Lemhanas Mencatat Sejak 2010 Toleransi di Indonesia Menurun

Metrobatam, Jakarta – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mencatat sejak 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan.

“Melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhanas RI tercatat sejak tahun 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan,” ujar Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Gedung Astagatra, Jakarta, Selasa (23/4).

“Hal ini terlihat dengan tingginya tingkat intoleransi yang ditandai dengan marak konflik sosial di kalangan masyarakat, begitu juga masalah kerukunan sosial maupun solidaritas sosial kita,” sambungnya.

Dalam konferensi pers menyikapi situasi terkini setelah Pemilu 2019 dari perspektif ketahanan nasional itu, Agus mengatakan lembaganya menilai masyarakat kini terpolarisasi.

Bacaan Lainnya

Agus mengatakan Pemilu 2019 yang digelar serentak untuk Pilpres, Pileg, dan DPD itu menjadi ujian kedewasaan bangsa Indonesia dalam memaknai wejangan atau sesanti Bhineka Tunggal Ika.

Menyikapi hal tersebut, Agus meminta para elite atau pemimpin masing-masing kubu untuk menunjukkan sikap kenegarawanan agar tak terjadi perpecahan di antara anak bangsa, serta membuat situasi kondusif.

“Kejujuran dan kebesaran jiwa pada pimpinan kedua kubu untuk memberi sumbangan terbaik bagi tugas kehidupan kita berbangsa dan bernegara,” katanya.

Agus juga percaya bahwa dua paslon dalam kontestasi Pilpres 2019 merupakan putra-putra terbaik bangsa yang memiliki sifat negarawan.

“Kami yakin pimpinan di kubu yang berkontraksi tersebut selalu berpikir tentang apa yang terbaik bagi bangsa ini,” katanya.

Dia pun menyarankan agar pencarian solusi atas perbedaan dilakukan berdasarkan kaidah demokrasi di atas landasan kearifan para elite dan pimpinan untuk membangun kesepakatan berdasarkan musyawarah.

“Trust yang kita berikan kepada lembaga fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagian dari pelaksanaan pemilihan umum,” katanya.

Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel. KPU pun, sambungnya, harus memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu yang kini masuk tahap penghitungan suara tersebut. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait