KSP: Pembakaran Surat Suara di Puncak Jaya untuk Hindari Penyalahgunaan

Metrobatam, Jakarta – Deputi V Kepala Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani telah mengecek video surat suara dibakar di Puncak Jaya, Papua yang viral. Hasilnya, surat suara itu sudah tidak digunakan lagi dan dibakar untuk mencegah penyalahgunaan.

“Yang dibakar itu dokumen yang tidak diperlukan lagi, agar tidak disalahgunakan,” kata Jaleswari lewat keterangan tertulis, Rabu (24/4/2019).

Read More

Petugas KPUD Puncak Jaya memusnahkan kertas suara yang tidak terpakai itu di Kantor Kecamatan Tingginambut, Papua. Pemusnahan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kertas suara tersebut.

Pemilu di distrik Tingginambut menggunakan sistem noken yang tidak membutuhkan kertas suara. Penggunaan sistem ini telah disahkan Mahkamah Konstitusi beberapa tahun lalu. Puncak Jaya merupakan satu dari 12 kabupaten yang diizinkan menggunakan sistem noken itu.

Proses pemusnahan kertas suara ini direkam dalam video. Namun video ini seolah-olah menunjukkan proses pemungutan suara di Tingginambut berjalan tidak aman.

Dari keterangan yang didapat, benda yang dibakar itu bukanlah dokumen pemilu seperti formulir C1 KWK, rekapitulasi perhitungan suara, dan berita acara perhitungan suara tingkat distrik. Dokumen-dokumen pentingnya, kata Jaleswari, sudah diamankan ke kantor KPU Mulia, Puncak Jaya untuk dilakukan rekapitulasi.

Jaleswari menduga unggahan video itu bertujuan untuk mengacaukan dan mendelegitimasi kerja para penyelenggara pemilu. “Sepertinya mereka ingin membuat isu di Tingginambut tidak aman padahal ini wilayah yang aman dan baik-baik saja selama pemilu” katanya.

Dalam keterangan tertulis yang sama, Kapolda Papua Benda Irjen Martuani Sormin Siregar menyayangkan informasi salah tentang video yang tersebar di media sosial itu. Berdasarkan penyelidikan polisi, benda yang dibakar di depan kantor Distrik Tingginambut itu adalah sisa dokumen Pemilu yang sudah tak terpakai.

“Sudah dibuatkan juga Berita Acara pemusnahannya,” ujarnya.

Caleg Rampas Surat Suara

Bawaslu Jayawijaya, Papua, telah menerima laporan bahwa ada caleg DPRD di kabupaten itu membawa kabur surat suara sisa. Seharusnya surat suara itu dikembalikan ke Bawaslu.

“(Laporan) teman-teman di distrik ini yang lebih banyak. Secara umum yang menjadi laporan adalah suara sisa yang dibawa lari oleh calon-calon anggota legislatif, PPD, KPPS. Semua keluhan yang masuk itu terkait suara sisa,” kata Ketua Bawaslu Jayawijaya Fredi Wamo di Wamena, seperti dilansir Antara, Rabu (24/4/2019).

Secara aturan, menurut dia, surat suara sisa yang tidak terpakai pada Pemilu 17 April dikembalikan ke Bawaslu. Setelah itu, surat suara akan dicoret atau tidak terpakai.

Namun, dengan pertimbangan surat yang dikeluarkan KPU terkait izin penggunaan sistem noken, yang terjadi di sebagian besar TPS di Jayawijaya, maka Bawaslu mengizinkan pengaturan kertas suara sisa itu ke masyarakat.

“Sebagian besar masyarakat Jayawijaya gunakan noken sehingga mekanismenya kita kembalikan ke distrik, dilakukan penghitungan ulang sesuai amanat surat KPU terkait penggunaan noken. Jadi silahkan kepala suku mengatur suara (surat suara sisa) masyarakatnya,” kata Fredi.

Sementara ini kesepakatan masyarakat terkait pembagian surat suara sisa kepada caleg DPRD kabupaten berjalan aman.

“Yang jelas, kalau masuk sampai ke Bawaslu, berarti semua suara sisa disilang, tidak ada yang dibagi-bagi. Jadi mantan anggota legislatif yang maju maupun yang baru maju semua tidak dapat suara sisa itu,” ungkapnya.(mb/cnn indonesia/detik)

Loading...

Related posts