BPN Tak akan ke MK? Begini Beratnya Pembuktian di Depan Hakim Konstitusi

Metrobatam, Jakarta – Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menegaskan pihaknya tak akan membawa bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019 ke MK. Ia mengaku kecewa terhadap MK. Sebetulnya, bagaimana pembuktian di depan 9 hakim konstitusi?

Direktur Pusako Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari akhir pekan lalu membeberkan pembuktian yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah.

Read More

“Kalau ternyata ada kecurangan pemilu dan harus mengubah hasil suara yaitu 15-20 juta suara milik yang kalah, bukan yang menang. Bagaimana cara membuktikannya? Perlu 100 ribu-200 ribu TPS untuk menyatakan telah terjadi kecurangan dengan selisih suara yang diambil oleh yang menang 100 suara per TPS,” ujar Feri Amasri.

“Bagaimana ke MK membuktikan agar 100-200 ribu TPS dicurangi? Pasti berat sekali,” sambung Feri yang juga disampaikan dalam seminar nasional ‘Ancaman People Power Terhadap Demokrasi Konstitusional’ yang digelar Puskapsi di Fakultas Hukum Universitas Jember, Sabtu (11/5) kemarin. Video seminar itu dibisa dilihat secara utuh di akun Youtube PUSKAPSI FH UNEJ.

“Sedangkan video yang beredar, TPS yang direkam, jumlahnya dikapitalisasi di medsos seolah-olah sudah 100 ribu kecurangan. Apakah saya menyetujui kecurangan? Tidak. Kecurangan bisa dipidanakan pelakunya. Tapi suara yang berkembang, agar pemilu ini diulang. Kalau setiap orang yang kalah bisa menyatakan pemilu diulang, berbasis video tanpa diketahui TPS di mana, bisa gawat demokrasi,” cetus Feri.

Bila masuk MK, maka akan diperiksa satu persatu oleh MK. Hakim konstitusi akan mengecek apakah benar ada 200 ribu TPS yang dicurangi. Feri mengandaikan, yang bisa dibuktikan hanya 10 ribu TPS, maka MK memutuskan agar pemerintah memproses pidana kecurangan di 10 ribu TPS. Adapun hasil akhirnya, MK tidak akan mengubah keputusan KPU.

“Karena 10 ribu yang terbukti itu tidak mengubah hasil. Siapa yang sadar betapa sulitnya mengubah konstruksi hukum ini? Pihak yang kalah. Sehingga mereka merasa nggak mungkin bisa membuktikan 100-200 ribu TPS di Mahkamah Konstitusi, itu berat. Kalau lah itu tergambar berat, ya sia-sia ke MK, sia-sia ke Bawaslu,” papar Feri.

Karena perjuangan di MK sangat berat, maka jalur inkonstitusional akhirnya dilakukan dengan berbagai skenario.

“Sehingga perlu mengubah kekalahan jangan lewat cara konstitusional, manfaatkan kemarahan publik. Begitu publik marah, mudah terpancing,” pungkas Feri.

MK Sebut Hak Peserta

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai pernyataan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tak ingin mengajukan permohonan sengketa pemilu ke pihaknya merupakan hak peserta pemilu.

“Membawa atau tidak membawa perkara sengketa hasil pemilu itu hak peserta pemilu. Digunakan atau tidak hak itu, ya monggo, diserahkan kepada masing-masing saja,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat, Kamis (16/5).

Kendati demikian, Fajar menegaskan bahwa dalam ketentuan UUD 1945 telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilu melalui MK. Termasuk jika ada dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu.

Berkaca dari pengalaman menangani sengketa pemilu selama ini, kata Fajar, MK selalu memutus perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Menurut dia, tak mungkin MK memutus hanya berdasarkan keinginan memenangkan salah satu pihak.

“Jadi yang diperlukan adalah argumentasi, saksi, alat bukti yang mampu meyakinkan hakim. MK jelas tak mungkin bisa ‘memenangkan’ pihak yang memang seharusnya kalah atau sebaliknya, ‘mengalahkan’ pihak yang seharusnya menang,” tuturnya.

Prabowo-Sandi sebelumnya berniat tak menempuh jalur hukum dengan membawa sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. Cara ini dianggap sebagai upaya yang sia-sia.

Ia disebut akan lebih mengikuti keinginan rakyat jika memang pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang justru dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU.

Kalau Berani Adu Data di Pleno KPU!

Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuka data C1 Plano di Komisi Pemilihan Umum (KPU). TKN menilai, jika BPN menolak tantangan itu, maka BPN adalah pengecut.

“Mereka pengecut, nggak berani adu data, 02 pengecut. Kalau berani datang dong adu data di Pleno KPU, berani nggak?” ujar juru bicara TKN, Arya Sinulingga, di Posko Cemara, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Arya mengatakan, apabila data kemenangan Prabowo-Sandi benar adanya, pihak 02 pastinya membuka data pada rapat pleno KPU. Menurutnya BPN hanya memanipulasi agar rakyat percaya bahwa KPU telah melakukan kecurangan.

“Kalau kamu (BPN) berani, punya data, kamu akan berani bawa ke KPU dan buktikan kecurangan, itu kalau ada. Kalau nggak berani, koar-koar di luar, Anda hanya manipulasi. Manipulasi terus untuk rakyat, supaya percaya, padahal yang sebenarnya adalah mahkluk-mahkluk pengecut. Kalau berani adu data di KPU,” tegas Arya.

Selain itu Arya mengimbau pendukung Prabowo-Sandi untuk tidak melakukan tindakan inkonstitusional karena pernyataan pemilu curang tidak berdasar. Menurutnya BPN berupaya untuk memanipulasi rakyat.

“Jangan mau dimanipulasi karena mereka tak punya data, kalau punya, ayo adu di KPU. Jangan mau rakyat jadi korban, ayo rakyat jangan mau dimanipulasi, dibohong-bohongin sama mahkluk-mahkluk nggak jelas,” kata dia.

Arya juga menyinggung inkonsistensi klaim kemenangan yang diumumkan kubu Prabowo-Sandi. Ia mempertanyakan sebaran data atas persentase kemenangan itu.

“Ada perubahan-perubahan klaim kemenangan. Ada yang 62 persen, ada 67 persen, ada 54 persen, dari data yang kita nggak tahu sebaran datanya di mana. Tapi jumlah data C1-nya kabarnya 54 persen juga,” kata Arya.

Arya mengaku heran dengan data yang disampaikan oleh BPN, pada tanggal 17 April suara yang masuk sejumlah 40 persen. Namun saat BPN mengumumkan kemenangan pada Selasa (14/5) kemarin, jumlah suara yang masuk masih 54 persen. Tetapi Arya meyakini, apabila jumlah suara yang masuk sudah mencapai 100 persen, kemenangan akan diperoleh Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kami cukup takjub juga dengan data yang disampaikan. Hari pertama (17/4) mereka mencapai 40 persen data. Sekarang kemarin tanggal 14 (Mei) hampir sebulan, nambah datanya cuma 10 persen. Artinya cuma tambah 80.000 dari hari pertama, data mereka stuck juga ya,” kata Arya.

“Tapi kami yakin data mereka akan benar kalau sudah data dikumpulkan mencapai 100 persen, yaitu posisinya di 56 (persen) di Jokowi dan 43 koma sekian untuk mereka,” tambah Arya. (mb/detik)

Loading...

Related posts