Metrobatam, Jakarta – Kursi Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan kembali digoyang. Kali ini, kader PAN ‘geregetan’ dan mendesak Bara dipecat dari posisinya.

Sikap tersebut dituangkan kader dan pengurus PAN melalui sebuah petisi. Lebih dari 100 kader-pengurus yang mendesak Bara dipecat.

“Siapa pun yang tidak patuh terhadap hasil Rakernas PAN yang memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandi, maka partai harus memberikan sanksi yang tegas. Apalagi kalau dia elite partai yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk taat terhadap keputusan partai,” ujar Wasekjen PAN Soni Sumarsono yang ikut terlibat dalam petisi, Minggu (28/4/2019).

Senada dengan Soni, Ketua DPP PAN Yahdil Abdi Harahap ‘geregetan’ karena Bara dinilai menciderai partai. Seperti diketahui, Bara dengan jelas mendukung capres Jokowi meski PAN berkoalisi dengan capres Prabowo Subianto.

“Suara-suara pemecatan Bara sebenarnya sudah sejak lama sejak beliau terang-terangan mendukung 01, Pak Jokowi. Ini sebenarnya melanggar partai. Kebetulan ini pada saat yang sensitif ketika kader memaksimalkan suara partai dan menjaga dukungan ke 02. Ini menciderai partai,” kata Yahdil.

Melihat fenomena ini, DPP PAN menyebut petisi yang beredar merupakan sikap kecewa pengurus kepada Bara. Para pengurus disebut kecewa karena pernyataan-pernyataan Bara yang berseberangan dari keputusan partai, salah satunya soal peluang reposisi PAN dengan koalisi Jokowi.

“Petisi itu kelihatannya adalah bentuk ketidakpuasan dari para pengurus atas sikap dan pernyataan politik Bara Hasibuan yang selama ini dinilai berbeda dengan keputusan dan kebijakan partai. Kalau perbedaan sikap itu tidak diumbar ke publik, mungkin semuanya bisa memahami. Tetapi jika diumbar ke publik dan isinya selalu berbeda dengan kebijakan yang ada, banyak di antara teman pengurus yang merasa kecewa,” ujar Wasekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan.

Pembelaan Bara Hasibuan

Menyikapi petisi tersebut, Bara tetap teguh pada pendiriannya. Ia yang pernah digoyang dari posisinya karena pro-Jokowi menolak mundur.

“Jadi, saya tetap tidak akan mundur. Saya sebetulnya tidak ingin terlalu menanggapi petisi itu, karena bagi saya tidak terlalu penting dan saya percaya apa yang saya lakukan itu benar demi memperjuangkan akal sehat di dalam PAN dan memperjuangkan soul, jiwa di dalam PAN,” ujar Bara saat dihubungi, Minggu (28/4/2019).

Petisi tersebut muncul karena Bara dinilai melanggar AD/ART PAN. Justru, Bara mempertanyakan pengurus yang terlibat dalam petisi dan meminta mereka belajar sejarah berdirinya PAN.

“Saya minta orang-orang itu yang tanda tangan petisi untuk belajar lagi sejarah dari berdirinya PAN karena saya ikut mendirikan PAN dan mereka tidak ada satu pun yang terlibat, hampir semua tidak terlibat jadi mereka tidak tahu platform PAN,” kata Bara.

Bima Arya sebagai sesama politikus PAN yang pro-Jokowi meminta sanksi bagi kader yang dianggap melanggar biarlah diputuskan dalam forum resmi. Bima berharap kader yang berbeda dukungan di Pilpres diberikan kesempatan menjelaskan sikapnya.

“Untuk soal sanksi bagi kader yang dianggap melanggar, saya kira juga harus diputuskan di forum partai resmi. Kader tentu berhak membuat petisi atau aspirasi, tapi keputusan nantinya ada di DPP. Sebaiknya tidak hanya membahas khusus persoalan Bara Hasibuan saja, karena kan banyak juga kader kader di daerah yang berbeda sikap politik Pilpres, termasuk Mas Soetrisno Bachir mantan Ketum PAN dan saya sendiri. Harus juga ada kesempatan untuk menjelaskan sikap yang berbeda tersebut,” ujar Bima. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE