Jurkam Jokowi: Jatah Menteri Prabowo Hanya Ilusi Politik

Metrobatam, Jakarta – Juru kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hendrawan Supratikno, menilai pembagian kursi menteri yang dilakukan calon presiden 02 Prabowo Subianto sebelum Pilpres 2019 menghasilkan pemenang merupakan ilusi politik.

“Kita sering terjebak dalam ilusi politik, sama seperti dalam bidang ekonomi orang terjebak dalam money atau financial illusion. Ini proses manajemen harapan yang memasuki tahapan tinggi, mirip sakau politik,” ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/4).

Read More

Hendrawan sendiri tidak mempermasalahkan pembagian kursi yang dilakukan oleh Prabowo. Sebab, janji Prabowo itu tidak lebih sebagai cara memotivasi dan menjaga soliditas partai pendukungnya, yakni PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Akan tetapi, politikus PDIP ini mengingatakan Prabowo bahwa pembagian kursi tersebut hanya akan menjadi ilusi dari langit jika tak sejalan dengan kenyataan.

“Tanpa dosis realitas, janji-janji hanya paket-paket ilusi dari langit,” ujarnya.

Di sisi lain, Hendrawan mengklaim kubu Jokowi tidak terpancing untuk melakukan pembagian kursi menteri seperti yang dilakukan oleh Prabowo. Ia berkata pihaknya fokus bergotong-royong untuk memenangkan Pilpres 2019.

“Pengisian kabinet dibicarakan pada waktu dan momentum yang tepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo mengklaim telah ada kesepakatan dengan PAN dan PKS terkait jatah kursi menteri jika Prabowo-Sandi terpilih menjadi presiden di Pilpres 2019.

“Kita kan sudah sepakat dengan PAN ada tujuh menteri, enam untuk PKS,” kata Hashim saat ditemui di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Senin (1/4).

Sementara untuk Partai lain seperti Demokrat, Gerindra, dan Berkarya menurut Hashim masih dalam tahap diskusi.

Salah satu petinggi Demokrat mengklaim partainya mendapat jatah delapan kursi menteri jika Prabowo-Sandi menang. Akan tetapi, Demokrat enggan membicarakan jatah kursi itu sebelum Prabowo-Sandi dipastikan menang Pilpres 2019.

Sudah Ada Pembicaraan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengakui memang sudah ada pembicaraan terkait posisi menteri dalam internal koalisi. Namun, pembicaraan itu belum sampai pada jumlah per partai.

“Di dalam koalisi ketika pembicaraan awal, salah satu yang dibicarakan tentu saja pembagian sharing kekuasaan presiden dan wakil presiden, dan tentu saja masalah menteri. Dan itu sudah dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi itu apa dan bagaimana. Tetapi jumlahnya belum dibicarakan,” kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

“Semua sudah dibicarakan, tetapi sekali lagi, jumlahnya belum dibicarakan. Setahu saya seperti itu dan seingatan saya seperti itu,” imbuhnya.

Menurut Muzani, soal posisi menteri ini juga sudah dibicarakan dengan Partai Demokrat sebagai salah satu partai pengusung. Namun, ia menegaskan jumlahnya masih akan melihat kebutuhan kabinet Prabowo-Sandiaga jika menang di Pilpres 2019.

“Bahwa itu sudah dibicarakan, tentu saja kita sudah membicarakan pada saat kita membangun koalisi di awal pembicaraan. Termasuk dengan Partai Demokrat kita juga sudah membicarakan tentang itu. Tapi sekali lagi, tentang jumlahnya itu kita masih harus melihat kebutuhan pada pemerintahan ke depan,” ucap Muzani.

Politikus Gerindra ini mencontohkan soal proporsi kementerian yang masih perlu dibicarakan. Seperti pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

“Apakah kebutuhan itu masih sama atau bagaimana, itu nanti akan kita lihat setelah 17 April. Karena itu proporsi itu baru akan jelas setelah menang. Tapi bahwa itu sudah dibicarakan, benar sudah dibicarakan,” tuturnya.

Lantas, apakah sudah ada pembicaraan terkait nama menteri?

“Apalagi nama. Jumlah aja belum, apalagi nama,” jawab Muzani. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts