Mantan Ketua MK Nilai Ancaman Amien Rais Soal People Power Tak Bijak

Metrobatam, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, mengancam akan menggerakkan massa daripada menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada kecurangan dalam Pilpres 2019. Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva, menyatakan hal itu tidak dewasa dan tak sesuai amanat konstitusi.

“Saya kira konstitusi kita sudah jelaskan untuk pemilu dan pilpres nanti ada 2 jalannya. Yang pertama, terkait pelanggaran saat pemilu bisa diproses lewat Bawaslu lalu di bawa ke Polri, kejaksaan hingga ke pengadilan. Yang kedua, terkait perbedaan suara bisa disengketakan di MK, itu saja,” ucap Hamdan saat diwawancara detikcom, Senin (1/4/2019).

Read More

Hamdan mengatakan Amien Rais selaku politkus senior seharusnya mengajarkan demokrasi yang baik dan benar kepada rakyatnya bukan menyerukan ancaman hingga perbuatan yang berlawanan dengan UUD 1945.

“Saya tidak bijak kalau seperti beliau (Amien Rais) untuk mengerahkan people power karena itu merugikan bangsa. Saya rasa bangsa kita ini harus sudah mulai dewasa dalam demokrasi,” papar Hamdan.

Hamdan menambahkan, di Indonesia sudah ada landasan hukum. Dia meminta supaya para peserta pemilu untuk lebih mengedepankan jalur hukum ketimbang upaya mengerahkan massa.

“Jadi biasakanlah melalui proses hukum. Kalau upaya people power kapan selesainya?” ucapnya.

Pendapat senada disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurutnya, warga negara seharusnya mengikuti aturan konstitusi yang sudah ada. Seperti kecurangan Pemilu yang dipermasalahkan Amien, seharusnya diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

“Kita kan punya konstitusi, punya aturan. Sebagai warga negara ya harusnya mengikuti aturan konstitusi yang ada,” kata Puan usai mengikuti rapat internal kader PDIP Jawa Tengah di Solo, Minggu (31/3).

“Jadi ya pesta demokrasi ini sudah dibikin karena memang ada aturan dan undang-undangnya. Jadi ngapain people power segala,” ujarnya.

Puan juga menyampaikan komitmen partainya untuk tidak melakukan kecurangan. Dia menginginkan digelarnya pemilu yang santun, beretika, jujur serta adil.

“Mosok melakukan kecurangan, kita kan maunya Pemilu ini jurdil, pesta demokrasi yang gembira, bahagia, semuanya senang, mau memilih pemimpin masa depan lima tahun lagi” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

“Ini pemimpin lho yang mau kita pilih untuk membawa kita ke arah Indonesia seperti cita-cita founding father kita,” pungkasnya.

Jangan Ajari Hal Inkonstitusional

Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais, mengancam akan menggunakan people power jika ada kecurangan di Pemilu 2019. Tim Kampanye Nasionall (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Ma’ruf Amin meminta Amien Rais berhenti bertindak ngawur alias sembarangan.

“Pak Amien Rais berhentilah berbuat ngawur dan memprovokasi rakyat untuk membuat keributan di Indonesia ini. Pemilu ini harus kita lalui dengan cara-cara yang secara jelas diatur dalam UU Pemilu. Memanas-manasi rakyat dengan melakukan tindakan inkonstitusional merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab,” kata juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Minggu (31/3).

Ace menyoroti latar belakang Amien Rais. Menurut dia, Amien Rais kini sudah pelupa.

“Pak Amien Rais yang bekas Guru Besar ilmu Politik seharusnya jangan mengajarkan rakyat untuk melakukan langkah-langkah inkonstitusional. Pak Amien Rais sepertinya sudah pikun bahwa dalam mekanisme politik kita bilamana ada pelanggaran hasil pemilu seharusnya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi,” ucap Ace.

Ketua DPP Partai Golkar itu lantas mengkritik Amien yang berbicara soal kecurangan padahal pemilu belum diselenggarakan. Dia menyoroti akal sehat Amien Rais.

“Pemilu saja belum dilakukan tapi kok sudah menuduh adanya kecurangan. Sudahlah Pak Amien Rais. Kembalilah kepada akal sehat dan ilmu politiknya Pak Amien Rais. Ajarkan anak bangsa untuk bertindak rasional dan konstitusional,” sebut Ace.

“Semakin kelihatan bahwa strategi Amien Rais dan BPN tidak siap untuk kalah. Untuk menutupi kekalahannya dia mendelegitimasi penyelenggara pemilu dan hasil pemilu. Mereka memang tidak siap untuk berdemokrasi,” imbuh anggota DPR itu.

Sedangkan Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengaku yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan melakukan kecurangan pada Pemilu 2019. Menurutnya, penyelenggara pemilu seperti KPU harus bersifat netral dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

“Kalau mereka curang nanti akan dikutuk oleh bangsa ini. Nah, ini saya yakin KPU tidak akan curang, dia akan menjadi wasit yang adil,” kata Ma’ruf usai berkampanye di Jakarta, Minggu (31/3).

Ma’ruf pun menyatakan kubunya tidak akan melakukan kecurangan dalam pilpres. “Kami tidak akan menempuh cara-cara yang curang, kami ingin jujur, adil dan transparan,” kata Ma’ruf.

Lebih lanjut, Ma’ruf yakin menang karena dari beberapa survei menyatakan pasangan calon nomor urut 01 akan menang di Pilpres 2019.

“Kita memang yakin menang karena survei-survei pada umumnya kebanyakan survei itu menyatakan bahwa 01 itu lebih besar perolehannya,” katanya Ma’ruf.

Ma’ruf mengatakan dengan potensi kemenangan tersebut, Jokowi-Ma’ruf tidak akan melakukan kecurangan.

“Karena itu ada mekanisme kalau misal ada yang keliru ada mekanisme digugat di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Sebelumnya Amien Rais menyatakan akan mengerahkan kekuatan rakyat alias ‘people power’ untuk menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2019. Hal ini ia sampaikan saat mengikuti Apel Siaga 313.

Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengatakan ancaman soal pengerahan massa dilakukan jika timnya menemukan bukti kecurangan pemilu secara sistematik, terukur dan masif. Namun dia berharap kecurangan itu tidak terjadi.

Amien juga mengimbau kepada kubu calon presiden petahana Joko Widodo maupun pemerintah untuk ikut menekan kecurangan pemilu. (mb/cnn indonesia/detik)

Loading...

Related posts