Metrobatam, Jakarta – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo merespons capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang kerap menyebut terjadi kebocoran anggaran. Prabowo selalu mengulang pernyataan kebocoran anggaran sejak dulu.

Jokowi mengatakan sejak lama Prabowo hanya menyampaikan terjadi kebocoran, tapi tak pernah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya.

“Jangan dari dulu bocar bocor, bocar bocor, bocar bocor, yang mana bocornya, tunjukan?” kata Jokowi usai Deklarasi Pemuda, Influencer, Disabilitas, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4).

Jokowi menyatakan pihaknya ingin memperbaiki bila memang ada bukti kebocoran anggaran seperti yang disampaikan Prabowo.

Mantan Wali Kota Solo itu pun meminta agar ditunjukkan bukti kebocoran, yang selalu disampaikan Prabowo dalam setiap kesempatan.

“Kami ini mau memperbaiki, mungkin ada kebocoran, tunjukan. Kami ini ingin memperbaiki,” ujarnya.

Karena itu, Jokowi mempersilakan Prabowo untuk melaporkan kepada KPK bila memiliki bukti kebocoran anggaran.

“Kalau bocor laporkan saja ke KPK. Yang bocor di sebelah mana, bocor di keran mana, bocornya di sektor apa, jumlahnya berapa, bawa bukti-bukti,” katanya.

Sebelumnya, Prabowo kembali menyinggung kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat berkampanye di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (6/4).

Prabowo mengklaim kebocoran anggaran kini mencapai Rp2.000 triliun setiap tahun. Ia menyebut KPK juga sudah mengakui kebocoran anggaran tersebut.

“Dua hari lalu KPK membuat pernyataan bahwa yang keluar ke luar negeri dan bocor bukan Rp1.000 triliun melainkan Rp2.000 triliun,” kata Prabowo kepada pendukungnya. (fra/osc)

Jangan Cuma Ngomong

Calon presiden nomor 01 Joko Widodo meminta semua pihak tak asal menuding soal kecurangan dalam Pilpres 2019. Ia menyatakan bila masyarakat menemukan kecurangan terkait Pemilu 2019, maka lebih baik dilaporkan kepada lembaga terkait.

Meski tak menyebut pihak mana, namun Jokowi meminta jika memang ada kecurangan tak perlu sekadar ngomong, tapi ditindaklanjuti dengan laporan.

“Harus disampaikan dong. Jangan cuma ngomong curang cureng, curang cureng. Gimana gitu loh,” kata Jokowi usai Deklarasi Pemuda, Influencer, Disabilitas, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4).

Jokowi mengatakan saat ini terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memantau potensi kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Mantan Wali Kota Solo itu mempertanyakan di mana kecurangan pada Pilpres 2019 yang kerap disampaikan sejumlah pihak. Jokowi menyebut proses penghitungan suara pun dilakukan bertahap dari tingkat TPS sampai nasional secara manual.

“Ada bukti, C1 ada semua kok. Kalau curang, curangnya di mana?” ujarnya.

Jokowi yang kali ini berpasangan dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin meyakini pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini berjalan jujur dan adil. “Yakin, jujur dan adil,” kata Jokowi yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta.

Sekadar diketahui narasi soal kecurangan dalam Pemilu 2019 beberapa kali dilontarkan kubu Prabowo-Sandi. Misalnya, Prabowo yang sebelumnya mengatakan pihaknya menargetkan kemenangan dengan selisih suara 25 persen dari pasangan Jokowi-Ma’ruf karena khawatir akan ada pencurian suara.

Ia pun mengingatkan para pendukungnya soal potensi kecurangan dan meminta seluruh pihak mengawasi proses pemilu.

“Kita harus menang dengan selisih di atas 25 persen karena potensi suara dicuri sekian belas persen,” kata Prabowo usai menerima deklarasi dukungan Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni dan Aktivis Kampus (GERAAK) Indonesia, di Jakarta, Kamis (5/4).

Sementara Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais mengatakan bakal mengerahkan massa atau people power jika pihaknya menemukan bukti kecurangan di Pilpres 2019.

“Kami enggak akan ke MK lagi, kami langsung people power,” kata Amien di depan kantor KPU, Jakarta, Minggu (31/3).

Di sisi lain Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan pihaknya bakal melaporkan kepada Mahkamah Internasional/International Court Of Justice, lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) andai ada kecurangan dalam Pilpres 2019.

Adik Prabowo itu mengatakan selain melapor ke lembaga hukum internasional itu, pihaknya juga menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan Bareskrim Polri.

“Ya, mungkin gugatan ke Bareskrim, mungkin lapor Interpol, tergantung bagian hukum. Kami mau lapor ke international court of justice, human rights, kami lapor ke Jenewa, human rights kami lapor PBB, ke semua pihak,” kata Hashim, di Jakarta, Senin (1/4). (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...