Metrobatam, Jakarta – Eks Ketua MK Mahfud Md punya harapan kepada Presiden Indonesia yang nantinya terpilih secara resmi lewat hasil KPU. Mahfud meminta siapa pun presiden yang terpilih agar segera merevisi Undang-Undang Pemilu.

“Pemerintah nanti terbentuk siapa pun presidennya, apakah itu Pak Prabowo atau Pak Jokowi, itu pada bulan Oktober membuat Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Saya minta, tahun pertama kami akan minta agar segera mengevaluasi dan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena banyak hal yang harus ditinjau,” ujar Mahfud di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Menurut Mahfud, UU Pemilu saat ini masih memiliki banyak kelemahan. Dia mencontohkan kejadian petugas KPPS yang sakit hingga meninggal dunia saat bertugas.

“Oleh karena itu, harus ditinjau lagi yang dimaksud pemilu serentak itu apa sih? Apakah harus harinya sama? Atau petugas lapangan harus sama, sehingga tidak bisa berbagi beban? Atau bagaimana? Itu kita evaluasi lagi. Ataukah harinya bisa dipisah, atau panitia di tingkat lokal, panitianya bisa dipisah, tetapi dengan kontrol yang ketat,” jelasnya.

Mahfud juga meminta presiden terpilih nanti segera mengatur sistem pemilu. Sebab, Mahfud menilai sistem itu tidak sehat bagi demokrasi.

“Kedua, tentang sistem pemilu. Sistem pemilu itu apakah mau proporsional terbuka atau tertutup, gitu, karena ini menjadi masalah, menjadi yang sekarang ini, di mana sistem mencoblos nama dan partai itu jual-beli suara di internal partai banyak terjadi. Itu dilakukan di antara mereka sendiri saling jual-beli begitu, dan itu tidak sehat bagi demokrasi kita,” pungkasnya.

Banyaknya Hacker Coba Retas Situs Resmi

KPU menyebut ada ratusan hacker yang mencoba meretas sistem informasi teknologi (IT) mereka. KPU mengatakan percobaan meretas itu terjadi setiap hari.

“Setiap hari, dalam satu hari bisa ratusan yang nyerang,” ujar komisioner KPU Hasyim Asy’ari di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Namun Hasyim memastikan hingga saat ini sistem IT KPU masih aman dari peretasan. Dia mengatakan KPU sendiri memiliki tenaga IT profesional yang bisa mengatasi.

“Ya alhamdulillah, Tuhan masih lindungi KPU. (Tenaga IT KPU) anak bangsa dari seluruh Indonesia, ada dari kampus, ada dari profesional IT,” ucap Hasyim.

Komisioner KPU Viryan Aziz meminta para hacker segera menghentikan upaya meretas sistem KPU. Viryan mengingatkan bahwa kegiatan yang dijalankan sistem KPU saat ini menentukan nasib Indonesia ke depan.

“Kami ingin sampaikan beberapa pihak, teman-teman yang bisa kemampuan IT atau hacking, yang sedang KPU lakukan ini adalah menentukan nasib bangsa. Kalau teman-teman hackers menduga macam-macam, bisa datang ke kami. Kami akan jelaskan gambaran kerja kami. Insyaallah teman-teman itu sudah tahu bahwa proses Situng ini proses baik,” katanya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE