Metrobatam, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengancam akan menggerakkan people power jika hasil pemilu diwarnai kecurangan. Menko Polhukam Wiranto menolak mengomentari lebih jauh ucapan Amien tersebut untuk menghindari kegaduhan.

“Saya nggak mau mengomentari ucapan orang sekarang. Nanti ribut,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019).

“Biarin saja nanti hukum yang akan menyelesaikan,” sambung Wiranto.

Pernyataan Amien Rais ini memang tengah mengemuka. Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri sebelumnya telah berkomentar dan mengecam pernyataan Amien tersebut.

Juru bicara MK Fajar Laksono menyayangkan ancaman pengerahan massa itu diucapkan Amien. Dia heran mengapa Amien bertolak belakang ketika menjabat Ketua MPR dulu yang turut mengesahkan pembentukan MK.

“Publik semua tahu, Pak Amin Rais merupakan pelaku sejarah, bahkan memimpin MPR tatkala melakukan perubahan UUD 1945, termasuk turut menggagas dan mengesahkan pembentukan MK dengan segenap kewenangannya, yang salah satunya kewenangan memutus sengketa hasil pemilu. Ini yang membuat kita sulit mengerti logika berpikirnya dan tentu saja menyesalkan pernyataan tersebut,” kata Fajar, Minggu (31/3).

Fajar juga menyesalkan ucapan Amien yang mengatakan tak gunanya membawa perkara kecurangan ke MK. Dia menilai ucapan itu sama saja dengan penghinaan terhadap lembaga peradilan alias contempt of court.

“Akan tetapi, dengan mengatakan membawa perkara kecurangan pemilu ke MK tak ada gunanya, ini yg patut disesalkan. Pernyataan itu, selain dapat dikategorikan sebagai contempt of court terhadap MK sebagai lembaga peradilan, juga telah menafikan kerja keras seluruh komponen MK selama ini untuk menguatkan public trust terhadap MK,” tegasnya.

Pihak Bawaslu juga merespons Amien Rais. Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai Ketua Dewan Kehormatan PAN itu tidak menaati peraturan perundang-undangan.

“Bukan penghinaan (pada sistem peradilan pemilu), tapi tidak menaati peraturan perundang-undangan,” kata anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja saat dimintai tanggapan, Senin (1/4).

Bagja mengatakan, dalam UUD 1945 dan UU Pemilu, diatur bahwa MK yang berwenang mengadili dan memutus sengketa pemilu. Oleh karena itu, sebut Bagja, siapa pun harus mematuhi aturan tersebut.

Sementara itu, KPU mengatakan pengerahan massa tidak akan bisa mengubah hasil pemilu. KPU mengatakan demokrasi memiliki aturan aturan yang harus ditaati sehingga tidak selalu demokrasi mengerahkan rakyat.

“Tidak bisa, dong. Ya kan jalurnya sudah diatur melalui Bawaslu, MK, dan DKPP. Itu jalurnya. (People power) Nggak akan mengubah hasil juga, karena KPU nggak bisa ditekan-tekan juga untuk mengubah hasil. Kecuali kalau MK menetapkan, KPU berubah. People power apa pun nggak akan ngaruh juga,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Hukum Tak Dipecahkan di Jalanan

Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi penyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengancam akan menggerakkan people power jika hasil pemilu diwarnai kecurangan. Moeldoko mengkritik pernyataan Amien.

“Saya pikir itu pilihan yang tidak bijaksana, janganlah. Kita menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-segala gitu,” kata Moeldoko di kantor Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Jln Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (4/4/2019).

Moeldoko mengatakan Indonesia merupakan negara hukum. Ia mengingatkan Amien untuk membuat pernyataan yang bijaksana sebagai seorang tokoh.

“Apalagi kita negara hukum, bukan hukum dipecahkan di jalanan, hukum dipecahkan pada tempatnya yang pas, ada salurannya,” ujar Moeldoko.

“Saya pikir sebagai sesepuh yang ditauladani tidak perlu menyampaikan hal itu,” imbuh mantan Panglima TNI itu.

Seperti diketahui, Amien Rais menyatakan akan menggerakkan massa bila ada kecurangan pemilu. Ia memilih menggunakan people power dibanding lewat jalur gugatan di MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri sebelumnya juga telah berkomentar dan mengecam pernyataan Amien tersebut. Juru bicara MK Fajar Laksono menyayangkan ancaman pengerahan massa itu diucapkan Amien. Dia heran mengapa Amien bertolak belakang ketika menjabat Ketua MPR dulu yang turut mengesahkan pembentukan MK.

“Publik semua tahu, Pak Amien Rais merupakan pelaku sejarah, bahkan memimpin MPR tatkala melakukan perubahan UUD 1945, termasuk turut menggagas dan mengesahkan pembentukan MK dengan segenap kewenangannya, yang salah satunya kewenangan memutus sengketa hasil pemilu. Ini yang membuat kita sulit mengerti logika berpikirnya dan tentu saja menyesalkan pernyataan tersebut,” kata Fajar, Minggu (31/3).

Fajar juga menyesalkan ucapan Amien yang mengatakan tak gunanya membawa perkara kecurangan ke MK. Dia menilai ucapan itu sama saja dengan penghinaan terhadap lembaga peradilan alias contempt of court.

“Akan tetapi, dengan mengatakan membawa perkara kecurangan pemilu ke MK tak ada gunanya, ini yg patut disesalkan. Pernyataan itu, selain dapat dikategorikan sebagai contempt of court terhadap MK sebagai lembaga peradilan, juga telah menafikan kerja keras seluruh komponen MK selama ini untuk menguatkan public trust terhadap MK,” tegasnya. (mb/cnn indonesia/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kominfo Rilis 23 Hoaks, Termasuk Neno Sebut Prabowo Rasul

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lewat Subdit Pengendalian Konten Internet merilis temuan hoaks seputar Pemilu 2019 per Sabtu, 20 April 2019....

Kisah Petugas KPPS Lebak Meninggal Saat Sujud Salat

Metrobatam, Lebak - Petugas KPPS di Lebak, Banten, Jumri meninggal karena kelelahan selama proses hitung suara. Sempat izin untuk salat subuh saat penghitungan C1...

PDIP Curigai Rekomendasi Bawaslu Soal Hitung Ulang di Surabaya

Metrobatam, Surabaya - Bawaslu Surabaya merekomendasikan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Surabaya. Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menilai sikap Bawaslu...

KASN Tolak Gabung jika TPF Kecurangan Pilpres 2019 Dibentuk

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menolak bergabung jika kedua pasangan calon presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat membentuk...

Selama Pemilu 54 Petugas KPPS dan 15 Polisi Meninggal

Metrobatam, Jakarta - KPU menyebut total ada 54 petugas KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Jumlah...

Caleg PDIP Ditangkap di Kasus Pembakaran 15 Kotak Suara di Jambi

Metrobatam, Sungai Penuh - Polisi menangkap 3 pelaku kasus pembakaran 15 kotak surat suara DPRD di Sungai Penuh, Jambi. 3 orang yang ditangkap 1...

Menlu Ditemui Dubes Sri Lanka, RI Siap Beri Bantuan Pascateror Bom

Metrobatam, Jakarta - Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Dharshana M Perera menemui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi. Dalam pertemuan itu,...

Bawaslu Kota Tanjungpinang akan Perketat Pengawasan 5 TPS PSU

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Bawaslu Kota Tanjungpinang akan perketat proses pengawasan terhadap 5 TPS yang akan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini...

Istri Almarhum Sys NS Menikah Lagi

Metrobatam, Jakarta - Penyiar senior Sys NS telah berpulang 2018 lalu. Kini, sang istri diketahui telah memutuskan untuk menikah lagi. Istri almarhum Sys NS, Shanty,...

Menkes: Boleh Bangga Punya MRT, Tapi Jangan Jadi Sarang TBC

Metrobatam, Jakarta - Penyakit menular masih menjadi ancaman di Indonesia. Tuberkulosis (TBC atau TB) merupakan salah satu dari banyak penyakit yang masih menjadi beban...

Danlantamal IV Pimpin Apel Khusus

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., memimpin pelaksanaan Apel Khusus di Lapangan...

PLN Tanjungpinang Ajak Ibu-ibu Masak Tanpa Api

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2019, PLN Tanjungpinang mengadakan lomba memasak menggunakan kompor induksi. Manajer PLN UP3 Tanjungpinang, Fauzan juga mengajak...