PAN Buka Kemungkinan Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandi

Metrobatam, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) membuka opsi untuk keluar dari koalisi pendukung pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengaku pembahasan arah koalisi akan dilakukan mengingat pemilu telah usai.

“Yang jelas kita akan melihat posisi kita lagi ya. Kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kami lihat nanti ke depannya gimana,” ujar Bara di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/4).

Terkait dengan opsi itu, ia enggan membenarkan bahwa pertemuan antara Ketum PAN Zulkifli Hasan dengan Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, saat proses pelantikan Gubernur Maluku juga merupakan sinyal PAN angkat kaki dari koalisi Prabowo-Sandi.

Bara menilai kehadiran Zulhas selaku Ketum PAN di Istana Negara menampilkan karakter kenegarawanan sebagai Ketua MPR. Sebab, ia mengatakan Zulhas tetap melaksanakan tugas kenegaraan meski PAN dalam pemilu mendukung Prabowo-Sandi.

Bacaan Lainnya

Bahkan, ia mengapresiasi pembicaraan Zulhas dengan Jokowi mengenai nasib bangsa setelah Pilpres 17 April 2019.

“Jadi ini menunjukkan memang sikap kenegarawanan dan semacam kesadaran Pak Zul untuk menempatkan kepentingan bangsa dari kepentingan partai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bara kembali mengaku lebih percaya hasil hitung cepat pilpres yang dilakukan oleh lembaga survei. Sebab, menyebut hasil hitung cepat dalam tiga pemilu selalu tidak jauh berbeda dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.

“Begitu juga dengan Pilpres, bisa kami katakan ini nantinya juga apa yang kita lihat di berbagai hasil quick count oleh lembaga-lembaga survei ini juga akan merefleksikan hasil resmi nanti yang akan diumumkan KPU,” ujar Bara.

Di sisi lain, Bara juga mengajak semua pihak untuk menjadikan hitung cepat sebagai rujukan hasil KPU. Ia meyakini cara tersebut bisa meredakan suhu politik yang memanas.

PAN menyatakan dukungan bagi paslon 02 Prabowo-Sandi meski selama empat tahun lebih berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi. PAN juga tercatat sempat mendukung Prabowo pada Pilpres 2014 saat berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Dibahas Usai Penetapan Presiden

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyatakan penentuan komposisi koalisi partai pendukung pemerintah akan dilakukan setelah penetapan presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu menanggapi penyataan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan yang mengevaluasi keberadaan partainya di dalam koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasca seluruh tahapan pilpres 2019 selesai.

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya saat ini masih fokus mengamankan rekapitulasi suara di internal dan KPU.

“Apakah nanti ada sebuah re-konfigurasi (koalisi), itu nanti sepenuhnya nanti setelah penetapan presiden dan wakil presiden dilakukan,” ujar Hasto di Rumah Aspirasi, Jakarta, Kamis (25/4).

Hasto menuturkan tidak terkejut dengan rencana PAN mengevaluasi keberadaannya di dalam koalisi Prabowo-Sandi. Sebab, hal tersebut pernah terjadi pada Pilpres 2014.

Kala itu, ia bekata PAN bersama Golkar dan PPP masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla meski saat Pilpres 2014 mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa.

“Untuk itu, karena ini terkait dengan koalisi pemerintahan tentu saja Bapak Presiden Jokowi yang nanti punya kebijakan dan akan dikonsultasikan, tentu saja dengan Ketua Umum (parpol koalisi),” ujarnya.

Dalam pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf diketahui didukung oleh PDIP, PKB, Golkar, PPP, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, Perindo, dan PBB.

Sementara Prabowo-Sandi didukung oleh Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Berkarya, dan Garuda.

Lebih lanjut, Sekjen PDIP ini menyampaikan membentuk koalisi dibutuhkan tanggungjawab parpol. Ia berkata parpol harus memastikan agar seluruh janji kampanye presiden dan wapres terpilih bisa terealisasi.

“Tapi tentu saja kami juga akan melihat skala prioritas saat ini bagi Pak Jokowi. Bagi tim kampanye adalah mengamankan seluruh proses rekapitulasi,” ujar Hasto.

“Dan kami meyakini dari rekapitulasi manual yang dilakukan KPU dan juga tim kampanye PDI Perjuangan arahnya tidak jauh dari hitung cepat,” ujarnya menambahkan. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait