari caleg NasDem yang sudah tercoblos tersebut segera diusut tuntas dan perlu segera ditindaklanjuti untuk dilakukan tindakan hukum berupa tindak pidana pemilu,” kata Pitra. (mb/detik)

Loading...

Related posts