Meski Kalah Suara, TKN Pastikan Jokowi Bangun Aceh dan Sumbar

Metrobatam, Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’rus Amin, Hasto Krisiyanto mengklaim pembangunan di Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar) tetap akan dilakukan meski Jokowi-Ma’ruf kalah di dua wilayah itu pada Pilpres 2019. Menurutnya, Jokowi bukan tipikal pemimpin yang membeda-bedakan.

“Sumbar dan Aceh boleh jadi Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma’ruf Amin kalah, tetapi percaya lah kebijakan pembangunan Pak Jokowi tidak akan membeda-bedakan,” ujar Hasto dalam syukuran DPP Arus Bawah Jokowi di Rumah Aspirasi, Jakarta, Kamis (25/4).

Read More

Hasto menuturkan Jokowi-Ma’ruf memiliki sifat kepemimpinan yang merangkul. Ia berkata pasangan tersebut tidak pernah membeda-bedakan perlakukan hanya karena perbedaan pilihan politik.

Ia menyebut Jokowi-Ma’ruf akan menempatkan semua daerah ke dalam skala prioritas untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, ekonomi, hingga budaya.

Lebih lanjut, Sekjen PDIP ini menilai perbedaan pandangan politik selama kampanye harus segera disudahi. Ia meminta semua kembali mengedepankan persaudaraan.

“Dengan kemenangan Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin ini adalah kemenangan rakyat. Bukan kemenangan 01, bukan kemenangan partai-partai pengusungnya,” ujarnya.

Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas mengaku bersyukur relawan AJB berhasil mengantarkan kemenangan bagi Jokowi-Ma’ruf.

“Ada upaya penyesatan informasi yang terus dilakukan bahwa seolah-olah kami ini belum meraih kemenangan sepenuhnya. Tetapi kita ketahui kebohongan berulang-ulang akhirnya akan juga jatuh dan mulai bertumbangan,” ” ujar Umbas di Rumah Aspirasi, Jakarta.

Terkait dengan hasil Pilpres 2019, ia pun mendukung langkah TKN menantang BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk saling membuka data. Ia menegaskan BPN tak boleh menyembunyikan data guna mengklaim kemenangan Prabowo-Sandi.

“Kami relawan juga punya data. Kami sudah beberapa kali menantang BPN kalau mau buka data, ayo kita buka data siapa yang menang,” ujarnya.

Berdasarkan rekapitulasi sementara KPU, Jokowi-Ma’ruf masih kalah telak dari Prabowo-Sandi di Aceh. Dalam rekapitulasi suara KPU atas 7.125 dari 15.615 TPS, paslon 01 mengantongi 16,87 persen dan Prabowo-Sandi mengantongi 83,13 persen.

Sementara di Sumbar, Jokowi-Ma’ruf masih kalah telak dari Prabowo-Sandi. Dalam rekapitulasi suara KPU atas 10.610 dari 16.719 TPS, paslon 01 hanya mengantongi 13,38 persen dan Prabowo-Sandi mengantongi 86,62 persen.

Belum Berencana Gerakkan Aksi ‘People Power’

Sementara Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso menyatakan pihaknya sama sekali belum berencana untuk menggerakkan aksi ‘people power’ dalam mengawal penghitungan suara.

“Tapi kalau kami dari partai politik memang belum berpandangan ke arah sana (aksi people power),” kata Priyo di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (25/3).

Ia mengakui inisiasi aksi ‘people power’ dikemukakan oleh tokoh pegiat demokrasi yang memang berada di barisan pasangan Prabowo-Sandiaga, seperti Amien Rais dan Eggi Sudjana. Aksi tersebut, menurut dia, juga diperbolehkan dalam iklim demokrasi yang dianut di Indonesia sepanjang dalam koridor yang berlaku.

“Pandangan yang dalam koridor untuk menyampaikan ‘people power’ dan seterusnya itu adalah suatu hal yang biasa dalam demokrasi,” kata dia

Lebih lanjut, Priyo menyarankan agar aksi ‘people power’ itu lebih baik dijalankan dalam rangka mengoreksi kecurangan yang terdapat di Pemilu 2019 ini. Ia tak ingin aksi tersebut justru digunakan untuk merusak tatanan demokrasi yang telah dijalankan di Indonesia.

“Asal ‘people power’ yang dimaksud adalah tipe power dalam rangka mengoreksi kecurangan-kecurangan dan memperbaiki ini, menyuarakan kebenaran dan tetap dalam tahapan, tidak boleh merusak,” kata dia.

Disisi lain, Priyo menilai dirinya lebih setuju bila dibentuk tim independen pencari fakta kecurangan Pemilu 2019 ketimbang ‘people power’.

Sebab, kata dia, tim itu nantinya bisa berjalan bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran Pemilu dengan mekanisme yang jelas.

“Saya berpandangan kalau itu nanti diusulkan saya termasuk yang ikut menyetujui, tapi silakan karena ini kan ranah dari apa itu para pejuang atau masyarakat sipil,” kata dia. (mb/cnn indonesia)

   
Loading...

Related posts