Metrobatam, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 dan 02, Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera melakukan pertemuan sebagai langkah rekonsiliasi usai pemilihan presiden (pilpres).

Hal tersebut disampaikan JK usai bertemu dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan tokoh Islam di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin malam (22/4).

“Tentu diharapkan tadi makin cepat, makin baik apabila Pak jokowi dapat bertemu dengan Pak Prabowo,” ujar JK.

Pertemua tersebut, menurut JK diharapkan banyak pihak menjadi langkah rekonsiliasi. Para pendukung kedua kubu pun diharapkan akan mengikuti langkah para capres tersebut.

“Pentingnya bahwa kalau di atas sudah bersatu, di bawah juga akan ikut bersatu,” kata JK.

Sebelumnya, Jokowi sudah mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk bertemu dengan Prabowo. Luhut pun sudah menelepon Prabowo untuk bertemu.

Pertemuan yang rencananya dilakukan Minggu (21/4) batal lantaran Prabowo mengalami flu. Selepas itu belum diketahui kapan pertemuan Luhut dengan Prabowo dilakukan. Luhut masih mengatur waktu pertemuan.

Jokowi mengaku sudah menyampaikan pesan khsusus kepada Luhut. Namun, Jokowi enggan membuka pesan khusus yang dirinya berikan itu.

Mantan wali kota Solo juga masih belum mengetahui kapan waktu pertemuan dirinya dengan Prabowo dilaksanakan. Menurutnya, Luhut saja belum bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sementara itu, JK dan para pimpinan ormas sepakat untuk mengadakan pertemuan antara tim sukses serta tokoh politik pendukung kubu Jokowi dan Prabowo.

“Partai dan tokoh tokoh partai perlu bertanggung jawab terhadap keberhasilan pemilu ini dan situasi yang diciptakan proses pemilu ini,” tutur Haedar.

Haedar menambahkan pertemuan antar tokoh-tokoh masyarakat, diluar ormas-ormas keagamaan juga diharapkan terlaksana. Dengan adanya pertemuan tersebut diharapkan dapat menciptakan situasi yang semakin kondusif.

“Mungkin juga (semua pihak) perlu diyakinkan bahwa KPU, bawaslu, dan MK dapat menjadi sandaran bagi kita semua menyelesaikan persoalan (pemilu). Bahwa selalu ada kekurangan iya, tapi kita harus punya titik yang sama, bahwa ini negara hukum semua harus kita selesaikan secara baik,” pungkas Haedar.

BPN Sebut Buah Kecurangan

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menyebut hasil Pemilu 2019 adalah hasil kecurangan. Apapun hasilnya, kata dia, adalah buah dari kecurangan yang dilakukan sejak awal pemilu ini digelar.

“Apapun hasil dari pemilu adalah hasil yang dicederai dengan proses (kecurangan) itu,” kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4).

Menurut Sudirman telah banyak kecurangan yang mereka temukan dalam Pilpres 2019. Kecurangan, kata dia, tak hanya terjadi di satu daerah melainkan di berbagai daerah.

Sudirman menilai bentuk kecurangan juga tak hanya terjadi pada saat hari pencoblosan 17 April kemarin. Dugaan kecurangan dilakukan sebelum dan setelah pilpres.

“Dari Aceh sampai Papua banyak kejanggalan-kejanggalan, pelanggaran dan kecurangan,” kata dia.

Sudirman menolak tudingan curang ini lantaran pihaknya merasa dirugikan oleh kubu 01. Sudirman berdalih menyuarakan segala kecurangan itu sebagai bentuk perjuangan untuk rakyat, bukan demi 01 ataupun 02.

“Kita bukan semata-mata perjuangkan kemenangan kita, fairness keadilan dari suara rakyat,” kata dia.

Dalam kesempatan itu dia juga menantang lembaga survei untuk membuka siapa yang membiayai survei lembaga mereka. Hal ini diungkapkan Sudirman saat dirinya diminta untuk membuka metode hitung cepat dan exit poll yang dilakukan pihaknya.

“Saya tantang mereka untuk buka dana mereka dari mana. Pendanaan (untuk survei) dari siapa,” kata Sudirman.

Dia mengaku siap membuka metodologi dan data yang dimiliki BPN, asalkan lembaga survei juga mau membuka dengan terbuka kepada masyarakat Indonesia terkait pendanaan yang mereka terima untuk melakukan survei sepanjang Pemilu 2019 ini.

BPN, kata Sudirman, tak akan pernah menempuh sesuatu yang tak profesional termasuk memalsukan hasil survei mereka di pilpres ini. “Kita siap (buka data). Tapi kita tantang lembaga survei yang terbuka dari siapa pendanaannya,” ucap dia.

TKN pamer ‘dapur’ rekapitulasi internal

Sementara itu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menyodorkan data serta ‘dapur’ penghitungan timnya di Pilpres 2019. Ini dilakukan guna menjawab tudingan kubu Prabowo. Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mempertanggungjawabkan klaim kemenangan dengan basis data, yang ia tuding tak dilakukan kubu Prabowo-Sandi.

“Klaim kemenangan dari Pak Prabowo-Sandi tanpa di-backup oleh sebuah sistem rekapitulasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Hasto.

Hasto yang juga Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan kepada siapapun untuk mengaudit kinerja metode penghitungan yang dilakukan pihaknya. “Kami undang kalau sekiranya mereka mau melakukan pengecekan secara random dengan beberapa metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik terhadap seluruh proses rekapitulasi yang kami (PDIP) lakukan,” ujar Hasto.

Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Arief Wibowo menyampaikan PDIP memiliki sistem penghitungan suara internal berbasis elektronik yang bernama Sistem Saksi dan Tata Laksana Arsip, Penugasan, Monitoring, dan Evaluasi (Sista-Gasmonev).

Arief mengatakan sistem tersebut merekapitulasi seluruh C1 autentik yang disampaikan oleh para saksi PDIP dan saksi paslon 01 yang ada di seluruh tempat pemungutan suara (TPS). Selain sistem, Arief menyampaikan PDIP juga memiliki ruang penghitungan yang ada di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam setiap ruang penghitungan, kata dia, rata-rata terdapat 30 komputer yang digunakan untuk merekapitulasi seluruh formulir C1 di setiap kecamatan/kota.

“Kalau secara total ada 154.320 perangkat komputer yang masing-masing di setiap BSPN cabang di seluruh kabupaten/kota itu tidak kurang kalau dirata-rata ada 30 komputer. Tapi sebenarnya jumlahnya tergantung kepada jumlah TPS dan pemilih di setiap kabupaten/kota yang ada,” ujar Arief.

Untuk sumber daya manusia (SDM), ia mengklaim menggerakkan kader dan relawan dari unsur mahasiswa yang memiliki pandangan politik sejalan dengan PDIP dan paslon 01.

“Kalau perangkat komputernya 154.320 komputer kurang lebih seluruh Indonesia maka jumlah SDM yang kami libatkan adalah kurang lebih 300 ribu di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Berdasarkan data Sista-Gasmpnev, paslon 01 Jokowi-Ma’ruf mengoleksi 59 persen suara dan paslon 02 Prabowo-Sandi mengoleksi 41 persen. Persentase itu merupakan data dari 17,42 persen atau 140.977 dari 809.376 TPS. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE