Metrobatam, Sleman – Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati, menyebut perbincangan money politics atau politik uang di pemilu 2019 tersentra di Jawa. Khususnya di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Pernyataan itu berdasarkan hasil analisis ‘peta potensi politik uang pemilu 2019’ yang dilakukan Laboratorium Big Data Analytics dan PolGov Research Centre UGM. Riset tersebut memakai metode analisis percakapan di media sosial dari 2-12 April 2019.

“Untuk big datanya memang pembicaraan tentang politik uang itu memang masih didominasi di Jawa ya,” kata Mada kepada wartawan di Digilib Fisipol UGM, Senin (15/4/2019).

Mada menjelaskan, hasil riset tersebut menunjukkan adanya 7.647 percakapan money politics di media sosial dalam rentang 2-12 April 2019. Dari total 7.647 percakapan tersebut yang spesifik menyebutkan kata ‘amplop’ ada 1.817 percakapan.

“Percakapan (money politics) mencapai puncaknya pada 11 April 2019 dengan 2.921 percakapan. Ketika hari-hari lain terdapat kurang dari 1.000 percakapan,” tuturnya.

Lebih spesifik, Mada mengatakan percakapan mengenai money politics paling banyak dijumpai di Jawa Barat dengan 433 percakapan, DKI Jakarta 358 percakapan, Jawa Timur 222 percakapan dan Jawa tengah 140 percakapan.

“(Sementara) daerah lain berada di bawah 100 percakapan,” ulasnya.

Ada beberapa hal yang memantik pembahasan money politics di media sosial. Salah satunya yakni OTT yang dilakukan KPK terhadap anggota DPR RI sekaligus caleg Partai Golkar, di mana KPK turut menyita ratusan ribu amplop ‘serangan fajar’.

Selain itu, lanjut Mada, perbincangan money politics di media sosial juga dipengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduk dan tingkat pendidikan di suatu daerah. Faktor ini lah yang menyebabkan percakapan money politics di Jawa lebih dominan.

Meski percakapan mengenai money politics terpusat di Jawa, namun bukan berarti potensi praktik menyalahi aturan ini juga berpusat di Jawa. Melainkan potensi praktik money politic merata di seluruh wilayah di Indonesia.

“Tidak hanya fokusnya di Jawa. Bahkan mungkin kalau di Jawa dari sisi tingkat pendidikan kita sudah melihat ada kesadaran orang untuk melawan politik uang. Tapi belum bisa dikatakan bahwa Jawa lebih anti politik uang daripada (luar Jawa),” tutupnya. (mbdetik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE